Jumat, 6 Desember 2019
09 Rabi‘ at-akhir 1441 H
Home / Sharia insight / Islamic Economic and Welfare Improvement in Indonesia: a ZISWAF Synergy throught Baitul Maal wa At-Tamwiil
FOTO I Dok. Sharianews
Suka atau tidak suka, proporsi penduduk miskin di Indonesia tentu disumbang oleh demografis Muslim.

Sharianews.com, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia pada tahun 2030. Namun, pekerjaan terbesar untuk mencapai kekuatan tersebut, termasuk dengan populasi umat Muslim terbesar mencapai 87,2 persen beragama Islam atau setara 207,2 juta (BPS, 2010) adalah persoalan kemiskinan dan kesejahteraan.

Suka atau tidak suka, proporsi penduduk miskin di Indonesia tentu disumbang oleh demografis Muslim. Persoaan-persoalan kemiskinan dan kesejahteraan hingga kesenjangan pendapatan yang semakin melebar di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan gini ratio yang mencapai 0,382 pada bulan maret 2019 adalah wujud bahwa ada masalah laten yang dalam kurun waktu yang panjang tidak kunjung terselesaikan.   

Jika merujuk pada teks-teks yang dikemukakan di dalam Alquran, sangatlah jelas bahwa Islam merupakan agama yang menyerukan agar semua Muslim, secara eksplisit, haruslah kaya. Jika memperhatikan ayat-ayat Alquran yang menyerukan Salat di ikuti dengan perintah menunaikan zakat. Artinya, bahwa kemampuan menunaikan zakat jelas hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berzakat atau Muzaki.

pada kenyataannya, kewajiban zakat yang menjadi ikutan dari kewajiban Salat tidak terealisasi dengan maksimal. Data-data pembayaran dan penyaluran zakat di Indonesia menjadi bukti yang lebih dari cukup bahwa menunaikan kewajiban zakat masih berada pada angka-angka yang minimal dan bersifat voluntary.

Instrumen-instrumen Ziswaf pada dasarnya instrumen yang juga sama pentingnya ditunaikan oleh umat Muslim, selain menjadi justifikasi dan ketundukan keberagaan yang harus ditunaikan, juga menjadi katalisator dalam membangun peradaban Muslim modern yang sedang dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sebahagian besar umat Muslim.

Paradoks-paradoks keberagamaan Muslim Indonesia dari sisi kemampuan ekonomi dan kewajiban Ziswaf dapat dengan mudah ditelusuri. Perhatikan saja data-data kunjungan wisata Muslim kelas menengah baik domestik maupun Internasional.

Demikian juga data keberangkatan jemaah umrah setiap tahun yang berasal dari Indonesia yang jumlahnya terus tumbuh. Data kementerian agama menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 jemaah umrah yang berangkat ke Arab saudi mencapai 508.180 orang. Dengan asumsi masing-masing menghabiskan biaya 25 juta per orang, maka angka 12,7 Triliun rupiah dihabiskan untuk kegiatan umrah. 

Belum lagi jemaah haji dan angka antrian yang bahkan mencapai puluhan tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Muslim Indonesia itu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa.

Melihat fenomena ini, seolah ada bagian-bagian yang belum terhubung antar sesama Muslim dalam konteks kewajiban sebagai seorang Muslim dalam membantu saudaranya serta kewajiban-kewajiban seorang Muslim terkait hartanya serta eksistensi lembaga-lembaga pengelola Ziswaf yang selama ini masih sangat terbatas.

Keterhubungan yang berkelanjutan antara umat Muslim yang memiliki harta dan kekurangan harta perlu fasilitasi lembaga yang kredibel dan mengikuti perkembangan kondisi masyarakat yang terus bergerak dengan cepat.

Aktivitas kelembagaan yang fokus dan profesional dalam mengelola dana Ziswaf dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan pada mustahik sebagaimana salah satu hasil riset Baznas yang mengukur kualitas hidup petani pada program pusat peternakan yang dikelola masyarakat di kabupaten Tanah Datar (Puskas Baznaz, 2019).

Model peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis kelembagaan ini adalah salah satu pilhan yang paling tepat dan paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia saat ini.  Kelembagaan tersebut, dalam hemat penulis, lebih menekankan pada kelembagaan yang telah eksis dan diverifikasi ulang, untuk memastikan dan memetakan kemampuannya dalam mengelola keuangan dan kelembagaan serta keberlanjutan instrumen Ziswaf. Salah satu kelembagaan yang telah tersebar dengan luas di masyarakat adalah Baitul Maal wat tamwiil (BMT).

Saat ini, BMT tersebar hampir di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Jumlahnya memang tidak pernah didukung dengan data yang pasti, namun berdasarkan data Asosiasi BMT, saat ini terdapat 4.500 – 5.000 BMT di seluruh Indonesia. Data ini masih belum terhimpun dan terintegrasi dengan baik, termasuk data Koperasi Syariah (KSPPS) yang ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro syariah yang ada pada OJK.

Kelembagaan yang telah eksisting ini, berdasarkan penelitian Wira  dapat dikelompokkan berdasarkan orientasinya dalam tiga model yaitu Sosial, Profit dan Social sekaligus profit. Proses penyaluran dan pengelolaan dana Ziswaf dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada, disesuaikan dengan karakter sumber dana yang akan dikelola.

Penggunaan pola Sosial sebagaimana yang telah dilakukan di salah satu Masjid di Kota Solok, membuktikan bahwa ada peran-peran dari Diaspora yang mengalokasikan modal yang dikelola oleh BMT yang berbasis di Masjid menggunakan pola dana bergulir yang sama sekali tidak memungut biaya, baik administrasi maupun keuntungan dari penyaluran dana.

Satu-satunya benefit yang diharapkan adalah dengan rutinnya masyarakat Salat berjemaah di masjid dengan tujuan rekatan sosial yang semakin kuat. Sedangkan model lainnya yang berorientasi sosial dan profit maupun model yang hanya berorientasi profit menyesuaikan dengan perkembngan dan kondisi masyarakat yang mereka layani. Pola tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Justifikasi pelibatan lemabaga keuangan mikro yang telah beroperasi sesuai prinsip syariah akan mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses pengelolaan dana Ziswaf seperti biaya pembentukan lembaga, proses rekrutment SDM hingga infrastruktur pendukung dalam bentuk kantor dan peralatan kantor. Kelebihan lainnya adalah, lembaga-lembaga yang telah berjalan tersebut telah memiliki basis anggota masyarakat yang berinteraksi dengan mereka.

Kegiatan strategis yang selanjutnya perlu dilakukan adalah memetakan lembaga yang berpotensi menjadi mitra dan melakukan proses peningkatan kapasitas dan pembinaan serta pendampingan dalam mengadaptasi model dan pola yang akan diterapkan serta penggunaan sistim data dan informasi yang lebih terintegrasi.

Kemitraan dengan lembaga keuangan mikro tersebut juga sangat idharapkan menjadi media dalam membangun literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih jauh tertinggal dibandingkan konvensional (SNLK OJK, 2016). Meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah juga akan berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi islam secara menyeluruh, yang tidak hanya terbatas pada instrumen keuangan populer sebagaimana yang selama ini telah berkembang. Melalui pola integrasi dan interkoneksi ini juga akan membangun Ziswaf awarenes masyarakat baik dalam posisi mereka sebagai Mustahik maupun Muzaki.

Penerapan model terintegrasi ini akan bermuara pada sebuah basis data dalam bentuk big data penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Data-data kemiskinan yang menjadi sumber atau input dalam memetakan persebaran mustahiq akan memudahkan dengan menggunakan pola clustering.

Bank data yang telah ada bisa dijadikan sebagai sebuah sistem terstruktur sekaligus juga menjadi alat screening agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran dana-dana ziswaf. Bagi para mustahiq yang telah memperoleh dana Ziswaf dengan pola revolving fund, pada tahapan tertentu harus dilakukan phase out atau graduasi sehingga nantinya juga berpotensi untuk beralih peran menjadi Muzaki dan muwaqif.

Pada akhirnya, menumbuhkan kesadaran kesejahteraan pada masyarakat adalah sebuah upaya yang harus di desain dan sistematis sehingga dapat diukur dan dievaluasi secara terintegrasi dan melibatkan peran aktif dari mustahiq dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran dana Ziswaf itu sendiri. (*)

oleh: Suhail