Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Ekbis / Inilah Alasan Perlunya Dibentuk Badan Halal di bawah Presiden
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah saat memaparkan produk industri halal (foto/dok)romy
Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tingkatannya selevel eselon 1 di bawah Kementerian Agama, tidak dapat melakukan eksekusi atas kebijakan kecuali harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Agama.

Sharianews.com, Jakarta ~Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, untuk mengurusi industri halal diperlukan badan khusus di bawah Presiden.

"Oleh karena Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sangatlah perlu memiliki badan khusus di bawah Presiden yang dapat melakukan hubungan kelembagaan antar kementerian, sekaligus melakukan eksekusi, sehingga mampu mendorong Indonesia menjadi pusat Industri halal dunia," tegas Ikhsan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sharianews, Kamis (11/7).

Lebih lanjut dikatakan Ikhsan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tingkatannya selevel eselon 1 di bawah Kementerian Agama, tidak dapat melakukan eksekusi atas kebijakan kecuali harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Keadaan ini sangat tidak mendukung implementasi policy bapak Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Wapres KH. Maruf Amin sebagai pemikir besar industri halal di Indonesia," imbuh Ikhsan.

Ia menerangkan, pelaksanaan sistem halal dan kinerja BPJPH akan selalu bersinggungan dengan hampir semua Kementerian seperti Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

"Maka tidaklah mungkin urusan sebesar ini hanya di kelola oleh Badan dibawah Kementerian Agama, sudah selayaknya Indonesia memiliki badan khusus halal yang berada langsung di bawah presiden," tegas Ikhsan.

Saat ini Indonesia, negara dengan penduduk Muslim mencapai 87 persen, tengah menjadi perhatian dunia, karena perkembangan industri halalnya masih di bawah rata-rata negara lain.

Bahkan posisi Indonesia jauh tertinggal di bawah Malaysia yang memiliki badan bernama Malaysia Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) dalam industri halal. Otoritas JAKIM berada langsung di bawah perdana menteri selaku kepala pemerintahan sehingga menjadi selevel dengan kementerian.

Ikhsan menjelaskan, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang disertifikasi juga belum jelas, di samping bentuk entitasnya yang berbadan hukum belum jelas dan bagaimana bentuk kerja sama dengan lembaga keagamaan, eksistensi LPH harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI.

"Sejauh ini belum ada satu pun LPH yang terakreditasi," imbuhnya lagi.

Indonesia harus menjadi leader dalam industri halal dan keuangan syariah dalam percaturan hubungan dagang internasional. Halal sudah menjadi lifestyle masyarakat dunia, untuk itu perlunya dibentuk badan halal yang bertanggung jawab kepada Presiden. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo