Minggu, 19 Januari 2020
24 Jumada al-ula 1441 H
Home / Keuangan / Hindari Kasus KPR Syariah, Konsumen Bisa Cek melalui Platform Ini
FOTO I Dok. fool.com
Konsumen cukup mengakses alamat https://sireng.pu.go.id/ dan memasukkan nama pengembang untuk mengetahui apakah perusahaan telah terdaftar secara resmi.

Sharianews.com, Jakarta ~ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih KPR adalah maraknya kasus penipuan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan tipsnya untuk menghindari penipuan. Salah satunya konsumen rumah subsidi bisa mengetahui apakah perusahaan pengembang perumahannya telah terdaftar atau belum.

Baca juga: Kementerian PUPR Salurkan Subsidi FLPP lewat 15 Bank Syariah

Konsumen cukup mengakses alamat https://sireng.pu.go.id/ dan memasukkan nama pengembang untuk mengetahui apakah perusahaan telah terdaftar secara resmi. Pengembang yang telah terdaftar pada sistem tersebut telah diseleksi oleh asosiasi di mana pengembang tersebut bernaung.

Sementara itu, guna memudahkan masyarakat dalam mencari rumah subsidi, Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi berbasis Android yakni Sistem Informasi KPR Subsidi Pemerintah (SiKasep). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memilih lokasi rumah subsidi yang diinginkan dari pengembang yang sudah terdaftar dan mengajukan KPR rumah subsidi secara online.

Di samping itu, Basuki meminta untuk asosiasi pengembang perumahan mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sebab belakangan marak kasus penipuan perumahan berbasis syariah.

“Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di Sireng Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR dengan kualitas layak huni dan terjangkau,” jelas Basuki, belum lama ini.

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional pada Desember 2019 lalu dengan 37 bank pelaksana. 15 di antaranya adalah bank syariah. Kerja sama Kementerian PUPR dengan industri perbankan syariah ini dilakukan untuk memberi alternatif pilihan pembiayaan bagi masyarakat. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo