Jumat, 13 Desember 2019
16 Rabi‘ at-akhir 1441 H
Home / Ekbis / Ideas: Dibutuhkan Keberanian untuk Menekan Utang Negara
Pemerintah diharapkan mempertimbangkan tidak melakukan penambahan utang negara yang tercatat per Juli 2019 sudah mencapai Rp4.604triliun atau sekitar 29,5 persen dari PDB.

Sharianews.com, Jakarta ~ Tahapan menuju visi besar Indonesia maju tahun 2045 menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diklaim akan menarik investasi dan mendorong daya saing, serta fokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan tidak melakukan penambahan utang negara yang tercatat per Juli 2019 sudah mencapai Rp4.604triliun atau sekitar 29,5 persen dari PDB. (Senin, 16/9).

”Utang pemerintah selalu menjadi perhatian publik yang luas. Dengan stok utang pemerintah yang terus melambung, kritik publik secara jelas menyiratkan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal dan independensi kebijakan pemerintah," ujar Yusuf Wibisono selaku Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS).

Pengelolaan APBN secara umum menunjukkan politik anggaran yang sangat permisif terhadap utang. Rendahnya kapasitas fiskal segera ditutup dengan utang untuk menopang belanja tidak terikat (discretionary expenditure). Dengan APBN yang digelayuti timbunan beban operasional birokrasi seperri belanja pegawai, belanja barang dan transfer ke daerah dan beban utang ke kreditor, isu keadilan selalu mengemuka dalam debat reformasi anggaran publik.

"Keberpihakan APBN ke rakyat terlihat sangat rendah," sambung Yusuf.

Berbagai inisiatif baru dalam APBN 2020 harus diapresiasi sebagai kebijakan afirmatif untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam daya saing perekonomian.

Namun bila mengevaluasi pola belanja dan struktur APBN, hampir tidak ada perubahan berarti dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan dalam dekade terakhir, pengelolaan anggaran justru membuat struktur APBN semakin terlihat tidak berpihak pada kelompok miskin.

Dengan APBN yang terus dibebani beban utang maka pemerintah dinilai perlu melakukan reformasi anggaran publik untuk mewujudkan keberpihakan APBN kepada rakyat.

Realokasi belanja subsidi energi ke belanja infrastruktur terlihat lebih merupakan klaim politik. Subsidi energi dan penerimaan sumber daya alam (SDA) bagaikan dua sisi mata uang. Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) domestik turun seiring jatuhnya harga minyak dunia.

"Untuk menekan kebutuhan membuat utang baru, dibutuhkan kemauan politik yang kuat untuk disiplin fiskal. Belanja negara tidak boleh lebih besar dari penerimaan negara. Pembuatan utang baru hanya dibolehkan dalam revenue bonds sehingga the full faith and credit of an issuer with taxing power tidak dijaminkan," ujar Yusuf lagi.

Revenue bonds hanya dilunasi dari sumber penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional adalah keberanian pemerintah untuk berhadapan dengan kreditor. Strategi pengelolaan utang mainstream selama ini sangat pro-kreditor (investor) namun cenderung abai terhadap kondisi debitor, khususnya kemampuan negara untuk melakukan stimulus fiskal dan perlindungan sosial. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo