Jumat, 19 Juli 2019
17 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Q&A / Hukum Jaminan dan Denda

Hukum Jaminan dan Denda

Kamis, 27 Desember 2018 11:12
FOTO | Dok. muslim.or.id
Saat kedua pihak sudah deal akad alias kontrak, maka tugas pihak yang berkontrak adalah memenuhi kewajiban, di samping adanya hak atas kewajiban. Jika tidak mau menjalankan kewajiban, maka layak disebut zhalim.

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Saya mau bertanya terkait hukum jaminan atau denda. Saya pengurus Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia (YKKI). Di YKKI ini menggunakan sistem kontrak. Kontraknya per 6 bulan. Sebagai Jaminan Kontrak maka gaji karyawan ditahan 20 perssen. Nanti selesai masa kontrak, jaminan tersebut dikembalikan Ustadz. Tapi jika mereka berhenti kerja sebelum masa kontrak, maka jaminan tersebut tidak dikembalikan.

Pertanyaannya, apa hukumnya dalam menggunakan uang jaminan kontrak yang tidak dikembalikan tersebut Ustadz?

Mohon pencerahannya Ustadz, karena mau dijelaskan ke pengurus yang lain juga. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Deni, tinggal di Bengkulu.

Jawab :

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Sdr. Deni yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan hanya di Keuangan Syariah saja. Amin.

Pertama, hukum jaminan. Hukum jaminan akan mengikuti hukum muamalah. Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil keharamannya. Oleh karena, tidak ada dalil yang mengharamkan jaminan, maka hukum jaminan adalah boleh.

Ternyata malah ada dalil kebolehan jaminan di level Alquran dan Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan jaminan atas transaksi muamalah.

Allah berfirman:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

Artinya, "Ketika kamu (menjalankan transaksi hutang piutang) ada dalam perjalanan dan tidak menemukan pencatat, maka serahkanlah agunan." Ayat ini lanjutan dari ayat terpanjang dalam Alquran yang membahas aturan hutang piutang.

Sebuah kontrak yang berisi hak dan kewajiban, pasti melibatkan hutang piutang. Hutang paling mudah diketahui dari klausul kewajiban antar pihak. Ketika karyawan sudah menandatangani kontrak kerja selama 6 bulan, berarti ia berhutang kepada Yayasan untuk bekerja selama 6 bulan. Jika hal itu tidak ditunaikan, maka ia valid tidak menunaikan kewajiban, tidak membayar hutang pemenuhan pasal kewajiban.

Dalam rangka menjamin bahwa karyawan akan melaksanakan kewajiban, maka boleh diberlakukan adanya jaminan. Jaminan ini boleh berupa barang yang diagunkan atau instrumen atau cara lain yang bisa menyebabkan semua pihak merasa aman bahwa semua pihak bersedia menjalankan kewajiban.

Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang kepada Yahudi dengan menjaminkan baju besi. Artinya Rasulullah SAW menyerahkan hak beliau untuk ditahan sampai beliau membayar hutang.

Fungsi jaminan ini memang menahan hak pihak yang harus menjalankan kewajiban. Agunan ini boleh dieksekusi sesuai dengan proses yang adil dan fair. Dalam skema jaminan dengan menahan 20 persen gaji tersebut memang sifatnya menahan sementara.

Jika karyawan tersebut amanah bekerja sesuai kontrak, maka 20 persen gaji yang ditahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada karyawan. Namun, ketika karyawan tidak memenuhi kontrak, maka 20 persen gaji tersebut bisa diserahkan kepada pihak Yayasan dan menjadi hak Yayasan.

Jaminan yang akhirnya menjadi hak Yayasan tersebut boleh dipergunakan oleh pihak Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

Kedua, hukum denda. Ada khithab (titah Allah) tertinggi dalam Alquran dalam urusan transaksi (akad) yakni Alquran Surat al Maidah ayat 1: يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya, "Wahai orang-orang yang punya iman, patuhilah akad-akad".

Ayat ini menegaskan bahwa ketika sudah deal akad alias kontrak, maka tugas pihak yang berkontrak adalah memenuhi kewajiban, di samping adanya hak atas kewajiban. Jika tidak mau menjalankan kewajiban, maka layak disebut zhalim. Sedangkan zhalim adalah hal terlarang.

Alquran bilang: لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya, "Tidak zhalim dan tidak dizhalimi." Tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi. Tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi.

Rasulullah SAW bersabda bahwa: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

Artinya, "Penundaan menunaikan kewajiban bagi orang yang mampu menunaikan kewajiban, itu menghalalkan harga diri dan menghalalkan pengenaan sanksi material."

Hadits ini secara spesifik membolehkan adanya sanksi material atau denda material yang diberlakukan kepada orang berhutang yang mampu bayar namun menunda pembayaran. Namun, skema denda ini boleh juga diberlakukan kepada orang zhalim.

Pada kondisi orang yang sudah tanda tangan kontrak, namun tidak menjalankan kewajiban kontraknya, maka orang tersebut valid disebut orang zhalim. Oleh karena itu, orang tersebut layak dikenakan denda.

Pada contoh transaksi yang terjadi di Yayasan termaksud, pemberlakuan denda dikenakan kepada orang yang tidak menjalankan kewajiban. Cara ini tidak dilarang oleh Syariah Islam.

Berdasarkan pada uraian di atas bisa disimpulkan bahwa boleh ada jaminan dalam kontrak. Boleh juga ada denda bagi pihak zhalim. Denda boleh bersumber dari objek jaminan.

Jaminan boleh dieksekusi jika memang karyawan tidak menjalankan kewajiban. Dalam kondisi di atas, dana denda menjadi hak Yayasan, boleh dipergunakan untuk kepentingan Yayasan.

Demikian, semoga manfaat dan barakah. Amin. Wallahu a'lam. (*)

 

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin