Selasa, 23 April 2019
18 Sha‘ban 1440 H
-
Negara-negara Islam perlu membuat lembaga keuangan internasional seperti IMF.

Negara-negara Islam perlu membuat lembaga keuangan internasional seperti IMF.

International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting 2018 rencananya akan diadakan Oktober mendatang di Nusa Dua, Bali. Belum jelas apakah keuangan syariah akan menjadi pembahasan khusus. Tapi, akhir Mei lalu IMF berencana akan memasukkan keuangan syariah dalam pengawasan pada 2019.

IMF memandang pertumbuhan keuangan syariah sebagai peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pasar keuangan sekaligus mengembangkan sumber pendanaan baru.

Pengamat ekonomi Islam, Handi Risza Idris, mengakui bahwa IMF punya kepentingan khusus terhadap industri keuangan syariah. Nilai transaksi atau market share keuangan syariah, lanjutnya, makin besar di dunia.

“Tidak sedikit negara non-muslim seperti Eropa itu memiliki transaksi keuangan syariah yang cukup besar di negaranya. Karena itu IMF berkepentingan untuk ikut mengawasi perkembangannya,” jelas peraih gelar Doktor Ekonomi Islam di Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini kepada Sharianews.com.  

Di sisi lain, menurutnya, negara-negara Islam mesti mengambil sikap. Mereka, tambahnya, harusnya juga punya lembaga keuangan internasional sendiri yang juga berperan seperti IMF.

“Inisiasi ini harus dimulai. Peran dan fungsi lembaga ini pada supervisi atau pengawasan yang lebih memberikan manfaat bagi banyak negara,” paparnya.

Dengan adanya lembaga itu, ia berharap, negara-negara Islam bisa mengatur keuangan syariahnya sendiri dan mendesain arah serta perkembangannya.

“Jadi, nanti IMF tidak banyak ikut terlibat dan campur tangan dalam pengelolaan atau pengaturan keuangan syariah negara-negara Islam,” harap peraih gelar Master Ekonomi di International Islamic University, Malaysia ini.

Ditanya mengenai dampak langsung dari pengawasan IMF ini, Handi mengatakan bahwa konsekuensinya bagi negara-negara yang menjadi anggota IMF. Mereka membuat kesepakatan-kesepakatan sendiri untuk mengelola atau mengarahkan mau ke mana lembaga keuangan syariah dan bagaimana kontribusinya bagi masing-masing negara.

“IMF sendiri akan memberikan masukan seperti apa ke depannya. Perkara negara itu mau menjalankan atau tidak, tak ada konsekuensi hukum yang harus mereka jalankan. Tergantung masing-masing negara,” urainya.

Dosen Universitas Paramadina ini belum bisa memastikan apakah Indonesia masuk dalam radar pengawasan. Tapi, menurutnya, perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan negara lain terus tumbuh dan berkembang. 

“Keuangan syariah ini tumbuh dan berkembang di negara-negara yang sedang tumbuh dan berkembang, seperti di Indonesia, Malaysia dan kawasan Timur Tengah, dan beberapa negara Eropa,” tuturnya.

Ia memprediksi pertumbuhan keuangan syariah akan semakin besar. Apalagi, lanjutnya, beberapa negara Timur Tengah dan Malaysia marketshare-nya ada yang di atas 15 persen sampai hampir 35 persen.

“Indonesia yang masih 5 persen ini diharapkan terus tumbuh dan berkembang, walau perkembangan terakhir melambat,” ujarnya.  

Sebelumnya, di bawah proposal dewan eksekutif IMF, panduan yang dibuat Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berbasis di Malaysia akan dimasukkan ke dalam penilaian IMF untuk pengaturan dan pengawasan keuangan syariah.*

Penulis: A.Rifki