Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Sharia insight / Hukum Islam Menjawab Masalah Sosial Ekonomi Umat (Bag.2)
FOTO I Dok. sharianews
Penanganan ekonomi masyarakat yang sedang fenomenal dan banyak memberikan solusi pada masyarakat marginal dan lemah di Indonesia adalah wakaf

Sharianews.com, Bicara sosial ekonomi pada bagian pertama tulisan ini, tentu tidak terlepas pada masalah yang terjadi di masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi, dan hal-hal yang selalu fluktuatif terjadi di masyarakat. Islam agama yang fleksibel dan selalu selaras dan sejalan dengan kebutuhan manusia pada semua lini kehidupan.

Oleh karenanya, pada masalah sosial ekonomi khususnya dalam penanganan ekonomi masyarakat yang sedang fenomenal dan banyak memberikan solusi pada masyarakat marginal dan lemah di Indonesia adalah wakaf. Wakaf yang dikelola secara produktif, tidak hanya dapat membantu masyarakat ekonomi lemah, bahkan membantu pemerintah pun bisa dalam hal infra struktur fisik, seperti pembangunan masjid, mushalla, pasar dan lainnya seperti, sukuk linked wakaf.

Prinsip Islam dalam pemecahan masalah kemiskinan senantiasa mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, sebab hakikat permasalahan kemiskinan yang melanda umat manusia adalah berasal dari distribusi harta yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat, maka dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur dan profesional. Sehingga distribusi kekayaan dalam bentuk transfer payment dapat terealisasi secara efektif.

Besarnya potensi jumlah harta wakaf di Indonesia memberikan harapan bagi pembenahan ekonomi umat. Sebab  kekayaan tersebut dapat dijadikan modal pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam mencapai titik equalibrium ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan umat.  Konteks wakaf  hanya sebagai aktivitas ibadah ilahiah perlu direvisi kembali dengan melihat esensi dari potensi yang dimiliki harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat. Salah satu perekonomian Islam yang sedang digalakan saat ini yang didapat dari filantropi adalah wakaf.

Wakaf merupakan lembaga keagamaan dan pranata sosial Islam yang mampu mewadahi dan menjawab permasalahan ekonomi umat. Dengan wakaf yang dikelola secara produktif, profesional dan amanah, maka kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatannya akan terpenuhi. Dalam wakaf, tujuan wakif sungguh sangat mulia dan luhur. Ia wakafkan hartanya dengan tujuan menjadi amal shaleh atau shadaqah jariyah, yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun yang mewakafkan sudah meninggal dunia.

Berarti ia sudah mengamalkan perintah Allah yang diimplementasikan oleh Rasulullah Saw dan para shahabatnya. Maka beruntung orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umat khususnya umat Islam. Ia akan memetik hasil kebaikannya di dunia dan akhirat kelak. Di dunianya, ia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan karena sudah dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, yang dengannya orang lain dapat tersenyum dan hidup terbebas dari himpitan kesulitan, sedangkan di akhirat akan memetik hasil dari apa yang sudah ia laksanakan sebagai bentuk syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, tentu surga balasannya.

Pembahasan dalam masalah hukum Islam menjawab masalah sosial pada bagian ke 2 ini, salah satu solusinya yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberdayaan harta wakaf. Ekonomi merupakan ashlul masalah (masalah pokok) yang menjadi penentu seseorang untuk bisa duduk dibangku sekolah dengan keadaan sehat dan bahagia, ekonomi yang berkecukupan akan meminimalisir kejahatan yang akan terjadi. Jika ekonominya lemah, maka tidak akan berfikir sekolah atau berpendidikan lebih tinggi, dikarenakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pun sulit.

Selanjutnya ekonomi seperti apa yang diinginkan Islam? Jawabnya, ekonomi yang berkeadilan. Instrument wakaf yang dikelola secara benar, amanah dan produktif, kemudian didistribusikan secara berkeadilan, maka akan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya mauquf’alaih (yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf). Karenanya, Islam tidak membenarkan harta kekayaan yang hanya didistribusikan dikalangan orang-orang tertentu (yang mampu) saja atau beredar dikalangan kelompok, golongan dan keluarga saja, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat ini, bahwa hal demikian dilakukan agar para aghniya dan pemimpin umat tidak membagikan hartanya hanya sebatas pada kelompok/golongan mereka saja tanpa mengikutsertakan kaum fuqara dan masakin yang lebih membutuhkan harta tersebut. Karena pada zaman dahulu/zaman Jahiliyah, kebiasaan mereka apabila mendapat harta ghanimah (harta rampasan perang), pemimpinnya mengambil harta tersebut sebesar ¼ untuk dirinya, kemudian sisanya ia ambil kembali sesuai dengan selera yang dia kehendaki dari harta tersebut tanpa memperhatikan fuqara dan masakin (Al-Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Quran).  

Kemudian dalam tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menegaskan yang dimaksud pada kalimat (supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu) adalah supaya fa’I (harta rampasan yang didapat bukan dengan jalan perang), harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya. Ini adalah illat (alasan) harta fa’i itu dibagi dengan cara seperti itu. Kata (beredar) maksudnya adalah mutadawwilan (berputar, beredar). Ad-dulah adalah harta yang berputar dan beredar. Sedangkan ad-daulah dengan huruf dal dibaca fathah, artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti (perputaran roda kehidupan) (Wahbah al-Zuhaili, 2013).

Oleh karenanya Islam dengan syariatnya yang agung dan bertujuan mulia, menganjurkan kepada para aghniya (orang kaya), muhsinin (dermawan) mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan di jalan Allah, sehingga mampu memberikan jalan keluar pada mereka yang membutuhkan bantuan (dhuafa), selanjutnya didistribusikan secara berekadilan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan.  

Mencermati perekonomian umat pada era sekarang, jika tidak segera direspon dan diperbaiki keadaannya oleh siapa pun yang berkompeten dalam masalah itu, seperti direspon oleh stakeholder negeri ini atau pengusaha dan para aghniya yang muhsinin (orang kaya yang dermawan) yang ada di negeri ini, maka kerusakan akan menimpa mereka, baik dari sisi ibadah mahdhah (khusus) maupun ghair mahdhah (umum) atau terjadinya interaksi yang tidak harmonis antara umat dalam kehidupan sosialnya, disebabkan kekayaan yang tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir manusia saja. Islam sudah menjawab dalam kaidah fiqih (prinsip hukum Islam) dengan mengutarakan penjelasannya sebagai berikut:

Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemashlahatannya” (Al-Suyuthy)

Sesuai dengan kaidah fiqih di atas, seorang pemimpin dalam Islam berkewajiban penuh untuk bertanggungjawab terhadap jabatan yang melekat pada dirinya, visi dan misi kepemimpinannya akan selalu berorientasi untuk kemaslahatan dan tentu kebijakannya tidak akan merugikan rakyat. Karena jika pemimpin tidak melakukan demikian, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan bahkan akan melanda kepada lemahnya keimanan karena faktor-faktor tertentu yang tidak teratasi problematikanya.

Akibat dari rusaknya tatanan sosial dan interaksi yang kurang harmonis, maka akan terjadi gesekan-gesekan seperti, pertengkaran, perampokan, penodongan, pembunuhan dan lainnya. Demikian ini, Islam sudah mengantisipasi dengan adanya pendistribusian ekonomi secara berkeadilan, yaitu dengan meniadakan ketimpangan dalam masalah ekonomi dan kekayaan yang hanya dimiliki dan dirasakan oleh segelintir orang akibat dari kebijakan yang salah dan kekayaan yang tidak merata. Tentu Islam tidak menghendaki hal tersebut dan sangat melarangnya, sebagaimana dijelaskan di atas dan diperkuat dalam kaidah fiqih lainnya, yaitu:

Kerusakan itu harus dihilangkan” (Abu Hasan al-Mawardy).

Kaidah ini sesuai dengan hadits Nabi:

Tidak boleh membahayakan dan dibahayakan”

Maqasid al-syar’iyyah (tujuan diturunkannya syariat Islam), salah satu tujuannya yaitu tentang hifdzul maal (memelihara harta), harta merupakan faktor terpenting yang harus dijaga keutuhannya, sebagimana pentingnya memelihara maqasid al-syar’iyyah yang lainnya. Ia sebagai penopang atau sarana keberlangsungan hidup manusia di dunia menuju akhirat, mempertahankan dan memeliharanya dengan tujuan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Pemberi rizki adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan bagi umat Islam yang beriman. Sebagaimana hukum Islam dalam kaidah fiqih menjelaskan:

Jika sesuatu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib” (al-Nawawi)

Harta sebagai penopang perekonomian umat merupakan sarana yang wajib ada untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah swt, maka memeliharanya menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Bagaimana ia bisa beribadah dengan baik jika sarananya tidak ada, bagaimana bisa membantu orang lain, seperti infaq, shadaqah, berwakaf, jika dia sendiri tidak memiliki harta untuk diinfaqkan dan diwakafkan sebagai shadaqah jariyahnya.   

Berdasarkan kaidah ini, memberdayakan ekonomi masyarakat demi kemashlahatan orang banyak adalah sebuah keniscayaan dan menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah sebagai stakeholder penyelenggara Negara, agar kelak pertanggungjawaban atas jabatan mereka di hadapan Allah tidak terlalu berat. Kebijakan-kebijakannya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak didapati seseorang yang kufur akibat dari kelaparan dan kefakiran sebagai dampak dari kebijakan yang salah.

 

Oleh karenanya untuk konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dan bahkan pimpinan negaranya pun seorang Muslim, maka ketika bicara tentang kefakiran, akan sangat mungkin yang mengalami kefakiran/kemiskinan adalah mayoritas umat Islam yang notabene penduduk terbesar di negara ini. Oleh karenanya, maka yang sangat bertanggungjawab adalah tidak hanya para stakeholder negeri ini tapi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta harus mengimplementasikan syariat atau ajaran Allah yang mulia, seperti infaq, shadaqah jariyah yang disebut oleh para ulama sebagai wakaf.

Wallahu a’lamu bisshawabi 

 

 

 

oleh: Neneng Hasanah

Tags: