Rabu, 19 Desember 2018
11 Rabi‘ at-akhir 1440 H

Hukum Gadai Emas Syariah

Jumat, 7 September 2018 08:09
FOTO | Dok.
Gadai Emas Syariah bisa jadi alternatif pemenuhan kebutuhan pendanaan bagi kaum muslimin. Namun, ada saja yang meragukan kehalalannya dengan berbagai alasan. Seperti apa sebenarnya hukum fiqih gadai emas itu, halal atau haramkah? Simak jawabannya di sini!

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada Ustadz yang menyatakan bahwa Gadai Syariah adalah haram dan Fatwa DSN MUI tentang Gadai Syariah itu keliru karena ada pinjaman bercampur dengan jual beli, karena biaya gadai ditanggung pemilik barang, dan karena ada multiakad yang dilarang. Sebenarnya, bagaimana hukum Gadai Syariah itu?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Rully, tinggal di Bekasi.

 

Jawab :

Sdr. Rully yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan di Lembaga Keuangan Syariah saja. Amin.

Gadai Syariah merupakan skema fitur produk gadai yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengeluarkan produk gadai syariah ini seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, BPRS, dan lain-lain.

Mekanisme gadai emas syariah ini sederhana. Nasabah datang ke LKS membawa emas yang akan digadaikan, kemudian LKS melakukan penaksiran nilai emas. Berdasarkan taksiran emas tersebut, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan, penjagaan dan sewa tempat gadai dengan jumlah tertentu.

Selanjutnya Nasabah memperoleh pinjaman dari LKS. Dengan demikian ada dua aspek angsuran Nasabah yakni biaya pemeliharaan gadai dan pinjaman.

Fatwa tentang Gadai Syariah dan Gadai Emas Syariah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002, namun sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Fatwa tersebut.

Bagaimana sejatinya hukum pegadaian emas syariah yang saat ini dijalankan oleh LKS? Berikut ini akan kita kupas mengenai hukum Gadai Emas Syariah dari sudut pandang syariah Islam.

Landasan hukum tertinggi atas transaksi gadai (rahn) adalah Alquran. Allah berfirman, “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283). Ayat ini mempertegas kebolehan Gadai Syariah.

Terkait dengan ayat tersebut, Tafsir Jalalain menyatakan, “jika kamu dalam perjalanan, kemudian mengadakan utang-piutang, sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan (rahn) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Terkait dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya (pihak yang bermuamalah) menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "dan jaminan yang dipegang", hal ini menunjukkan bahwa jaminan (rahn) disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir.” [Tafsir Jalalain, Juz 1 halaman 63].

Dalil berikutnya yang memperkuat kebolehan rahn adalah Hadits. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” [Kitab Shahih Bukhari, Juz 3, halaman 142, Hadits No. 2326]. Hadits ini semakin mempertegas kehalalan Gadai Syariah.

Sejatinya, tanpa adanya dalil yang memperbolehkannya, gadai syariah terkriteria hukum halal, jika tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Namun, ternyata ada dalil penguatnya. Ini sangat bagus.

Sementara itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa gadai syariah itu hukumnya haram karena adanya pengambilan keuntungan atau kelebihan pengembalian pada transaksi pinjaman. Kelebihan atas pinjaman yang dimaksud adalah transaksi biaya sewa yang tidak bisa dipisahkan dari pinjaman yang diperoleh Nasabah.

Ada lagi yang mengkritik adanya multiakad di Gadai Syariah sehingga dikatakan haram. Ada juga yang mengkritik bahwa Gadai Syariah itu tidak sesuai Syariah karena biaya sewa tempat ditanggung pemilik barang.

Akad pada gadai syariah

Untuk menentukan hukumnya secara akurat, mari kita rinci akad yang terjadi pada transaksi pegadaian emas syariah.

Pertama, akad gadai. Pada praktiknya, nasabah datang ke LKS yang melayani transaksi gadai, dengan terlebih dulu menggadaikan emasnya. Ketika emas ditaksir, maka muncullah angka taksiran yang biasanya tidak sampai 100 persen dari nilai emas, misalnya di angka 80 persen.

Setelah ketemu taksiran nilai emas atau nilai barang, kemudian ditentukan besaran biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang yang harus ditanggung oleh pemilik barang. Ingat, bahwa Nasabah adalah pemilik manfaat barang. LKS tidak memanfaatkan barang, sehingga Nasabah wajib menafkahi barang yang ia gadaikan dalam bentuk membayar biaya sewa tersebut.

Kewajiban Nasabah menanggung nafkah atas barang miliknya yang ia gadaikan ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” [Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz 2 halaman 816].

Kedua, akad pinjaman. Setelah ketemu nilai taksiran, maka Nasabah ditawarkan apakah akan meminjam uang sebesar nilai taksiran, atau kurang dari nilai taksiran. Ketika Nasabah menyepakati sejumlah uang yang dipinjam, itulah jumlah uang yang harus dikembalikan kepada pegadaian syariah, tidak boleh ada kelebihan dalam pinjaman.

Ketiga, terkait biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang gadai, ada yang menyebutnya sebagai transaksi jual beli manfaat. Bahasa lain dari jual beli manfaat adalah al ijaarah. Oleh karena ada skema jual beli, maka sah bagi para pihak yang berakad untuk mengambil profit (keuntungan). Profit bagi penjual adalah memperoleh bayaran atau fee atau ujrah, sedangkan profit bagi pembeli adalah memperoleh manfaat.

Maksud jual beli manfaat

Jual beli manfaat yang dimaksud adalah jual beli manfaat sewa tempat gadai dan pemeliharaan barang yang digadaikan agar tetap terjaga. Jika barang gadai hilang, maka pegadaian harus mengganti barang gadai tersebut. Dengan demikian, sah diberlakukan jual beli manfaat yang biayanya ditanggung oleh pemilik barang.

Pada Hadits Rasulullah SAW riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan." [Kitab Shahih Bukhari Juz 3 halaman 143, Hadits No. 2329].

Hadits ini mempertegas logika bahwa orang yang menerima manfaat, harus membayar atas keberadaan manfaat itu. Perlu dipertegas bahwa LKS tidak memanfaatkan barang gadai, sehingga biaya pemeliharaan barang tetap ditanggung oleh Nasabah.

Cara penentuan biaya gadai

Sementara itu, hal yang terkadang juga dipermasalahkan oleh sebagian kalangan masyarakat adalah tentang cara penentuan harga atau biaya gadai. Pada skema pegadaian konvensional, penentuan kelebihan bayar atas pinjaman diwujudkan dengan skema pinjaman berbunga (sekian persen) dari pinjaman. Ini jelas merupakan skema transaksi Riba.

Sedangkan di pegadaian syariah, penentuan harga sewa menggunakan skema harga yang sudah dipastikan nominal rupiahnya ketika berakad. Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas mengatur bahwa penentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dalam pegadaian syariah adalah biaya penyimpanan yang meliputi biaya sewa tempat, pemeliharaan dan penjagaan atas barang gadai.

Biaya penyimpanan emas 10 gram tentu saja berbeda dengan biaya penyimpanan emas 1000 gram. Meskipun tidak secara langsung, penentuan harga ini juga terkait dengan risiko yang juga berbeda.

Kewajiban menanggung ganti rugi juga nominalnya berbeda, sehingga wajar jika emas yang gramnya lebih berat, akan menyebabkan taksiran pinjaman yang juga lebih tinggi, dan akan menyebabkan biaya penyimpanan yang juga lebih mahal.

Sejatinya, dalam jual beli itu boleh melakukan tawar menawar harga. Murah mahalnya harga tidak jadi masalah asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, semua pihak rela sama rela dan tidak zhalim. Jadi, ketika harga sewa sudah ditetapkan nominal rupiahnya, maka hal ini sudah memenuhi transaksi jual beli (manfaat) yang sah.

Tidak ada transaksi yang zhalim

Terkait dengan adanya transaksi jual beli manfaat yang satu paket dengan transaksi pinjaman, hal ini tidak masalah karena tidak ada transaksi yang zhalim dan tidak ada gharar (memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti atau sebaliknya).

Selain rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, pihak Nasabah melakukan transaksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. LKS juga menjalankan transaksi sesuai dengan porsi dan kewajibannya.

Selain itu, inti akad Gadai Syariah adalah Gadai (Rahn) yang menghadirkan biaya nafkah atas barang yang digadai, bukan pada akad pinjaman. Pada skema Gadai Syariah juga tidak ada skema pinjaman bersyarat manfaat (jual beli). Dengan demikian, tidak menabrak larangan multiakad kategori salaf wa bay’ (pinjaman dan jual beli).

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa transaksi Gadai Syariah sudah sesuai Syariah, tanpa keraguan sedikitpun. (*)

 

userShariaCorner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin