Sabtu, 19 Oktober 2019
20 Ṣafar 1441 H
Home / Keuangan / Kadin: PP Jaminan Produk Halal tidak Menyulitkan Pelaku Usaha
Tanggal 17 Oktober 2019 adalah batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Organiasi Kerjasama Islam Kadin Indonesia, Fachry Thaib menjelaskan, sesuai dengan amanat UU No. 33/2014, tanggal 17 Oktober 2019 adalah batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk sertifikasi halal dan secara hukum, materi muatan UU tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha, maka kewajiban sertifikasi halal secara teknis operasional akan diterapkan secara bertahap dan akan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

"Kami  sangat bersyukur, karena sejak awal pembahasan PP melalui beberapa sarana komunikasi dan forum diskusi, Kadin aktif menyampaikan ide dan usulan kepada pemerintah,” ungkap Fachry, di Jakarta (9/7).

Kadin berharap kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar UU dan PP Jaminan Produk Halal ini dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak menimbulkan restriksi di dalam masyarakat dan pelaku usaha.

Pihaknya optimistis bahwa PP JPH ini tidak akan menyulitkan dunia usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, menurutnya UMKM akan diperlakukan khusus, terutama dalam upaya meringankan biaya sertifikasi. "Agar UU dan PP ini dapat diimplimentasikan secara optimal, harus ada upaya tricle down effect yang maksimal, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pada semua strata pelaku usaha terutama UMKM," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB dan secara jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan yang besar hanya baru satu persen.

Menurut Fachry, disamping perangkat peraturan (UU dan PP) yang dapat diartikan sebagai upaya top-down, maka harus ada upaya yang bersifat bottom-up, yaitu penerapan upaya literasi terutama kepada para pelaku UMKM, bagaimana menumbuhkan karakter pelaku usaha sehingga mereka memahami bahwa produk halal dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan usaha mereka. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo