Sabtu, 19 Januari 2019
13 Jumada al-ula 1440 H
FOTO I Dok. sharianews.com
Beberapa lapangan pekerjaan, belum semua dikategorikan sesuai syariah atau masih ada perusahaan (entitas) yang aktivitas utama dari usahanya terbilang tidak halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Lapangan pekerjaan di Indonesia pada tahun 2018 terbilang meningkat dan melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Di mana dalam rentang 2015-2018 pemerintah menciptakan kurang lebih 9,38 juta lapangan kerja. Seiring dengan itu, jumlah pengangguran turun sebesar 40.000 orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi atau 5,34 persen. 

Namun, di antara lapangan pekerjaan tersebut, belum semua dikategorikan sesuai syariah atau masih ada perusahaan (entitas) yang aktivitas utama dari usahanya terbilang tidak halal. Di mana dalam fikih dijelaskan,  apabila bekerja di usaha-usaha yang tidak diperkenankan tersebut, hukumnya haram dalam Islam, termasuk setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut juga tidak diperkenankan.

Ustaz Oni Syahroni, M.A, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), menjelaskan pada kajian fikih Muamalah Keseharian, Kamis (3/1),  dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu usaha lembaga keuangan konvensional, perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang. Kemudian produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram atau penyedia barang-barang dan jasa yang merusak moral.

"Jika dijelaskan ulang, di antara kegiatan usahanya mengatur atau memperjualbelikan produk yang tidak halal, baik haram karena fisik (seperti babi dan khamr) maupun haram karena nonfisik. Di antara contohnya adalah bekerja di minuman keras dan asusila, usaha produksi pornografi dan pornoaksi, usaha pencucian uang, transaksi korupsi dan sejenisnya," ujar anggota DSN MUI sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI tersebut.

Sebagai contoh, lanjutnya, dalam urusan riba. Mengutip dari Jabir, beliau mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan saksinya. Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka itu dosanya sama.' " (HR Muslim).

Begitu pula dalam bab lain, Allah SWT tidak hanya mengharamkan pelakunya langsung, tetapi juga pelaku tidak langsung. Di mana sesuai dengan kaidah sad adz dzari'ah (meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang).

Seiring dengan pernyataan Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam keputusannya nomor 7/1/65, pada pertemuan ke tujuh, mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram.

Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut adalah usaha yang halal. (Qararat wa taushiyat majma al-fiqhi al-islami at-tabi'i li munadzamati al-mu'tamar al-islami, hal. 212).

Sebagaimana disebutkan pula oleh kaidah fikih (al-Asybah wa an-nadzair, as-Suyuthi dan al Mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah, 8/76) , bahwa jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram. Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut.

Dengan demikian, Ustaz Oni Syahroni menyimpulkan , bahwa bekerja di perusahaan (entitas) yang bisnis utama usahanya tidak halal sebagaimana contoh-contoh tersebut di atas itu tidak diperkenankan dalam Islam. "Selanjutnya berikhtiarlah mencari usaha (maisyah) yang halal, agar pendapatan menjadi berkah," tutup Oni. (*)

Reporter: Fathia Editor: Achi Hartoyo