Minggu, 26 Mei 2019
22 Ramadan 1440 H
Home / Tren Bisnis / Hal Ini yang Menjadi Problem Industri Fintech Syariah
Ketum Asosiasi Fintech Syariah Ronald Yusuf Wijaya saat diwawancarai oleh wartawan. (foto/dok) romy.sharianews.com
Menurut Ronald, banyak sekali para perintis fintech syariah tetapi begitu mengetahui peraturan harus mempunyai DPS, para founder langsung merasa terbebani dengan budget yang besar.

Sharianews.com, Jakarta ~ Industri keuangan digital atau financial technology (fintech) yang berbasis syariah memiliki potensi yang besar untuk tumbuh.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya, terkait dengan kendala yang dihadapi oleh industri fintech syariah.

"Harusnya fintech syariah bisa didorong dengan lebih cepat, tetapi kita punya beberapa ketentuan tambahan yang memberatkan, contohnya saja harus punya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang cukup costly," ujar Ronald kepada wartawan di acara seminar nasional teknologi dan inovasi untuk masa depan keuangan Islam, di Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut Ronald, banyak sekali para perintis fintech syariah tetapi begitu mengetahui peraturan harus mempunyai DPS, para founder langsung merasa terbebani dengan budget yang besar.

"Para founder fintech syariah itu kebanyakan startup pemula dengan modal yang masih terbatas," sambung Ronald.

Seperti diketahui, AFSI yang baru berusia satu tahun, saat ini mencatat anggota yang teregistrasi baru mencapai 55 dan 12 anggotanya adalah penyedia layanan Peer-to-Peer Lending (P2P) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.O1/2016, sementara sisanya masuk dalam POJK IKD (Inovasi Keuangan Digital).

Ditambahkan Ronald, persoalan tersebut harus bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan fintech syariah di Indonesia.

"Perlu dibuat alternatif. Misalnya satu DPS bisa menjadi pengawas di beberapa fintech syariah, setidaknya untuk yang belum terdaftar, sehingga mereka punya infrastruktur yang sesuai dengan regulasi OJK," beber Ronald.

Tantangan lainnya adalah terkait proses pendaftaran perizinan ke otoritas terkait yang memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan fintech konvensioal. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat mengenai fintech yang masih terbatas, apalagi terkait fintech syariah.

"Potensi pertumbuhan fintech syariah sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak. Kita juga merupakan digital ready country dengan jumlah pengguna internet yang sangat terbesar," pungkas Ronald. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo