Minggu, 27 September 2020
10 Ṣafar 1442 H
Home / Ziswaf / Indeks Zakat Nasional: Dimensi Makro dan Mikro Pengelolaan Zakat Meningkat
Foto dok. Pexels
Pengelolaan zakat Indonesia mengalami peningkatan dari skor 0,55 menjadi 0,62.

Sharianews.com, Jakarta - Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pengelolaan zakat Indonesia mengalami peningkatan dari skor 0,55 menjadi 0,62.

Direktur Pendibustrian dan Pendayagunaan Baznas Irfan Syauqi Beik menjelaskan IZN terdiri dari dua dimenasi, yaitu dimensi makro dan mikro. Dimensi makro berkaitan dengan regulasi, dukungan anggaran, serta basis data. Sementara dimensi mikro berkaitan dengan bisnis proses kelembangaan zakat dan juga dampak zakat.

“Baznas sudah mengukur untuk 2018/2019, secara umum mengalami kenaikan dari 0,55 menjadi 0,62. Kenaikan yang dicapai ini untuk pertama kalinya masuk dalam kategori baik,” ujar Irfan, beberapa waktu lalu.

Sebagai gambaran, IZN terbagi dalam lima kategori, antara lain sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.

Jika dirinci, dari dimensi mikro, dampak zakat ini terdiri dari tiga komponen yaitu bagaimana mengukur kesejahteraan, mengukur dampak terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengukur kemandirian mustahik. Tiga ukuran ini berguna untuk melihat implikasi atau pengaruh zakat.

Di sisi lain, bicara inti aktivitas dari lembaga zakat, ukurannya dimulai dari pengumpulan, penghimpun, pengelolaan, penyaluran, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Dari mikro ini, secara umum bila mengukur dari garis kemiskinan untuk 2019 dampak zakat masuk dalm kategori baik dengan indeks kehejahteraan Baznas 0,65. Hasil indeks kesejahteraan cibest 0,83 atau sangat baik.

Artinya, dari sisi material dan spiritual, ada peningkatan yang cukup signifikan menjadi lebih baik yang terjadi di masyarakat. Pendapatannya mengalami kenaikan melebihi garis kemiskinan. Selain itu, secara spiritual menjadi lebih soleh.

“Cuma memang untuk dampak terhadap pendidikan dan kesehatan itu paling kecil, karena memang belum otomatis menaikkan pendidikan pada level yang diharapkan. Rata-rata kelompok miskin ini kan berada di level pendidikan yang tidak tinggi,” kata dia.

Irfan menambahkan, secara keseluruhan per keluarga, aspek pendidikannya masih cukup rendah.  Kemudian, dari kemandirian mustahik masuk kategori cukup baik.

Selanjutnya, dilihat dari dimensi makro, diukur dari regulasi Undang-Undang yang ada terkait hubungan zakat dengan pajak sebagai instrumen utama kebijakan fiskal di negara ini, di mana zakat menjadi pegurang pendapatan kena pajak menunjukan data jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang biaya itu ada 36.636 dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di 2018.

Lebih jelasnya, di 2018 jumlah wajib pajak itu ada sebnayak 35 juta orang. Kemudian yang menyampaikan SPT berjumlah 10,7 juta. Dari situ, yang melampirkan bukti zakatnya ada 36.636. Jumlah tersebut bisa dikatakan masih dikasaran tiga persen dari wajib pajak yang memanfaatkan faisiltas zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. 

“Ke depannya, regualsi ini memang harus diperkuat. Potensi zakat itu bisa sangat ideal ketika dukungan regulasi betul-betul optimal,” pungkas Irfan.

Rep. Aldiansyah Nurrahman