Sabtu, 19 Oktober 2019
20 Ṣafar 1441 H
Home / Sharia insight / “Inovasi” Sistem Pengupahan secara Syariah
FOTO I Dok. sharianews
Para pekerja masih merasa bahwa upah yang diterima belumlah mencukupi kebutuhan layak harian, di samping masih minimnya jaminan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

Sharianews.com, Pagi kemarin, muncul notifikasi di laptop bahwa hari Rabu (1/5) adalah Hari Buruh Internasional. Pun ketika membuka mesin pencari internet, muncul di newsfeed bahwa para buruh berencana menggelar demo secara masif di ibukota provinsi berbagai kota lain di tanah air.

Para pekerja masih merasa bahwa upah yang diterima belumlah mencukupi kebutuhan layak harian, di samping masih minimnya jaminan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan. Hal yang dianggap penting bagi mereka karena menyangkut jaring pengaman ketika menghadapi situasi terburuk yang bisa kapan saja terjadi. Lain kata, baik komponen upah dan kesejahteraan pekerja bagi mereka, dirasa belum cukup baik baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Di lain pihak, setiap pekerja melakukan demonstrasi, para pengusaha juga ketar-ketir dan dibuat pening. Kalau upah terlalu tinggi, beban biaya tenaga kerja akan  membengkak.  Terlebih kalau jenis usaha yang digeluti tergolong sangat tinggi komponen tenaga kerjanya (labor intensive). Secara konvensional, pengusaha memandang upah sebagai ongkos produksi, dan naluriah pengusaha  lebih menyukai struktur ongkos yang terkendali demi keberlanjutan usaha.

Pertanyaan kemudian timbul bagaimana ‘konflik’ berkelanjutan antara buruh dan pengusaha ini bisa dihindari atau setidaknya diminimalisasi? Barangkali dua “inovasi” mekanisme (yang insyaAllah sesuai syariah) berikut ini bisa menjadi jawabannya. Berikut uraiannya.

Mekanisme pertama adalah sistem bagi hasil murni. Penulis mendapati hal  ini telah dilakukan di rumah makan seafood tetangga. Di berbagai rumah makan Padang ternyata banyak menerapkan mekanisme ini. Penulis memberi tanda petik pada kata inovasi dalam judul tulisan ini karena mekanisme ini bukan sama sekali baru karena sebenarnya sudah banyak diaplikasikan dan terinternalisasi dalam perilaku ekonomi masyarakat kita. “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”, begitu kata orang Minang.

Sesaat setelah rumah makan seafood ini tutup, pemilik rumah makan dan karyawan berkumpul mengkalkukasi penghasilan hari itu. Penghasilan bersih diperoleh dengan mengurangi omset hari itu dengan komponen biaya bahan makanan, biaya operasional, dan lain-lain. Penghasilan bersih inilah yang kemudian dibagikan antara bagian pemilik restoran dan bagian pekerja. Adapun bagian karyawan ini kemudian dibagi lagi di antara sesama karyawan sesuai dengan ‘tingkat jabatan’ dan kontribusi karyawan hari itu.

Pada mekanisme di rumah makan ini, karyawan sama sekali tidak memperoleh upah karena pengupahan secara keseluruhan digantikan dengan bagi hasil dimana tingkat bagi hasilnya saja yang disepakati sebelumnya.  Kalau kebetulan hari itu banyak pelanggan dan restoran untung besar, maka pemilik dan karyawan sama-sama memiliki “windfall benefit” alias rezeki nomplok. Namun ketika pendapatan hari itu tekor karena tidak cukup menutupi biaya produksi, maka karyawan tidak memperoleh bagian sama sekali.

Keunggulan dari sistem seperti ini adalah efisiensi usaha. Mempertimbangkan akad bagi hasil, setiap karyawan akan bermental enterpreneurship dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya (service excellence) karena apa yang akan mereka dapatkan sangat tergantung pada pelanggan yang datang. Demikian halnya biaya bahan baku dan operasional akan cenderung mereka tekan (atau tidak boros) agar bagian mereka lebih besar.  Alhasil secara keseluruhan operasi usaha menjadi lebih efisien.

Tidak mesti di rumah makan, sistem ini bisa juga diterapkan di berbagai sektor lain seperti perusahaan manufaktur atau jasa, termasuk yang berskala besar dan kompleks. Kontribusi unit kerja atau bahkan individu pekerja bisa di-trace (ditelusuri jejaknya) terhadap total produksi. Pemilik atau Manajer SDM suatu perusahaan misalnya bisa menggunakan pendekatan produk marjinal (marginal product) seperti sudah mafhum dalam teori ekonomi mikro. Yang terpenting adalah adanya landasan saintifik yang memenuhi prinsip keadilan. Tidak mesti harian, perhitungan ini bisa dilakukan mingguan, dwi mingguan, atau bulanan.

Sistem ini tentu tidak lepas dari kelemahan. Salah satunya adalah banyak operasi bisnis memiliki siklus produksi (penghasilan) yang lebih dari satu bulan periode, misalnya usaha pertanian, kontraktor, atau jasa konsultan. Alhasil pekerja akan sulit mengatur keuangannya bila siklus penghasilan mereka terlalu panjang. Demikian halnya ada celah terjadi pelanggaran kontrak (moral hazard) dimana para pekerja cenderung akan melakukan pekerjaan serabutan di usaha lain yang muaranya sistem bagi hasil penuh ini menjadi jadi tidak optimal karena konsentrasi tenaga dan waktu pekerja menjadi terpecah dua.

Sebagai alternatif, sistem pengupahan bisa dengan menggunakan sistem kombinasi yakni paduan upah dasar dan bagi hasil. Penentuan upah dasar ini disesuaikan misalnya dengan dengan tingkat upah setengah hari kerja. Lebih precise lagi adalah upah dasar bisa ditentukan dengan pendekatan had kifayah, yakni biaya dasar yang dibutuhkan seorang individu/keluarga untuk bertahan hidup yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Data kebutuhan hidup layak ini bisa berbeda-beda tiap daerah. Setelah panen atau proyek selesai, penghasilan produksi dalam periode tertentu kemudian dihitung dan dikurangi dengan komponen biaya plus upah dasar tadi. Bagi hasil tentu akan lebih kecil dengan metode bagi hasil murni karena sudah didahulukan sebelumnya dalam membayar upah dasar.

Kedua metode tadi dalam prakteknya bisa juga dipadukan dengan instrumen syar’i lain seperti berbasis sewa (ijarah), kompensasi (ju’alah), dan sebagainya. Namun esensi dari “inovasi” ini adalah bahwa sistem pengupahan syariah ini bertujuan untuk menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dari sisi pekerja, yang terpenting adalah peningkatan produktifitas mereka yang berimbas pada peningkatan produktifitas usaha sehingga perusahaan mempunyai keleluasaan menyejahterakan karyawannya.

Sebaliknya bagi perusahaan, pengusaha yang cerdik (fathin) dan adil, tentu akan ada banyak strategi dalam meningkatkan produktifitas usaha yang akan menentukan keuntungan dan sustainabilitas perusahaan di masa mendatang. Bukankah kesejahteraan karyawan pun merupakan keberhasilan perusahaan? Wallahu a’lam.

Oleh: Dr M. Iqbal Irfany

Tags: