Jumat, 14 Agustus 2020
25 Thu al-Hijjah 1441 H
Home / Ekbis / IHW: BPJPH tidak Siap dan Negara Terbebani Biaya Sertifikasi Halal
Direktur IHW saat berada di Tokyo bersama Japan Indonesia Halal Economic. Foto/dok.ist
Dunia usaha juga wajib memperoleh sertifikasi halal untuk semua produknya sesuai Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, SH, MH mengatakan, saat ini terdapat persoalan yang serius dalam implementasi UUJPH (Undang - Undang Jaminan Produk Halal).

Apalagi dunia usaha juga wajib memperoleh sertifikasi halal untuk semua produknya sesuai Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sementara pelaku usaha UMKM yang jumlahnya jutaan, kurang memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri sertifikasi halal. Belum lagi kesiapan LPH lainnya dan kesediaan puluhan ribu auditor halal yang diperlukan dalam waktu dekat serta infrastruktur organisasi BPJPH yang harus ada di empat provinsi.

"Ini semua sangat memberatkan anggaran negara, padahal negara sedang tertekan keuangannya karena harus menalangi kerugian BPJS Kesehatan yang mencapai Rp21.16triliun lebih per Oktober tahun ini," ujar Ikhsan Abdullah saat kunjungan ke kantor Japan Indonesia Economic Consultan Ltd yang berlokasi di Azabu Plaza 1 Chome-2-18 Mita, Minato City, Tokyo, Jeoang, Rabu (4/12).

Japan Indonesia Economic Consultan Ltd merupakan lembaga yang berdedikasi untuk halal consultant dan influence guna menyongsong Olimpiade Tokyo 2020.

Dilansir dari harian terbit, Ikhsan memberikan contoh kalkulasi Pembiayaan Produk UKM yang wajib disubsidi negara sesuai dengan perhitungan. Misalnya biaya pendafataran sertifikasi halal untuk UKM ditetapkan Rp200ribu, maka total biaya untuk anggaran sertifikasi UMK adalah Rp66triliun. Sehingga subsidi yang harus ditanggung Pemerintah 90 persen sebesar Rp60triliun.

Apabila biaya pemeriksaan dan pengujian produk UKM sebesar Rp2.5juta, maka biaya per bulan untuk UKM sebesar Rp833juta. Sehingga subsidi yang harus ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp750miliar. Selain itu ada komponen biaya lain seperti pelatihan dan Uji Kompentensi Penyelia halal untuk UKM sebesar Rp3juta, maka biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan mencapai untuk UKM adalah sebesar Rp60triliun. Sehingga subsidi yang harus ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp54triliun.

Apabila ditambah estimasi biaya gaji pemeriksa registrasi dan gaji pengawas JPH masing-masing sebesar satu triliun rupiah maka total beban biaya sertifikasi halal yang harus dikeluarkan pemerintah, adalah sejumlah Rp56triliun. Jumlah tersebut tentu ini sangat membebani keuangan dan anggaran negara. Hal tersebut sebagai konsekuensi bila negara mewajibkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, maka negara wajib membiayai sertifikasi halal produk UKM.

"Sebagai wujud negara hadir, jadi tidak hanya mewajibkan saja, karena pasti akan membebani Pelaku Usaha, khususnya UKM," paparnya.

Ikhsan mengungkapkan, para pelaku usaha di klaster ini jumlahnya menurut data statistik dan dari Kementerian Koperasi jumlahnya mencapai 56 juta UMKM, dengan asumsi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sebanyak 40 juta UMKM. Pada umumnya mereka sangat rentan pembiayaan sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah bukan hanya biaya sertifikasinya tetapi juga biaya pendampingan UKM, terutama bila policy mandatori dijalankan.

Pada kesempatan ini, Ikhsan mengajak kepada pelaku usaha makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan untuk segera melakukan Pendaftaran Sertifikasi melalui BPJPH dalam rangka menyambut implementasi UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal kepada semua produk yang masuk dan beredar, sekaligus untuk memastikan kesiapan BPJPH. (*)

Reportewz,r: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo