Minggu, 26 Mei 2019
22 Ramadan 1440 H
Home / Q&A / Hukum Agunan Syirkah

Hukum Agunan Syirkah

Jumat, 23 November 2018 01:11
ILUSTRASI | Dok. istimewa
Bagaimana hukum agunan syirkah? Apakah eksekusi agunan syirkah merupakan aktivitas yang sesuai dengan Alquran? Beraikut ini penjelasannya.

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Pada transaksi syirkah di Bank Syariah, apakah diberlakukan adanya agunan? Apakah jika terjadi kerugian maka agunan dieksekusi? Di mana letak syariahnya?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Andi, tinggal di Makassar.

 

Jawab:

Sdr. Andi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi perbankan hanya di Bank Syariah saja. Amin.

Letak syariah yang pertama adalah ketika agunan dieksekusi.

Eksekusi agunan hanyalah menagih janji legal formal dari Nasabah bahwa jika nasabah tidak tanggung jawab atau wan prestasi, maka nasabah sukarela menyerahkan agunannya diproses untuk memenuhi kewajibannya.

Dokumen legal sebagai representasi sita agunan adalah adanya pengikatan berupa HT atau Fiducia atau Hipotek dan sejenisnya. Sejak awal kontrak, sudah disetujui oleh Nasabah. Otomatis nasabah dianggap aware dan sukarela melakukannya.

Jika nasabah sedari awal tidak berkenan ada pengikatan agunan, silahkan nasabah tidak usah berkontrak legal dengan Bank Syariah.

Dengan demikian, eksekusi agunan ini merupakan sebuah aktivitas yang dibela oleh Alquran yakni kewajiban untuk mematuhi kontrak (awfu bil uqud) atas pengikatan agunan. Hal ini juga mendidik nasabah untuk amanah dan tanggung jawab.

Letak syariah yang kedua adalah keberadaan agunan.

Keberadaan agunan ini dibela oleh Alquran yang mengatur adanya barang jaminan atau agunan yang disebut Rahn. Allah SWT sendiri mengatur langsung kebolehan Rahn.

Tak hanya Allah SWT, Rasulullah SAW juga pernah mengagunkan baju besi ketika Rasulullah SAW berhutang kepada Yahudi dalam rangka keperluan konsumtif Rasulullah SAW.

Jadi, keberadaan agunan ini dibela langsung oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bahkan, ketika Rasulullah SAW tidak mengatur kebolehan adanya agunan, maka agunan menjadi boleh diadakan karena tidak ada dalil larangan keberadaan agunan.

Letak syariah yang ketiga adalah fungsi agunan.

Fungsi agunan yang utama adalah agar nasabah bisa tetap dalam koridor kewajiban sebagai manusia yang punya iman, yakni memenuhi kontrak (awfu bil uqud) terhadap kontrak induknya, yakni kongsi (syirkah) dengan Bank Syariah tersebut.

Hal ini malah sangat bagus bagi nasabah karena Bank Syariah membantu nasabah agar nasabah bermental tanggung jawab kepada kontrak yang sudah ditandatangani.

Letak syariah yang keempat adalah adanya tangguh sebelum sita agunan.

Alquran jelas tidak pernah memerintahkan kepada pihak yang memberikan hutang untuk memberikan tangguh jika penghutang. Ayat Alquran yang mengatur hal ini tidak menggunakan fiil amar, tapi menggunakan kata fanazhiratun ila maysarah wa an tashaddaqu (maka pemberian tangguh sampai ada kemudahan dan menyedekahkan), itu lebih baik bagi kamu (khayrun lakum). Itu kata Allah SWT dalam Alquran.

Namun Bank Syariah sangat baik hati. Meskipun tidak ada kata perintah level fi'il amar dalam ayat termaksud, namun Bank Syariah sudah membuat prosedur tangguh sampai write off dalam hapus buku dan hapus tagih.

Bayangkan bahwa untuk sampai pada sita agunan, pasti harus mengakomodir proses kolektibilitas 1 sampai 5 yang jangka waktunya bisa 9 bulan. Waktu tangguh yang tidak sebentar.

Lanjut pada prosedur restrukturisasi, pemjadwalan ulang atau pengkondisian ulang yang memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk menata ulang kontraknya demi kebaikan dan kemudahan nasabah.

Lanjut lagi kolektibilitas 1 sampai 5 yang juga bisa sampai 9 bulan tangguh. Sampai proses ini pun tidak berhenti langsung sita.

Ada lagi proses nonlitigasi, yakni memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan masalah dengan inisiatif solusi dari nasabah. Hal ini bisa berlangsung lama.

Jika nasabah tidak kooperatif, lanjut proses litigasi, ada gugatan, replik, duplik, sampai putusan. Tak berhenti di situ, ada lagi proses di KPKNL dalam rangka lelang sampai eksekusi.

Perhatikan bahwa proses sita agunan kalau di Bank Syariah membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Oleh sebab itu tak salah juga disebut bahwa ketika sampai tahap sita agunan, mudah saja disimpulkan nahwa nasabahnya memang bebal level akut.

Itulah letak syariahnya keberadaan agunan dan proses sita agunan. Hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa dalam kongsi seperti syirkah musyarakah atau mudharabah, dalam kontrak legal tertulis sangat lugas bahwa penanggung rugi adalah Bank Syariah jika tidak terjadi kelalaian pada nasabah. Silahkan baca baik-baik kontraknya.

Oleh sebab itu, jika nasabah memang sudah amanah, maka wajar jika penanggung rugi adalah Bank Syariah. Wajar pula jika nasabah tidak amanah, maka penanggung rugi adalah nasabah. Saya kira ini hal yang sangat adil dan fair.

Sekarang, tinggal tugas nasabah memberikan bukti bahwa nasabah memang benar-benar amanah, bisa memberikan bukti legal bahwa nasabah sudah menjalankan amanah pada ayat-ayat di pasal kewajiban dengan bukti legal sesuai klausul di setiap ayat dalam kontrak legal.

Saya terlalu yakin, jika nasabah mampu memberikan bukti valid bahwa nasabah amanah, maka penanggung rugi adalah Bank Syariah. Ingat, buktikan ya secara legal, bukan cuma argumen lisan. Kondisi yang sering terjadi adalah nasabah bersikeras sudah amanah, namun tidak didukung oleh bukti legal.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa aturan Bank Syariah terhadap proses syirkah baik musyarakah maupun mudharabah sudah sesuai Syariah. Jika praktisinya melenceng, tugas yang melihatlah untuk ngajarin agar praktisinya taat aturan Bank Syariah yang sudah sesuai Syariah itu. Wallahu a'lam.(*)

 

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin