Sabtu, 23 Maret 2019
17 Rajab 1440 H
x
FOTO - ILUSTRASI | Dok. istimewa
Dalam soal KPR syariah ternyata ada hal yang bersifat ushul- pokok yang menentukan sah tidaknya sebuah akad. Juga ada perkara furu' - teknis yang tidak menentukan sah tidaknya suatu akad. Lebih jauh ini dia penjelasannya.

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Ketika saya KPR dengan bank syariah, uang yang saya "pinjam" (pakai tanda kutip), dari bank, tidak diserahkan ke saya, tetapi ke penjual rumah. Jadi ada transaksi pertama bank dengan penjual rumah, lantas ada transaksi kedua yaitu bank dengan saya (setelah bank menambah margin untuknya).

Yang menjadi pertanyaan saya atas beberapa artikel yang pernah saya baca adalah bahwa rumah itu tidak berpindah tangan dulu dari penjual ke bank. Sementara ada hadist, dilarang menjual barang yang masih di tempat penjual.

Atau perpindahan itu terjadi dalam hitungan menit di depan hidung saya di meja yang sama dengan meja tempat berpindahnya rumah itu dari bank ke saya? Nah ini saya yang belum paham.

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Achi, tinggal di Kebayoran.

Jawab:

Sdr. Achi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Pertama, tak ada akad pinjaman pada kontrak KPR Syariah. Ketika pada kontrak legal formal pembiayaan di Bank Syariah tidak ada kata pinjaman, tidak usah disebut sebagai pinjaman atau “pinjaman” (dalam tanda kutip), agar pemahamannya tidak gagal.

Kedua, cermati jenis akadnya. Akad atau transaksi KPR Syariah ada banyak, misalnya jual beli tegaskan untung, sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahiyah bit tamlik), kongsi berkurang bersama sewa (musyarakah mutanaqishah), jual beli pesanan manfaat dalam rangka sewa berakhir lanjut milik (ijarah maushufah fi dzimmah dalam rangka ijarah muntahiyah bit tamlik), jual beli pesanan manfaat dalam rangka kongsi berkurang bersama sewa (ijarah maushufah fi dzimmah dalam rangka musyarakah mutanaqishah), serta jual beli konstruksi bertahap (istishna) yang biasa disebut dengan jual beli pesanan inden.

Perhatikan bahwa tidak ada kata pinjaman dalam kontrak KPR Syariah tersebut. Yang ada adalah akad-akad berbasis dagang, baik dagang dalam konteks jual beli maupun dalam konteks kongsi. Jangan sebut sebagai pinjaman, agar tidak gagal paham.

Ketiga, perhatikan rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad adalah persoalan ushul (pokok) dari akad. Akad atau transaksi dikatakan sah terjadi ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun akad jual beli adalah adanya pelaku (penjual dan pembeli), objek akad (barang atau manfaat, serta harga beli), ijab qabul yang di dalamnya ada qabdh (serah terima). Sedangkan syarat akad melekat pada setiap rukun yang harus terpenuhi kriterianya.

Perhatikan bahwa sahnya akad adalah ketika rukun dan syarat akad sudah dipenuhi. Misalnya, ketika sudah ada kontrak wakalah (kuasa beli) dari bank syariah kepada nasabah untuk membeli rumah dari developer, maka sah sudah rumah menjadi milik bank syariah untuk selanjutnya dijual kepada nasabah. Jika kontraknya tanpa wakalah, maka akadnya adalah jual beli dari bank syariah ke developer untuk selanjutnya dijual kepada nasabah.

Perhatikan lagi bahwa yang disebut dengan transaksi dalam konteks legal seperti di bank syariah adalah ketika terjadi tanda tangan kontrak. Misalnya, ketika jual beli menggunakan wakalah, maka yang disebut ada transaksi adalah ketika ada berkas wakalah dan berkas jual beli, baik dalam berkas terpisah maupun dijadikan satu dalam satu tanda tangan.

Ketika jual belinya tidak menggunakan wakalah, maka yang disebut ada transaksi adalah ketika ada berkas pemesanan atau pembelian barang antara bank syariah dengan developer dan ada berkas kontrak jual beli antara bank syariah dengan nasabah.

Keempat, hal furu’ tak perlu diperdebatkan. Hal furu’ adalah urusan cabang dari akad, tak perlu diperdebatkan, tak perlu dipermasalahkan. Contoh urusan furu’ adalah hal yang terkait dengan perpindahan uang dalam rangka pembayaran, balik nama, perpindahan fisik barang, dan sejenisnya.

Dengan demikian, ketika uang ditransfer dari bank syariah ke rekening nasabah, silahkan atur dan sepekati aja, itu hal teknis. Ketika uang ditransfer dari bank syariah ke rekening developer, itu hal teknis, silahkan atur aja. Urusan transfer mentransfer ini bukan rukun dan syarat sah akad, bukan penanda sah milik dalam skema jual beli sesuai syariah. Yang penting, patuhi juga prosedur legal formal.

Kelima, terkait dengan tudingan ada Hadits yang menyatakan, “dilarang menjual barang yang masih di tempat penjual”, hadits seperti ini tidak ada. Perpindahan barang, itu bukan rukun dan bukan syarat akad. Jika perpindahan barang sebagai bukti sah milik merupakan sesuatu yang harus terjadi, ini merusak praktik muamalah, oleh karena setiap beli rumah, maka rumahnya harus dibongkar dipindahkan terlebih dahulu sebelum dijual. Ini aneh. Jadi, urusan perpindahan barang dari mana ke mana, ini urusan teknis, silahkan diatur saja, asalkan tidak melanggar prosedur legal formal.

Akhirnya, bisa disimpulkan bahwa barang yang dijual oleh bank syariah kepada nasabah, sebelumnya sudah sah menjadi milik bank syariah ketika sudah ada akad kuasa beli (wakalah) atau tanpa wakalah sudah ada pembelian barang oleh bank syariah dari developer.

Urusan pencairan dari mana ke mana, serta urusan balik nama, itu bukan urusan ushul (pokok), sehingga tidak perlu dijadikan sebagai tolok ukur syar’i atau tidaknya suatu transaksi. Tidak perlu dipermasalahkan. Wallahu a’lam.(*)

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin