Rabu, 24 April 2019
19 Sha‘ban 1440 H
FOTO I Dok. halhalal.com
"Ketika Anda mengatakan kawasan industri halal maka pijakannya harus UU JPH. Mereka tidak punya hak menentukan kawasan industri mereka halal," ujar Sukoso

Sharianews, Jakarta ~ Kawasan industri halal harus mendapatkan sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) namun standar kelengkapan fasilitas tersebut dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian.

Kepala BPJPH  Prof Sukoso mengatakan saat mengklaim sebagai kawasan industri halal maka harus dilandasi oleh UU Jaminan Produk Halal.

"Ketika Anda mengatakan kawasan industri halal maka pijakannya harus UU JPH. Mereka tidak punya hak menentukan kawasan industri mereka halal," ujar Sukoso saat berbincang dengan Sharianews, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kawasan industri halal adalah salah satu pendorong ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Kawasan industri halal yang akan dikembangkan salah satunya di Cikande, Serang Banten yang merupakan kawasan halal pertama di Indonesia.

Kawasan ini dikembangkan oleh PT Modern Industrial Estat sebagai sebuah cluster industri halal yang terintegrasi seluas 500 hektare. Cluster ini nantinya merangkum halal integrated supply chain, standard factory building, industrial land, dan logistic park.

“Kalau mengenai supply chain ataupun logistik, hal tersebut masih dalam kewenangan Kemenperin. Namun, ketika berbicara mengenai kehalalan harus mengacu pada jaminan produk halal tersebut” ujar dia.

Sukoso menyontohkan tentang air. Menurut dia air gelas jika digunakan untuk berwudlu, tidak najis, namun tidak memenuhi syarat. Sebaliknya jika ada sungai yang mengalir, meski tidak suci namun sifatnya menyucikan sehingga bisa digunakan untuk wudlu.

Selain itu, ukuran volume air juga harus digunakan dalam menentukan halal atau tidaknya sebuah air tersebut.

"Jadi berapa qullah nanti anda men-treatmeant barang-barang dengan air yang ada di dalam lingkungan industri tersebut. Itu yang menjadi patokan kita," ujar Sukoso.

Kawasan industri halal juga tidak perlu dibatasi dengan pagar yang tinggi.

"Prinsip halal tidak begitu, sepanjang ada upaya mengeliminasi dan tidak ada kontaminasi," tutup Sukoso. (*).

 

 

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo