Sabtu, 16 Januari 2021
03 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Keuangan / Hukum Zakat Bank Syariah

Hukum Zakat Bank Syariah

Jumat, 12 Oktober 2018 06:10
Saham adalah salah satu obyek wajib zakat, maka deviden dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada pemilik saham.

Sharianews.com, Jakarta. Bank Syariah wajib menunaikan zakat (atas nama) pemilik saham, jika ada regulasi dan otoritas, anggaran dasar perusahaan, atau kuasa dari pemilik salam berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Demikian kesimpulan yang mengemuka dari even 'Temu Konsultasi Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Amil Zakat' yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, di Hotel Harris Vertu, Jakarta, (10-12/102018). 

“Bank syariah wajib menunaikan zakatnya (atas nama) pemilik saham, apabila ada regulasi dari otoritas, anggaran dasar perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau kuasa dari pemilik saham,” jelas Oni Syahroni, Dewan Pengawas Syariah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia.

Lebih lanjut, Syahroni mengatakan, aturan tentang zakat lembaga perbankan tersebut sesuai dan selaras dengan standar Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), lembaga fiqih Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan muktamar zakat di Kuwait.

Zakat bank syariah adalah zakat dari saham perusahaan (bukan zakat deposan atau zakat manajemen perusahaan). Oleh karena itu, kaidah yang dirujuk sebagai takhrij dalam fikih adalah zakat perusahaan atau zakat saham.

“Karena saham yang menjadi obyek zakat, maka deviden dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan kepada pemilik saham,” ujar Sahroni.

Hal tersebut juga sesuai dengan keputusan dari lembaga fikih OKI, No.38 tentang Zakat Saham dan Standar Syariah Internasional AAOFI No.35 tentang zakat. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, saham perusahaan ditunaikan oleh perusahaan atas nama pemiliknya jika ada keputusan yang tertuang dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan.

Juga berdasarkan keputusan RUPS, regulasi otoritas yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan zakat, atau ada kuasa dari pemilik saham kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakatnya atas nama mereka.

Keputusan  tersebut juga tertuang dalam muktamar internasional pertama, tentang zakat di Kuwait, 29 Rajab 1404 Hijriah, yang menyatakan bahwa saham adalah obyek wajib zakat.

Perusahaan yang menunaikan zakat saham, seperti layaknya seseorang atau asy-syakhsh at-thani’i yang mengeluarkan zakat pribadinya. Sesuai dengan prinsip al-khiithah menurut para ulama yang memperluasnya untuk setiap aset.

Pada saat menelaah pernyataan standar AAOOFI tentang zakat, Sahroni mengungkapkan, sekilas ungkapan yang digunakan standar AAOFI itu umum, tanpa menegaskan apakah kewajiban perusahaan membayar zakat atas kuasa dari pemilik saham atau tidak.

“Akan tetapi, jika membaca keputusan lembaga fikih OKI yang menegaskan bahwa kewajiban zakat atas kuasa dari pemilik saham, maka maksud kewajiban zakat yang ada dalam standar AAOIFI adalah kewajiban zakat atas nama pemilik saham,” ujar Anggota Dewan Syariah Nasioanal – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo