Sharianews.com, Jakarta ~ Road to Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF 2019, masih menimbulkan dilematis mengenai sertifikasi halal di dalam industri perhotelan dan restoran. Karena belum semua industri perhotelan dan restoran akan langsung mendapatkan sertifikasi halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu dari Kementerian Agama dalam pengimplementasian sertifikat halal.

"Terkait hotel nanti, kita memulai 17 Oktober mendatang dan semua regulasi sudah harus selesai dan kita sekarang masih menunggu dari Kemenag untuk mengimplementasikan sertifikasi halal," ujarnya kepada media setelah mengisi acara di gelaran Global Islamic Economy Summit, beberapa waktu lalu.

Sukoso menambahkan, untuk persiapan hotel pihaknya masih bekerja sama dengan LPPOM MUI. "Karena dari mulai 1994 sertifikasi halal masih dari sana, sekarang BPJPH belerja sama dengan LPPOM MUI untuk merelasisasikan hotel maupun restoran halal di Indonesia," sambungnya.

Ditempat yang sama, perwakilan dari Dubai, Thomas menjelaskan ada cerita sukses terhadap sertifikasi halal yakni Hotel Kempinski Group.

"Mereka memulai sudah lama sebelumnya, hotel tersebut sangat familiar di kalangan hotel halal dikarenakan tidak hanya bersertifikasi halal dan layanan halal, tapi mereka juga menyediakan layanan perbankan secara syariah," jelas Thomas.

Sementara, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori mengatakan, terkait hotel atau restoran halal, apabila para delegasi meminta makanan halal tentu sudah dipersiapkan.

"Jadi semua delegasi tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut," imbuhnya.

Sebagai proyek global halal pertama, ISEF memasang target moderat. Anwar menyampaikan acara ini bukan sekadar target jual beli. Perkenalan, kesepakatan kerja sama, kolaborasi, hingga komitmen investasi diharapkan lahir dari silaturahmi tersebut.

Indonesia ingin memasukan ISEF ke dalam kalender acara halal taraf internasional. Anwar merujuk pada Mihas yang sudah identik dengan Malaysia yang juga menjadi daya tarik global. ISEF pun digadang sebagai gelaran yang identik dengan Indonesia di bulan November.

ISEF 2019 tidak hanya diselenggarakan oleh Bank Indonesia. BI juga bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Kementerian Luar Negeri. Sementara peran Kemenlu adalah menggaungkan gelaran ini secara lebih luas ke negara-negara lainnya.

"Kemenlu sudah menyurat semua negara dan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan industri," katanya.

Sejumlah negara yang telah berkomitmen di antaranya negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Jepang dan Thailand. Sejauh ini ada 30 negara yang akan terlibat dalam acara. Selain fokus pada bisnis, ISEF juga menyediakan ruang untuk cendekiawan terkait industri halal dan keuangan syariah. (*)