Minggu, 24 Januari 2021
11 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Haji umrah / Ini Tanggapan MUI Terkait Pembatalan Haji
Foto dok. Sharianews
Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan yang diambil 2 Juni 2020 ini, diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum usai.

Sharianews.com, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan yang diambil 2 Juni 2020 ini, diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum usai.

Menanggapi hal itu, juru bicara Satgas Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyatakan pelaksanaan ibadah haji yang menyulitkan saat pandemic Covid-19 dapat ditunda, karena membahayakan jiwa manusia.

“Itulah kemudahan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit. Demikian prinsip ajaran Islam yang beradaptasi dengan kondisi dan zaman,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan, demi kemaslahatan umat memang seharusnya pelaksanaan haji tahun 1441 H ditunda.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI ini menerangkan argumentasi syar’i di balik pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini.

Pertama, sampai saat ini tuan rumah, Kerajaan Arab Saudi belum memberi kepastian tentang pelaksanaaan ibadah haji karena memang pandemi Covid-19 belum sirna. Sehingga persiapan pelaksanaan ibadah haji amat sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat di saat pandemi Covid-19 masih terus naik kurvanya di Indonesia.

Alasan yang kedua, calon jamaah haji Indonesia masih berada dalam situasi dan kondisi yang belum bebas pandemi sehingga amat sulit melakukan protokol kesehatan saat pelaksanaan ibadah haji.

“Jika kalau ibadah haji tetap dilaksanakan tahun ini maka dikhawatirkan akan memberi mudharat antarjamaah haji,” ujar dia.

Ketiga, rukhshah (dispensasi) selalu ada demi kemaslahatan. Niat baik melaksanakan ibadah haji kemudian terhalang karena terdapat udzur syar’i maka ia telah mendapat pahala niat baiknya. Prinsip maslahat selalu menjadi acuan dan tujuan syariah sehingga pelaksanaan ibadah yang memberatkan dapat ditunda pelaksanaannya.

“Kaidah fikih menyebutkan, Kondisi sempit dapat membuka ruang kemudahan (idza dhaqa al-amru ittasa’a),” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang telah disetorkan calon jamaah haji, ia mengatakan sebaiknya biarkan uangnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga saat pelunasan tahun depan tidak sulit mengumpulkan uang lagi apalagi juga nanti mendapat hasil manfaat dari pengelolaan dananya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman