Minggu, 24 Maret 2019
18 Rajab 1440 H
x
FOTO | Dok. haji.okezone.com
Menurut Jusuf Kalla, investasi dana haji harus bisa mempunyai nilai imbal hasil (yield) yang tinggi daripada nilai inflasi dan nilai tukar.

Sharianews.com, Jakarta ~ Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menginvestasikan dana haji yang dikelolanya agar tidak merugi.

"Investasi dana haji harus bisa mempunyai nilai imbal hasil (yield) yang tinggi daripada nilai inflasi dan nilai tukar," ungkap JK di Raker BPKH di Aula Kemenag, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dikatakan oleh Wapres, usulan dana haji untuk diinvestasikan ke dalam sektor transportasi haji atau penginapan bukan hal yang baru. Sebelumnya, hal itu pernah dilaksanakan, tetapi hasilnya kurang menggembirakan.

"Dahulu PHI yang urus haji zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu beli kapal dan hasilnya rugi. Karena hanya dipakai dalam 3 bulan. Di samping itu, dipakai di dalam negeri, rugi. Ada Tambora nama kapalnya itu, 2 sampai 3 kapal kalau tidak salah jadi pelayaran haji. Jadi ini sudah lama difikirkan hal-hal ini,"sambung JK.

Untuk itu, menurut dia, bila berkeinginan investasi di sektor transportasi maupun penginapan haji perlu dikaji lebih dalam. "Ada yang pernah mau beli pesawat, saya bilang beli pesawat itu tidak mudah, Garuda saja rugi, yang lain bisa bermasalah, ngapain ngurus pesawat pula,"ujar Jusuf Kalla. 

Dalam kesempatan tersebut, wapres menyarankan investasi jangka panjang, yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti sektor perkebunan sawit, sektor energi (listrik) maupun jalan tol.

"Kalau pengalaman kita investasi jangka panjang yang mengatur kenapa tabungan haji beli kebun sawit di Sumatera, atau jalan tol, atau listrik. Semua itu bisa, karena bagaimana dana haji ini bermanfaat, bukan hanya ke jemaahnya," lanjut Jusuf Kalla. 

Jusuf Kalla juga menginginkan daftar tunggu kabupaten diganti dengan daftar tunggu nasional."Ini juga perlu dibicarakan, daftar tunggu nasional jangan daftar tunggu kabupaten, karena ada yg sampe 40 tahun di kabupaten, jadi kurang adil,"ujar JK.

Jusuf Kalla menceritakan jika dahulu banyak orang Makassar yang mengambil daftar tunggu di Jogjakarta, karena lebih cepat 19 tahun daripada di Pare-pare yang hingga 30 tahun.

Sementara itu, Direktur Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, menanggapi usulan investasi dari Wapres, mengatakan pihaknya menerimanya sebagai masukan, "Pokoknya kita mengkaji seluruh kemungkinan investasi, kita belum masuk ke dalam individual investasi,"ucapnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, selama ini instrumen investasi BPKH terkait haji dan umrah hanya beberapa saja. Misalnya investasi di surat berharga, sukuk, dan korporasi. "Namun kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi bahwa kita akan investasi dengan membangun hotel yang dekat dengan Mekah agar bisa dipakai jamaah haji dan umroh,"ujar JK.

Lebih lanjut Anggito mengatakan, di 2018 ini BPKH memiliki nilai dana kelolaan yang meningkat dari sebelumnya yang mencapai Rp 111 triliun. "Sedangkan, target dana kelola tahun 2019 meningkat menjadi Rp121,3 triliun," terang Anggito. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil