Senin, 20 Mei 2019
16 Ramadan 1440 H
Home / Q&A / Hukum Dana Kelolaan Jamsostek

Hukum Dana Kelolaan Jamsostek

Selasa, 15 Januari 2019 04:01
FOTO I Dok. BPJS Ketenagakerjaan
Bagaimana hukumnya dana yang dikembangkan oleh Jamsostek? Apakah termasuk riba atau seperti apa?

Sharianews.com, 

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustaz Ahmad Ifham Sholihin.

Semoga sehat selalu. Saya izin bertanya. Bagaimana hukumnya dana yang dikembangkan oleh Jamsostek? Apakah termasuk riba atau seperti apa? Syukron.

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Sholihin, tinggal di Jakarta.

Wa'alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh

Sdr. Sholihin yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah berkah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Terkait tema tersebut, ada beberapa poin yang perlu dipahami, sekaligus menjawab pertanyaan Sdr. Sholihin.

Pertama, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No 98 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Jaminan Sosial Kesehatan ini dulunya adalah Asuransi Kesehatan yang sekarang berubah menjadi BPJS.

Kedua, saat ini belum ada BPJS Syariah. Dengan demikian berlaku hukum hajiyat atau darurat untuk menggunakan BPJS yang saat ini ada. Silahkan kita dukung agar BPJS Syariah segera terwujud.

Ketiga, hukum menggunakan BPJS akan mengacu sesuai Fatwa, yakni boleh dengan beberapa ketentuan. Ketentuan ini bisa disimak di Fatwa DSN MUI No. 98 tahun 2015. Kita bantu pemerintah agar bisa memenuhi ketentuan itu secara sempurna.

Hukum jadi karyawan BPJS juga boleh, ikut hukum transaksi BPJS-nya. Alasan paling mudah terkait keberadaan BPJS serta hukum kerja di BPJS akan ikut hukum transaksi BPJS dalam kondisi yang ada saat ini.

Keempat, pertimbangan dan alasan utama penentuan hukum keberadaan BPJS dan kerja di BPJS adalah kondisi hajiyat dan dharuriyat.

Hajiyat adalah ketika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan, kemusnahan atau kematian, tetapi akan menghadirkan kesempitan dan kesulitan. Transaksi haram boleh dilakukan, minimal dalam kondisi hajiyat.

Sedangkan darurat adalah ketika sesuatu itu tidak ada, maka akan menghadirkan kerusakan, kemusnahan, kematian. Zat haram bisa menjadi boleh dimakan, minimal dalam kondisi darurat.

Ada kaidah bahwa terkadang kondisi hajiyat bisa berubah menjadi dharuriyat (darurat). Misalnya hukum penggunaan asuransi adalah hajiyat. Namun, hukum orang yang sakit bisa wajib menggunakan BPJS karena pertimbangan darurat. Tentu saja, lebih baik jauh-jauh hari mempersiapkan BPJS daripada sudah terlanjur masuk Rumah Sakit baru mengurus kartu BPJS.

Kelima, fakta yang ada saat ini, ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No 98 tahun 2015 tersebut di atas belum bisa diterapkan semuanya oleh BPJS. Oleh sebab itu, mari kita dukung agar BPJS makin lengkap kesesuaiannya terhadap syariah.

Keenam, Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan secara transaksi dan kelembagaan, bisa mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 98 tahun 2015 tersebut di atas, oleh karena semua alur transaksi syariahnya sama dengan BPJS Kesehatan, hanya saja berbeda dalam peruntukannya.

Ketujuh, salah satu hal yang belum maksimal ditata kelola sesuai syariah misalnya peruntukkan dana Jamsostek. Dana ini, menurut logika Fatwa DSN MUI No 98 tersebut di atas diharuskan untuk ditempatkan di rekening bank syariah dan pengelolaan dananya juga harus sesuai syariah.

Saat ini, dana Jamsostek dikelola oleh perusahaan untuk bertransaksi di lembaga keuangan atau lembaga bisnis konvensional. Padahal lembaga keuangan konvensional menggunakan transaksi simpanan atau kredit bersyarat bunga. Oleh sebab itu, kriteria hukumnya adalah haram. Namun, keputusan hukumnya akan tergantung pada kondisi manusianya apakah dalam kondisi hajiyat atau dharuriyat.

Demikian uraian tentang transaksi di BPJS dan Jamsostek. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dana kelolaan Jamsostek boleh dipergunakan karena pertimbangan hajiyat dan dharuriyat. Wallahu a'lam. (*)

 

oleh: Ustaz Ahmad Ifham Solihin