Minggu, 20 Oktober 2019
21 Ṣafar 1441 H
Home / Keuangan / Kawasan Industri Halal Diharapkan Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Masalah ekspor belum diatur didalam UU Jaminan Produk Halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 terkait pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.

Dalam UU Jaminan Produk Halal, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Organiasi Kerjasama Islam Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengatakan, masalah ekspor belum diatur didalam UU Jaminan Produk Halal.

Namun, dengan adanya sarana dan prasarana halal seperti pembangunan Kawasan Industri Halal diharapkan akan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar dunia. Saat ini, sedang disiapkan Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kawasan Industri Halal.

"Kami mengajak semua elemen pelaku usaha baik untuk perdagangan domestik dan ekspor agar segera menyiapkan diri dalam menyongsong era halal Indonesia. Dalam persaingan pasar regional ASEAN kita masih jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand dan Singapore,” tutur Fachry.

Para pelaku usaha nasional diminta Fachry, harus bersatu untuk mengejar ketertinggalan ini dan merebut sebanyak mungkin pangsa produk halal global.

Persaingan ekspor produk halal di dunia menunjukan peningkatan secara signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan konsumen produk halal. Hal ini menjadi salah satu topik bahasan dalam acara Sidang Tahunan Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta pada Oktober 2018 yang lalu.

Selama tahun 2018 diperkirakan perdagangan produk halal mencapai 2,8triliun dolar AS, yang terdiri 1,4triliun dolar AS adalah perdagangan makanan dan minuman, lalu 506miliar dolar AS perdagangan obat dan farmasi, kemudian kosmetik sebesar 230miliar dolar AS dan produk lainnya sebesar 660miliar dolar AS. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo