Senin, 26 Agustus 2019
25 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Keuangan / Ini Penjelasan KNKS Terkait Pembentukan National Halal Fund
FOTO I dok. Arif Sharianews.com
Halal Fund adalah suatu sumber pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang fokus di industri halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Masterplan Ekonomi keuangan syariah Indonesia 2019 -2024 telah resmi diluncurkan baru-baru ini. Di dalamnya temaktub rencana pembentukan National Halal Fund.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Afdhal Aliasar menerangkan, National Halal Fund adalah suatu sumber pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang fokus di industri halal.

“Jadi, kita ingin nanti UMKM yang fokus di industri halal itu bisa dibiayai dari skema yang kita sebut National Halal Fund,” jelasnya menegaskan, saat dihubungi Sharianews.com, Senin (20/5).

Mengenai asal sumber uangnya, Afdhal menjelaskan, Halal Fund bisa berasal dari pemerintah yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan. Skema National Halal Fund mirip skema yang saat ini sudah ada, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kita akan buatkan nanti suatu skema yang lain yang disebut National Halal Fund. Di mana ada insentif yang kita berikan kepada UMKM yang memang fokus ke industri halal. Jadi insentifnya bisa pembiayaan yang mungkin marginnya lebih murah dibandingkan kalau dia ambil dari bank yang komersial,” tutur Afdhal.

Namun, National Halal Fund ini, ditambahkan Afdhal, tidak semata-mata hanya berasal dari uang dari pemerintah. National Halal Fund bisa didukung oleh wakaf internasional, dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dana dari konglomerat.

Skema National Halal Fund diharapkan bisa dijalankan secara bersama-sama. Baik oleh pemerintah, industri, dana maupun wakaf internasional. “Tapi ini tidak direct, tetap nanti dia akan melalui lembaga keuangan syariah yang akan menyalurkan,” sambung Afdhal.

Lembaga kuangan syariah yang bisa menyalurkan dana tersebut bisa bermacam-macam, seperti perbankan syariah atau perusahaan financial technology (fintech) syariah yang sekarang ini mulai tumbuh.

Sementara untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT), akan dilakukan seleksi lebih dulu hingga memenuhi persyaratan yang memadai.

“Intinya lembaga keuangan syariah yang bisa membantu menyalurkan dana pembiayaan syariah National Halal Fund ini tentu harus lemabaga-lembaga yang kita tunjuk, yang memenuhi kriteria. Bila BMT tadi sudah memiliki kekuatan yang cukup, punya administrasi yang baik, punya tata kelola yang baik, dan kemudian corporate governance-nya harus sudah terjaga boleh saja, tidak apa-apa,” papar Afdhal.

Afdhal menjabarkan, lahirnya National Halal Fund ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ingin menggalakkan industri halal agar berkembang. Selain itu juga ingin mendorong industri halal agar mudah melakukan sertifikasi halal.

Misalnya, bila ingin mendapatkan pembiayaan dari National Halal Fund, maka syarat usahanya harus sudah mendapatkan sertifikasi halal dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.

“Jadi nanti ke depan para UMKM ini sudah menjadi umum bagi meraka untuk melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang mereka hasilkan dan di sisi lain kita ingin bantu mereka supaya bisa naik kelas,” ujar Afdhal.

Artinya, pembiayaan yang diberikan kepada UMKM memiliki margin yang terjangkau bila dibandingkan dengan sumber pendanaan komersial.

Terkait realisasi National Halal Fund, dia mengungkapkan, tahun ini National Halal Fund akan dikaji prosedurnya. Selanjutnya akan dilihat seberapa besar dana yang perlu disiapkan, karena National Halal Fund harus dikerjakan bersama-sama dan bersinergi dengan kementerian.

Termasuk nanti dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dengan perbankan-perbankan syariah yang nantinya akan menyalurkan.

Kajian tersebut diharapkan selesai tahun ini, sehingga tahun depan sudah mulai melakukan uji coba terkait National Halal Fund, serta skema pelaksanaan yang tepat seperti apa.

“Kita akan melakukan suatu pilot project, di mana kita bisa mengukur dan mengontrol, pilot projet itu hasilnya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kalau seandainya tidak mungkin kita perlu membetulkan dibeberapa hal, sehingga nanti pada saat berjalannya, kita ingin betul-betul dia menjadi efektif,” pungkas Afdhal. (*)

 

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo