Sabtu, 4 April 2020
11 Sha‘ban 1441 H
Home / Keuangan / Jadi Ketua Harian KNEKS, Wapres Sampaikan Empat Fokus Ekonomi Syariah
FOTO I Dok. pexels.com
Empat fokus utama ekonomi syariah: industri halal, industri keuangan, dana sosial zakat dan wakaf, dan bisnis yang berbasis syariah.

Sharianews.com, Jakarta ~ Guna mendukung ekonomi syariah di tanah air setelah dikeluarkannya Perpres No.28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS atau sebelumnya disebut KNKS), Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki tugas sebagai Ketua Harian KNEKS

Baca juga: Sudah 56 BWM Berdiri, Total Pembiayaan Capai Rp36,6 Milyar

Usai dikeluarkannya peraturan tersebut, Ma’ruf menyampaikan ada empat fokus terkait pengembangan industri berbasis syariah yang ditargetkan hingga 2024. “Industri halal, industri keuangan, dana sosial zakat dan wakaf, dan bisnis yang berbasis syariah,” jelas Wapres di Jakarta, belum lama ini.

Tahun 2018 lalu, pemerintah telah merilis Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019 - 2024. Indonesia sendiri dalam lima tahun ke depan menargetkan diri di posisi lima besar Global Islamic Economic Index (GIEI) dari 73 negara Islam.

Di dalam masterplan tersebut, KNEKS memetakan targetnya berdasarkan (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index global dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan.

Lebih lanjut, ia menambahkan, bahwa ekonomi syariah mampu membangun ekosistem produsen halal sehingga bisa diakui oleh dunia, tidak sebatas memberikan sertifikasi kepada industri.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS yang berlaku sejak 10 Februari 2020. Tujuan Perpres itu adalah untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung ekonomi sosial.

Sementara, Perpres lama, Pepres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres baru.

Perubahan mendasar ada pada perubahan nama dan susunan struktural kelembagaan. KNEKS memiliki tugas dan fungsi lebih luas, tidak hanya di sektor keuangan syariah tapi juga ekonomi syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2020, KNEKS adalah lembaga nonstruktural bersifat independen. Berikut susunan pengurusnya:

Pimpinan

Ketua: Presiden RI

Wakil Ketua/Ketua Harian: Wakil Presiden RI

Sekretaris

Sekretaris dijabat oleh Menteri

Anggota

Menko Perekonomian

Menko PMK

Menko Kemaritiman dan Investasi

Menteri Agama

Menteri Perindustrian

Menteri PPN/Kepala Bapennas

Menteri BUMN

Menteri Koperasi dan UKM

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menteri Perdagangan

Ketua Dewan Komisioner OJK

Gubernur BI

Ketua Dewan Komisioner LPS.

Ketua MUI

Ketua Kadin

Manajemen Eksekutif

Dipimpin Direktur Eksekutif yang membawahi unit kerja. Dipilih untuk 5 tahun.

Sekretariat KNEKS

Dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNEKS

Anggaran KNEKS dibebankan ke APBN pada bagian Anggaran Kemenkeu. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo