Senin, 22 Juli 2019
20 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Inspirasi / Karnaen A. Perwataatmadja : Mata Air Inspirasi Perbankan Syariah Indonesia
FOTO | Dok. https://www.danamon.co.id
Ia adalah salah satu dari sedikit tokoh yang sejak awal terlibat dalam melahirkan, memperjuangkan, dan tak lelah berjuang mengembangkan eksistensi dunia perbankan syariah di Indonesia.

Ia adalah salah satu dari sedikit tokoh yang sejak awal terlibat dalam melahirkan, memperjuangkan, dan tak lelah berjuang mengembangkan eksistensi dunia perbankan syariah di Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta - Perbankan antara lain memiliki fungsi intermediasi antara pemodal dan pengusaha. Dari sanalah roda ekonomi bisa bergulir. Itu mengapa, tak salah jika dikatakan salah satu penggerak roda ekonomi bangsa ini adalah dunia perbankan. Kerja sama dan sinergitas antara pengusaha dan dunia perbankan memungkinkan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang.  

Indonesia yang di awal-awal masa kemerdekaan mencita-citakan memiliki sistem ekonomi kerakyatan sesuai amanat undang-undang dasar ( Pasal 33 UUD 1945), pernah ingin menerapkan konsep bagi hasil dalam sistem perkreditan atau perbankan yang hendak dibangun.

Konsep ini diyakini selaras dengan konsep asas kekeluargaan di bidang ekonomi sesuai amanat undang-undang dasar 1945.  

Beranjak dari sini, pemerintah mulai melakukan deregulasi perbankan pada 1983, dan melalui Bank Indonesia (BI), pemerintah memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga.

Dikutip dari laman ojk.go.id, di 1983 itu, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang sejatinya merupakan konsep yang dekat dengan sistem perbankan syariah.

FOTO | Dok. https://www.danamon.co.id

 

Untuk mempercepat pertumbuhan perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto 88) guna membuka kesempatan seluas-luasnya  bisnis perbankan dalam menunjang pembangunan. Segera setelah pakto 88 diterbitkan, berdirilah banyak bank konvensional di tanan air.

Sesuatu yang dinilai oleh kalangan cendekiawan muslim jauh dari cita-cita awal, membangun konsep bagi hasil dalam sistem perbankan. 

Fakta ini kemudian mendorong kalangan aktivis cendekiawan muslim dan para ulama untuk menginisiasi berdirinya perbankan yang bebas riba sesuai prinsip syariah. Wacana ini kemudian terus bergulir, sehingga mendorong praktisi perbankan Islam di daerah seperti di Aceh untuk mulai mendirikan bank yang berasaskan syariah.

Di motori para ulama, cendekiawan muslim, dan praktisi perbankan Islam bersama organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1990, kemudian terbentuklah kelompok kerja yang bertujuan mendorong berdirinya Bank Islam di Indonesia.

Karnaen Anwar Permataatmadja, salah seorang cendekiawan muslim, praktisi perbankan, dan birokrat di Departemen Keuangan, adalah salah seorang motor penggerak dalam wacana pendirian perbankan syariah yang bebas riba ini. 

Kiprah dan namanya sejajar dengan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan ternama di negeri ini ketika itu. Karnaen, begitu ia biasa dikenal di kalangan koleganya adalah salah satu sosok pelopor dan sekaligus pendiri lembaga perbankan syariah di Indonesia itu.

Bersama sederet tokoh ulama dan cendekiawan muslim seperti Ketua MUI  K. H. Hasan Basri, Prof. Dr. Moh. Quraisy Shihab (MUI), Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML (MUI), HS Prodjokusumo (MUI), dan Tim Perbankan MUI yang terdiri dari Dr. Ir. M. Amin Aziz, Rachmat Saleh, Zainulbahar Noor, Oemar Abdalla dan Amir Radjab Batubara,  ia adalah salah seorang cendekiawan dan satu-satunya birokrat – karena jabatannya sebagai Sekretaris Ditjen Moneter Departemen Keuangan – yang menghadap Presiden Soeharto. 

Kelompok cendekiawan ini menemui Presiden Soeharto untuk meminta izin dan restu guna menggolkan berdirinya bank Islam pertama di Indonesia, yang pada waktu itu dibahasakan sebagai bank tanpa bunga atau riba, pada 27 Agustus 1991.

Kekuatan loby dan kepeloporan Karnaen dan kawan-kawan inilah yang akhirnya membuahkan persetujuan Presiden Soeharto, sehingga rencana mendirikan perbankan syariah pertama di Indonesia dapat terwujud.

Bukan hanya memberi restu, seperti dikutip dari berbagai sumber, konon Presiden Soeharto pula yang memilih nama bank tanpa bunga pertama di Indonesia ini, dengan Bank Muamalat.   

Hal positif lainnya, ternyata Presiden Soeharto juga bersedia memberikan modal awal dan menjadi fund raising untuk tambahan modal bank syariah yang baru berdiri itu.

Banyak kalangan menilai persetujuan Presiden Suharto, ketika itu lantaran penguasa orde baru saat itu sudah mulai dekat dengan kalangan cendekiwan Muslim, yang saat itu bernaung  dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin oleh Prof. Ir. Ing. BJ. Habibie, salah seorang pembatu dekatnya di lingkaran kekuasaan.   

Seperti mata air yang tak pernah kering, pemikiran, kisah perjuangan, dan kegigihan Karnaen dalam membumikan prinsip-prinsip keuangan syariah di Indonesia akan terus dikenang dan mengispirasi generasi sesudahnya.   

Peran penting Karnaen

Seperti dikutip dari buku otobiografinya, “Pemikiran dan Biografi, Karnaen Anwar Perwataatmadja” meminjam istlah dari pakar ekonomi Islam Dr. M. Syafii Antonio, jejak perjuangan Karnaen terekam dalam beberapa spektrum utama, yaitu  filosofis, akademis, teknis, dan politis.

Syafii Antonio, menilai  secara filosofis, Karnaen telah ikut mengedukasi masyarakat muslim Indonesia, tentang aspek-aspek  filosofis seputar  sistem keuangan bagi hasil dalam perspektif Islam, cikal bakal bagi sistem perbankan Islam melalui tulisan dan berbagai makalah yang disampaikan dalama banyak undangan seminar dan diskusi ilmiah.

Sebagai praktisi pengalaman Karnaen sebagai Direktur Eksekutif IDB dari Indonesia, yang pertama menjabat posisi itu, saat dunia perbankan dan iklim birokrasi di Indonesia masih merasa asing dengan keuangan syariah, jelas menjadi  benang merah yang nantinya dapat melapangkan jalan kerja sama untuk pendirian perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, sebagai birokrat tingkat tinggi di Departemen Keuangan, Karnaen juga telah memainkan peranan penting dalam  meyakinkan pemerintah dan birokrasi bahwa perbankan syariah berbeda dengan negara syariah atau negara Islam.

Perbankan syariah adalah pranata ekonomi untuk mengakomodasi masyarakat yang karena keyakinan spiritualitasnya enggan berhubungan dengan perbankan konvensional.

Dalam konteks akademik, Karnaen pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-syafi’iyah selama 5 tahun. Karnaen juga tercatat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Husnayain di bawah Yayasan Pesantren Ihdal Husnayain.

Integritas Karnaen semakin diakui karena konsistensinya ( istiqamah ) dalam memegang teguh keutuhan prinsip syariah. Menyadari bahwa perbankan syariah harus mampu melepaskan diri dari benchmarking kapitalis seperti harga murabahah yang ditakar dengan LIBOR plus, itu maka dalam banyak kesempatan Karnaen menyebut bahwa idealnya perbankan syariah Indonesia harus memiliki sistem perhitungan yang mandiri.

Sebagai alternatif,  Karnaen menawarkan satu perhitungan yang mengacu kepada biaya operasional yang efisien dan tingkat keuntungan wajar yang diinginkan. Ia mengasumsikan, semakin efisien satu bank syariah akan semakin competitive rate atau margin yang ditawarkannya.

Menurutnya, persaingan antar bank syariah pada gilirannya akan ditentukan oleh seberapa efisien dan seberapa tinggi tingkat layanan yang diberikan. Semakin banyak jumlah perbankan syariah di suatu negara akan semakin mudah pula benchmark harga ditentukan.

Mempertimbangkan aspek keberlanjutan sistem perbankan syariah yang baru berdiri ini, Karnaen kemudian menyebut sejatinya untuk bisa mengarah pada situasi yang diidealkan tersebut, pendirian sistem perbankan Islam mestilah melalui tiga fase perjalanan, yaitu pertama, fase introduction (pengenalan). Kedua, fase recognition (pengakuan), dan Ketiga, fase purification (pemurnian). 

Dalam banyak kesempatan, setelah sekian waktu, dewasa ini  sistem perbankan Islam di Indonesia, selayaknya sudah mulai melangkah ke fase terakhir, yaitu fase purification atau pemurnian.

Dalam banyak kesempatan, tidak hanya di forum dalam negeri, di forum internasional pun, Karnaen selalu istiqamah menyampaikan pentingnya perbankan syarian menegakkan aturan-aturan perbankan syariah yang murni, sesuai aturan yang benar. Bukan perbankan syariah yang hanya label atau tempelan yang dalam operasinya campur aduk dan hanya menguber keuntungan.

Dalam buku biografinya, Ia berkeyakinan, jika perbankan syarian bisa dijalankan secara kaffah - kembali ke khittah / cita-cita awalnya,  dalam rangka menuju Indonesia yang baldatun toyyibatun warrobbun ghofur, maka selain keuntungan keberkahan akan menjadi milik bangsa Indonesia.

Untold story  lahirnya bank Islam di Indonesia

Tentu ada versi atau kisah lain diseputar sejarah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Salah satunya adalah seperti dikisahkan oleh M. Fuad Nasar, dalam tulisannya berjudul “Karnaen Perwataatmadja dan Sejarah Bank Islam di Indonesia” seperti dimuat oleh laman berita REPUBLIKA.CO.ID (13/ 7/ 2017).

Pendiriaan bank syariah pertama di Indonesia ternyata juga melibatkan dorongan tokoh ulama dan pejuang M. Natsir, mantan Perdana Menteri, yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islami.

Diceritakan, Karnaen dan kawan-kawan ketika itu, menemukan suatu klausal di dalam Undang-undang Perbankan bahwa dimungkinkan untuk mendirikan bank tanpa riba. Karnaen dan kolega kemudian menemui M. Natsir, yang ternyata sangat mendukung ide pendirian bank Islam.

Karnaen kemudian, menemui Presiden IDB Ahmed Mohammad Ali, yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia untuk mendapatkan dukungan pemikiran. Dari sini Karnaen dan kawan-kawan  melakukan pendekatan ke Presiden Soeharto untuk mendapatkan restu, melalui dua pendekatan sekaligus. Melalui jalur atau pendekatan pembantu menteri di dalam kabinet dan jalur putra-putrinya.

Pendekatan melalui jalur putra-putra Presiden Soeharto dilakukan oleh I. Nyoman Moena, bankir senior dan mantan Direktur Bank Indonesia. Sementara jalur para menteri dilakukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lokakarya tentang “Bunga Bank dan Perbankan” kemudian digelar di Puncak, Bogor, setelah pertemua tim MUI dengan Presiden Soeharto ( Tanggal 18 - 20 Agustus 1990). Inilah peristiwa monumental dan pembuka jalan menuju lahirnya Bank Islam pertama di Indonesia.

Pertemuan MUI berikutnya dengan Presiden Soeharto, tidak lagi ditanya tentang apa itu Bank Islam. Pertanyaan Presiden Soeharto ketika itu ialah, “Ulama mau mendirikan bank, apakah sudah punya dana?” Ketua Umum MUI K.H. Hasan Basri ketika itu menjawab, “Kalau dana kami tidak punya pak, yang kami punya adalah doa”.

Spontan Presiden Soeharto menyatakan, komitmennya untuk membantu modal awal pendirian Bank Islam, yang dipinjamkan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) sebesar  Rp 3 milyar. Presiden kemudian mencanangkan penggalangan dana di Istana Bogor untuk menghimpun modal pendirian bank. Ketika itu terhimpun dana sekitar Rp 60 miliar. Jumlah yang melebihi persyaratan modal awal pendirian bank di ketika itu.

Terkait dengan nama, saat MUI bertemu lagi dengan Presiden Soeharto, tokoh Orde Baru itu, menanyakan nama bank dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga itu. Ketua Umum MUI K.H. Hasan Basri mengajukan dua usulan nama kepada Presiden, yaitu: (1) Bank Muamalat, (2) Bank Muamalat Islam.

Dikisahkan Presiden Soeharto yang belum begitu fasih mengucapkan suku kata yang masih asing, yaitu “muamalat”, terucapkan menjadi  “mualamat”, bertanya, “Apakah itu mencakup pengertian Islam?” Dijawab, oleh K.H. Hasan Basri, “sudah mencakup.” Maka Presiden Soeharto menetapkan nama bank syariah pertama di Indonesia itu dengan nama, “Bank Muamalat”.       

Peran Karnaen  Anwar Perwataatmadja bersama beberapa ekonom syariah generasi pertama, yaitu Amin Aziz (alm), Amir Rajab Batubara (alm), dan Zainulbahar Noor, tak bisa dilupkan pada tahap selanjutnya, dalam mempersiapkan pendirian bank syariah pertama ini.

Bertepatan dengan 1 November 1991 atau 24 Rabius Tsani 1412 H, berdirilah Bank Muamalat, dan beroperasi pada 1 Mei 1992 atau bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H, sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

Sekilas riwayat akademis 

Karnaen Anwar Perwataatmadja, meraih gelar Sarjana Ekonomi (Drs) dari Universitas Gajah Mada (1967), dan gelar Master di bidang Public Administration (MPA) dari Syracuse University, Maxwell School, USA (1979).

Di bidang akademik, ia pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Husnayain (2006- 2015), Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2000-sekarang), Dosen Pasca Sarjana Universitas Trisakti (2005-sekarang), Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam As Syafi’iyah (2005 ), Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional – MUI (2004 ).

Di kancar internasional, kepakaran Karnaen juga diakui, terutama di bidang keuangan syariah. Hal ini antara lain dibuktikan dengan  jabatan yang pernah diembannya.

Antara lain, ia pernah menjabat Direktur Eksekutif Islamic Development Bank (IDB) tahun 1988 – 1992 dan 1997 - 2001. Kemudian sebagai anggota Board of Directors Ikhlas Finance Istanbul Turki dan anggota Board of Directors National Refinery Ltd Karachi Pakistan.

Di Tanah Air ia juga turut mendirikan beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BPRS Harta Insan Karimah (2004-2015), Unit Syariah Asuransi Bintang (2006) dan Unit Syariah Asuransi Manulife (2009).

Ia juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejak 2010 dan diangkat kembali untuk jabatan yang sama pada RUPS Tahunan tanggal 12 April 2017.

Almarhum wafat pada usia 76 tahun (10/7/2017). Ia meninggalkan sejumlah karya tulis baik yang disusun sendiri ataupun bersama koleganya, yaitu Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya, Apa dan Bagaimana Bank Islam,  Bank Syariah Setelah Dua Dekade: Pemikiran dan Biografi Karnaen Anwar Perwataatmadja, dan lain-lain. (AKH, sharianews).

ahmad kholil