Jumat, 22 Maret 2019
16 Rajab 1440 H
x
Sumber Okezone.com
Jika Ditjen Pajak tidak mampu mengumpulkan pajak dari sektor ini, maka negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), sebesar 10% dari total transaksi tersebut. Kalau PPN sekitar Rp 15-Rp 20 triliun, termasuk PPh. Akan semakin besar (potensi kehilangan penerimaan pajak) kalau tidak dipenuhi (pengumpulannya)

Sharianews.com,  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara wacanakan kerjasama penarikan pajak penjualan online dengan platform besar seperti seperti Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Hal tersebut diungkapkan sebagai dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang getol dalam memantau media sosial seperti Twitter, Instagram, serta Facebook terkait kepatuhan pajak. Potensi pajak yang hilang dari belanja online ditaksir mencapai 20 triliun.

“Justru kalau yang bagus itu sebetulnya platform-nya yang menjadi Wajib Pungut (wapu). Contohnya Bukalapak. Pelapak atau mitra warung dari Bukalapak itu kan juga membayar PPh, misalkan, nah ini kan bisa Bukalapak yang mengumpulkannya," kata Rudiantara seperti dikutip Detik.com.

Rudiantara ini melanjutkan, praktik tersebut lebih efisien lantaran Bukalapak memiliki seluruh catatan terhadap pelapak dan mitra warungnya. Hal tersebut dianggapnya lebih efisien ketimbang 4 juta pelapak dan 500 ribu warung digital di Bukalapak mengurusi pajak mereka masing-masing.

"Kita dukung pemerintah, kita dukung Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, untuk bisa dibayar pajaknya. Pajak itu, kalau misalnya PPN, bisa dikumpulkan oleh platform atas nama individu tadi, berarti mereka menjadi Wapu (wajib pungut)," ujarnya saat ditemui dalam sebuah kesempatan.

Rudiantara menambahkan bahwa mereka memang menunjukkan kemauan untuk mempermudah sistem dan proses dalam mendukung pembayaran pajak.

"Bukan hanya Bukalapak saja ya, ini kan marketplace, kita juga bicara soal, misalnya Go-Jek yang bukan marketplace. Mereka juga sama sebenarnya mau memberikan kontribusi untuk memudahkan pemungutan pajak," tutur yang juga biasa dipanggil Chief RA tersebut.

Sementara itu kalangan ekonom menjelaskan pola belanja masyarakat mulai berubah, dari yang dulu dengan cara konvensional berubah menjadi online. Dengan demikian, banyak e-commerce yang diuntungkan. Karena harga lebih murah. Masalahnya peralihan pola belanja ini membuat negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan belum mampu menjangkau potensi pajak dari transaksi e-commerce secara maksimal. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengakui, pengumpulan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri e-commerce belum sempurna.

“Hingga saat ini Ditjen Pajak masih mencari cara agar pengumpulan pajak di sektor ini bisa maksimal. Menurut Yon, pelaku e-commerce yang berkapasitas besar rata-rata sudah cukup taat membayar pajak. Namun, tidak demikian untuk wajib pajak UMKM di sektor e-commerce. Sebab Ditjen Pajak tak memiliki data yang lengkap dan valid mengenai pelaku usaha tersebut,” ujarnya seperti dikutip dari Katadata.com.

Dirinya menambahkan yang susah adalah pemain yang kecil-kecil, karena database belum seluruhnya dipunyai. Sudah berkembang terus database-nya, tapi ini tidak bisa sekaligus selesai (dikumpulkan datanya).

Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan total transaksi penjualan e-commerce saat ini diperkirakan sekitar Rp 150 triliun-Rp 200 triliun per tahun. Itu sangat besar.

“Jika Ditjen Pajak tidak mampu mengumpulkan pajak dari sektor ini, maka negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), sebesar 10% dari total transaksi tersebut. Kalau PPN sekitar Rp 15-Rp 20 triliun, termasuk PPh. Akan semakin besar (potensi kehilangan penerimaan pajak) kalau tidak dipenuhi (pengumpulannya),” katanya.

Menurutnya, Indonesia bisa meniru Korea Selatan (Korsel) yang sudah menerapkan kebijakan apik dalam memungut pajak dari e-commerce.

“Tetapi itu pun karena Korsel sudah memiliki sistem gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG) yang baik. Dengan begitu, pengawasannya menjadi lebih mudah dan tertata. Sementara di Indonesia, sistem NPG baru saja berjalan,” pungkasnya.

 

 

Munir Abdillah