Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Ziswaf / Ini kata Ketum Forum Zakat tentang Sertifikasi Amil di Masterplan Syariah KNKS
Ketua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman. Foto/dok. Arif Sharianews.com
Dikatakan oleh Bambang, hal tersebut menjadi sangat strategis dilaksanakan, dengan implementasi dari amil yang terseritifikasi supaya bisa terakselerasi.

Sharianews.com, JakartaKetua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman menjelaskan mengenai sertifikasi amil yang termaktub di dalam masterplan ekonomi syariah yang diresmikan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini.

Dikatakan oleh Bambang, hal tersebut menjadi sangat strategis dilaksanakan, dengan implementasi dari amil yang terseritifikasi supaya bisa terakselerasi.

"Konsep gagasan sertifikasi itu menjadi sangat strategis dan juga sangat penting termasuk di dalam FOZ," ujarnya ketika dihubungi Sharianews, Senin (20/5).

Dituturkan Bambang, FOZ sejak tahun 2016 berusaha memastikan bahwa ada instrumen kelembagaan yang secara mandiri bisa melakukannya dengan menyusun yang namanya SKKK (Standar Kompetensi Kerja Khusus) atau istilah dalam sertifikasi, dan hal tersebut muncul sebelum dibentuknya yang namanya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Terkait dengan masterplan ekonomi syariah yang diluncurkan oleh KNKS, Bambang menjelaskan bahwa FOZ juga sudah mengambil inisiatif untuk melakukan proses sertifikasi amil.

Pertama karena mandatori gerakan cetak biru gerakan zakat Indonesia yang disusun sejak periode awal dulu yang sifatnya adalah masterplan gerakan zakat, bukan kebijakan.

Kedua, juga kesadaran lembaga zakat terutama di daerah. "Pengelolaan zakat di Indonesia itu kita perlu memberikan jaminan kepastian dan ketenangan bagi para muzaki bahwa pengelolaan yang mereka mandatkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu standar, bertanggung jawab dan dikontrol uji kompetensi yang baku, nah itu akan membuat semacam insentif kepastian bahwa zakat itu dikelola dengan benar," ujar Bambang.

"Hal itu sebenarnya merupakan kemandirian bagi para pengelola zakat di lembaga-lembaga zakat," sambungnya.

Mengenai akselerasi implementasi tentang amil zakat, lebih lanjut dikatakan Bambang, para lembaga zakat juga ada status pengelolaan sertifikasi.

"Contoh Baznas tahun 2018 sudah melakukan sertifikasi, hanya statusnya P2, jadi maksudnya berlaku untuk struktur pengelola baznas pusat dan daerah, sedangkan kalau di FOZ itu P3, itu maksudnya asosiasi berlaku utk seluruhnya termasuk masyarakat karena dia adalah asosiasi terbuka," imbuh Bambang.

Ketika disinggung mengenai target untuk berapa amil yang tersertikasi, Bambang menjawab kalau pinginnya sih sebanyak mungkin.

"Dari sekitar 6000an amil itu bisa sangat mungkin diserap, cuma kan itu masalah kapasitas pelaksanaannya memang belum masif, asesornya juga belum banyak jadi sambil jalan, mensertifikasi amil dan juga memproduk asesor baru jadi itu peningkatan prosesnya akan berjalan sesuai dari waktu ke waktu," tutup Bambang.

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo