Jumat, 13 Desember 2019
16 Rabi‘ at-akhir 1441 H
Home / Sharia insight / Hukum Islam Menjawab Masalah Sosial Ekonomi Umat (Bagian 1)
FOTO I Dok. Sharianews
Pembahasan sosial dan ekonomi sering menjadi objek kajian yang berbeda. Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti peraturan.

Sharianews.com, Fenomena sosial, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang terjadi di masyarakat bila dikaitkan dengan aturan Islam, tentu pembahasannya tidak akan pernah selesai dalam waktu yang singkat, ia membutuhkan ruang dan waktu yang cukup banyak dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Sebagai contoh dalam sosial ekonomi, bahwa kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatannya.

Pembahasan sosial dan ekonomi sering menjadi objek kajian yang berbeda. Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti peraturan.

Sehingga, stabilitas makro ekonomi perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berperan penting dan mendominasi masalah tersebut, karena ia sebagai subyek dan obyek masalahnya. Sehingga diuji sampai sejauh mana mampu memberikan solusi pada setiap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi dihadapannya.

Memahami masalah sosial dan ekonomi atau dalam Islam bisa disebut dengan fiqih  muamalah dan fiqih iqtishadiyah, yaitu hukum yang mengatur interaksi sesama makhluk-Nya, seperti masalah keluarga, sosial ekonomi, semisal jual beli, gadai, ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) dan sewa. Maka ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fiqih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak.

Sedangkan al-Qur’an dan al-Sunnah untuk bidang muamalah hanya menentukan garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil kully (bersifat umum), maqasid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam), dan kaidah-kaidah kulliyah. Solusi pada masalah tersebut tidak utuh dan sempurna penangannya jika tidak dikembalikan pada aturan-Nya Yang Maha Sempurna.

Prinsip-prinsip hukum Islam sebagai bagian dari aturan yang diformulasikan oleh para ulama fiqih dapat mengantarkan umat yang dalam kebingungan agar tidak berkepanjangan terkait masalah sosial dan ekonomi. Sehingga, menjadi solusi yang mempermudah umat ke arah keberagamaan yang lebih baik. Kaidah-kaidah fiqih tersebut memberikan solusi seakan umat diberikan penjelasan yang lebih solutif dan jelas arah tujuaannya yang berdasarkan pada sumber hukum Islam al-Quran dan Sunnah rasul-Nya. Adapun kandungan dari maqasid syariah, yaitu dalam rangka menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan/harga diri, dan terakhir menjaga harta.

Berdasarkan pada kelima maqasid syariah (tujuan diturunkan syariat Islam) di atas, jika dicermati dengan permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, merupakan akibat dari adanya beberapa hal yang tidak seimbang dan tidak terjaganya tujuan diturunkannya syariat Islam, seperti ketimpangan ekonomi, interaksi yang kurang harmonis, rendahnya faktor pendidikan juga dikarenakan adanya diskriminasi diantara anggota masyarakat, baik dilakukan oleh pihak pengambil kebijakan (stakeholder) negeri ini, ataupun perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam bersikap. Permasalahan sosial dan ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini, terfokus pada solusi ekonomi umat yang akan dituntun oleh Islam sebagai ajaran yang luhur dan memuliakan penganutnya.

Merujuk pada kerangka itulah, Islam memberikan manusia kebebasan untuk berfikir, berkarya dan berinovasi untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan lingkungan dimana ia tinggal. Usaha memakmurkan kehidupan alam jagat raya, manusia sebagai khalifatullah fil ardhi (Baca: wakil Allah swt di muka bumi), ia dituntut untuk mengelola, meramaikan bumi ini sebagai lahan atau tempat berjuangnya.

Pengelolaan alam raya beserta isinya termasuk manusia di dalamnya, tentu tidak saja berbentuk hakiki akan tetapi pengelolaan secara maknawi pula, dimana pengelolaan kedua aspek tersebut (hakiki dan maknawi), dibutuhkan pengetahuan yang handal dan professional.

Hal ini telah dilakukan dan dicontohkan oleh para fuqaha/ulama fiqih dalam pemberdayaan sumber daya manusia, berupa karya ilmiyah yang fenomenal dan memberikan solusi pada permasalahan umat manusia. Karya tersebut antara lain kaidah fiqih atau prinsip dasar hukum Islam yang dijadikan alat, patokan dan aturan untuk berijtihad dibidang hukum Islam.

Hasil ijthad ulama fiqih ini disebut dalam Islam sebagai fiqih (Baca: hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad para ulama fiqih yang diambil dari dalil-dalil kully (global) yaitu al-Quran dan hadits yang tidak dijelaskan secara eksplisit, untuk memberikan solusi pada masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari kaidah fiqih/prinsip hukum Islam atau manfaat mempelajarinya yaitu memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum kekinian yang tidak secara eksplisit nash menjelaskannya, kemudian memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fiqih yang lain yang tersebar diberbagai kitab fiqih serta memudahkan didalam memberi kepastian hukum.

Jika fenomena dalam masalah sosial yang tidak serta merta dijelaskan secara eksplisit oleh sumber hukum yaitu al-Quran dan al-Hadits, maka hal itu dapat ditemukan dan difahami lewat kajian dan petunjuk dari kaidah fiqih.

Karenanya, bagi seorang yang faqih (ahli dibidang hukum Islam), mereka akan mudah faham kandungan/isi al-Qur’an, secara implisit sekalipun. Tetapi bagi mereka yang awam (umum), maka tidak akan mudah untuk memahami kandungan al-Quran tanpa bantuan dari para ulama fiqih/fuqaha dan para mufassir (ahli tafsir). Contoh dalam al-Quran Surat Al-Baqarah: 267 tentang zakat pertanian. Selanjutnya zakat profesi diqiyaskan kepada ayat ini. “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu  yang baik-baik  dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Ayat di atas bagi beberapa ulama berpendapat adanya zakat profesi, zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat. Akan tetapi tidak semua ulama sepakat dengan hal tersebut. Mengapa mereka dengan keilmuan yang sudah tidak diragukan saja menjadi berbeda.

Hal ini karena adanya ayat yang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Syari’ (Sang Pembuat hukum) yaitu Allah Swt, contoh dalam kalimat مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ yang artinya: “dari hasil usahamu yang baik-baik.” Bagi mereka yang berpendapat bahwa zakat profesi itu ada, memaknainya dengan usaha apa saja dan profesi apa saja yang menghasilkan sesuatu yang baik dan sudah mencapai nishab, maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan asas keadilan dan realitas, sebagai salah satu argumentasi dari adanya zakat profesi.

Selain adanya asas tersebut, Islam mengenalkan kepada umatnya tentang adanya mashlahat mursalah, dimana salah satu tujuan syari’at adalah adanya kemaslahatan (kebaikan) bagi umat dalam semua lini kehidupan agar dapat menjaga hubungan dengan Allah SWT. secara vertikal dan hubungan sesama manusia secara horizontal. Sedangkan mereka yang menolak, memaknainya bahwa arti dari kalimat: “dari hasil usahamu yang baik-baik” bukan menunjukan kepada zakat profesi, karena zakat merupakan ibadah mahdhah (ibadah khusus), harus menggunakan dalil yang eksplisit, jelas, tegas dan pasti dengan istilah Islam yaitu qoth’i al-dilalah.

Ulama yang berpendapat adanya zakat profesi, mereka antara lain: Syaikh Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M. juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Selanjutnya contoh ijtihad lain pada pemahaman ulama tentang bolehnya wakaf tunai/wakaf uang, dengan model wakaf ini banyak masyarakat yang dapat melakukannya. Karena wakaf tunai/uang tidak harus didominasi oleh mereka yang memiliki kekayaan yang fantastis saja, tetapi masyarakat yang berpenghasilan minim pun dapat melakukan wakaf ini. Selain itu, keunggulan wakaf ini dapat lebih mudah untuk dikelola secara produktif dan hasilnya lebih cepat untuk dinikmati oleh mauquf’alaih dan masyarakat secara umum.

Penggunaan dana wakaf uang memiliki potensi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, seperti diketahui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan wakaf uang pada tahun 2002 sebelum ditetapkan dalam UU, yaitu pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423H.)

Wakaf tunai adalah salah satu wakaf benda bergerak, ia juga merupakan wakaf yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat transaksinya, wakaf uang ini dalam sejarah perwakafan tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW. akan tetapi jika dilhat dari kalimat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 secara khusus diatur didalamnya, yaitu “wakaf benda bergerak berupa uang,” Hal ini berdasar pada pendapat para fuqaha (ulama fiqh), diantara ulama fiqih yang membolehkan wakaf uang, antara lain adalah

  • Ulama Malikiyah, dengan pendapatnya bahwa “si wakif menjadikan hartanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh yang berhak walaupun yang dimiliki berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti wakaf uang dengan shighat wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik wakaf (harta) dengan kata lain, pemilik harta itu menahan dari penggunaan secara kepemilikan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemanfaatan benda secara wajar, sedang benda tersebut tetap menjadi milik wakif. (Wahbah al-Zuhaily, juz 8).
  • Wakaf uang/tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam al-Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah. Wallahu’alamu bisshawabi (*)
Oleh: Neneng Hasanah

Tags: