Minggu, 26 Mei 2019
22 Ramadan 1440 H
Home / Zakat insight / Kajian Tujuh Dimensi Had Kifayah
FOTO | Dok. Pribadi
Pusat Kajian Strategis Baznas (Puskas Baznas ) melakukan kajian had kifayah dengan tujuan untuk standarisasi pola pendistribusian dana zakat.

Oleh: Hidayaneu Farchatunnisa | Peneliti Junior Puskas Baznas 

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dengan cakupan dimensi yang luas, mulai dari aspek keimanan, ekonomi, bahkan juga sosial. Sebagai lembaga negara sekaligus koordinator dalam pengelolaan zakat di Indonesia, Baznas terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan dana zakat.

Salah satu upaya untuk dapat melakukan pendistribusian dengan lebih tepat sasaran dan sesuai syariat, Pusat Kajian Strategis Baznas (Puskas Baznas ) melakukan kajian had kifayah dengan tujuan untuk standarisasi pola pendistribusian dana zakat. Dengan adanya standar ini, penentuan prioritas berdasarkan kategorisasi penerima manfaat zakat diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik, fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.

Adanya had kifayah sangat membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga. Apakah seorang mustahik tergolong fakir, miskin, atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Puskas Baznas, penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayah meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif maqasid syari’ah.

Kajian ini menggunakan metode Analisis Data Sekunder (ADS) terhadap data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), experts judgement atau keterangan para ahli, dan data internal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Secara umum, besaran nominal had kifayah ditentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri dari empat (4) orang yaitu suami, istri, satu orang anak usia Sekolah Dasar (SD), dan satu orang anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh BPS, sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jumlah anggota keluarga lebih dari empat orang, maka nominal dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah aktual keluarga.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hasil perhitungan had kifayah menunjukan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3. 011.142,00 per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah perorangan mencapai Rp 772.088,00 per kapita per bulan.

Dilihat dari rata-ratanya, maka Jawa Tengah memiliki nilai had kifayah terendah dengan nilai Rp 2.791.147,00 per keluarga per bulan atau Rp 715.679,00 per kapita per bulan. Sementara, nilai had kifayah tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Rp 3.363.105,00 per keluarga per bulan atau Rp 862.335,00 per kapita per bulan.

Pada tabel berikut akan disajikan hasil perhitungan kajian had kifayah setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Besaran Total Had Kifayah per Provinsi

No.        

  Provinsi                             

Total per RumahTangga

per Bulan                              

Total per Kapita

per Bulan

 
 

1

Aceh

2.930.490

751.408

 

2

Sumatera Utara

2.947.803

755.847

 

3

Sumatera Barat

3.032.948

777.679

 

4

Riau

3.092.587

792.971

 

5

Jambi

2.833.264

726.478

 

6

Sumatera Selatan

2.847.242

730.062

 

7

Bengkulu

3.009.327

771.622

 

8

Lampung

2.924.594

749.896

 

9

Kep. Bangka Belitung

3.028.852

776.629

 

10

Kep. Riau

3.066.872

786.377

 

11

DKI Jakarta

3.170.849

813.038

 

12

Jawa Barat

3.062.298

785.205

 

13

Jawa Tengah

2.791.147

715.679

 

14

DI Yogyakarta

2.857.505

732.694

 

15

JawaTimur

2.915.930

747.674

 

16

Banten

2.924.599

749.897

 

17

Bali

2.929.748

751.217

 

18

Nusa Tenggara Barat

2.997.537

768.599

 

19

Nusa Tenggara Timur

3.363.105

862.335

 

20

Kalimantan Barat

3.111.316

797.773

 

21

Kalimantan Tengah

2.974.656

762.732

 

22

Kalimantan Selatan

3.101.046

795.140

 

23

Kalimantan Timur

3.048.475

781.660

 

24

Kalimantan Utara

3.055.201

783.385

 

25

Sulawesi Utara

2.975.192

762.870

 

26

Sulawesi Tengah

2.953.276

757.250

 

27

Sulawesi Selatan

2.844.637

729.394

 

28

Sulawesi Tenggara

2.948.410

756.003

 

29

Gorontalo

3.119.557

799.886

 

30

Sulawesi Barat

2.896.207

742.617

 

31

Maluku

3.072.801

787.898

 

32

Maluku Utara

2.892.555

741.681

 

33

Papua Barat

3.317.964

850.760

 

34

Papua

3.340.837

856.625

 

Rata-Rata

3.011.142

772.088

 

Sumber: Pusat Kajian Strategis (puskas) Baznas (2018)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, besaran had kifayah dalam kajian ini adalah sebesar Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan. Dari angka tersebut, maka Puskas Baznas membagi besaran had kifayah ke dalam beberapa kategori berdasarkan dengan piramida prioritas dibawah ini:

Prioritas 1 : < Rp1.003.714,00
Prioritas 2 : Rp1.003.714,00 s/d Rp 2.007.428,00
Prioritas 3 : Rp 2.007.428,00 s/d Rp 3.011.142,00
Prioritas 4 : Rp 3.011.142,00 s/d Rp 4.159.999,00

Berdasarkan Gambar 1 di atas, keluarga dengan pendapatan dibawah Rp 1.003.714,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas pertama untuk dibantu. Selanjutnya keluarga dengan penghasilan antara Rp 1.003.714,00 s/d Rp 2.007.428,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu.

Keluarga dengan penghasilan antara Rp 2.007.428,00 s/d Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan di atas had kifayah, tetapi masih di bawah nishab zakat menjadi prioritas empat untuk dibantu.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Pertama, penyaluran dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau layanan kedaruratan (pendistribusian) yang mencakup bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pada bidang dakwah dan advokasi seperti pengadaan da’i untuk daerah rawan akidah. Dalam hal ini, pendistribusian difokuskan pada area prioritas pertama, kedua dan ketiga (Gambar 3).

Selanjutnya, penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif (pendayagunaan) mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pendayagunaan difokuskan pada area prioritas empat (Gambar 3).

Dalam area ini, mustahik sudah dapat dikategorikan sebagai mustahik yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun demikian, dalam menentukan setiap kategori mustahik baik itu mustahik dalam area pendistribusian maupun pendayagunaan diperlukan penilaian secara komprehensif, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ada seperti Indeks Zakat Nasional dan Indeks Desa Zakat. (*)

 

Oleh: Hidayaneu Farchatunnisa

Tags: