Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Fokus / Gerakan Nasional Wakaf Uang Diserang Bertubi-tubi
Foto dok. Pexels
Pembicaraan wakaf uang tidak henti-hentinya terjadi di Tanah Air hingga sekarang

Sharianews.com, Jakarta - "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan, saya resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meluncurkan GNWU 25 Januari 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Semenjak peresmian itu, pembicaraan wakaf uang tidak henti-hentinya terjadi di Tanah Air hingga sekarang. Di jagat maya media sosial Twitter, wakaf uang bahkan menjadi trending selama tiga hari, terhitung dari 25 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021.

Pro dan kontra GNWU begitu keras, tidak hanya kalangan masyarakat biasa yang memberikan respon. Tokoh-tokoh masyarakat diantaranya dari kalangan agama maupun ekonom memberikan tanggapannya.

Sebut saja mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan “Uang Jiwasraya dimaling. Asabri juga dimaling. BPJS Ketenagakerjaan juga kata Kejaksaan 43 trilyun dimaling. Besok Presiden @jokowi canangkan wakaf uang. Maaf seribu maaf satu Rupiahpun saya tidak akan mau ikut. Tidak percaya. Takut dimaling juga. Salahkah? Ada yg antusias ikut?” dalam cuitannya di Twitter (25/01).

Sementara tokoh ekonom Rizal Ramli dalam Twitter-nya “Islam-Phobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana ummat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih,” sentilnya di twitter (27/01).

Di Instagram, akun Orio.pp memberikan komentarnya di akun Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (12/02). “Saya tidak tau mengenai apa yang dimaksud pemerintah ini. Namun saya hanya berharap semoga tidak diselewengkan karena wakaf adalah ibadah demi kemaslahatan umat Islam,khusus umat Islam saja bukan yang lain karena ini perintah Allah pak kyai. Wakaf bukan untuk negara. Negara sudah ada pajak jadi jangan ngambil dari wakaf,” tuturnya.

Serangan yang bertubi-tubi dan berlangsung terus-menerus terhadap wakaf uang ditanggapi serius Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketua BWI Mohammad Nuh menegaskan tidak benar tudingan-tudingan seperit wakaf uang masuk ke kas negara ataupun ke pemerintahan.

Ia mengatakan wakaf sesuai dengan kaidah perwakafan bahwa uang wakaf akan masuk ke nazir. Dalam wakaf uang, nazir menerima aset wakaf dalam bentuk uang atau investasi. Dengan demikian nazir harus menjaga nilai tunai aset tersebut. Oleh nazir uang tersebut bisa diinvestasikan ke dalam beberapa pilihan yang diperkenankan oleh hukum.

“Mohon jangan disalahartikan tidak ada sepeserpun uang wakaf dari para wakif itu yang masuk di pemerintahan. Masuk di kas negara atau masuk di Kementerian Keuangan, itu sama sekali tidak benar. Semuanya masuk di dalam nazir,” jelasnya Nuh.

Nuh memaparkan nazir yang menerima wakaf ada banyak sekali, diantaranya BWI, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap, Rumah Zakat, Lazisnu, Lazismu, bahkan nazir-nazir dari perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

Para Nazir itu, lanjut Nuh, mempunyai tanggung jawab untuk mengelola wakaf agar punya hasil. Hasilnya boleh digunakan penerima manfaat, diantaranya untuk membangun rumah sakit, beasiswa, dan manfaat lainnya.

Senada dengan Nuh, Wapres dengan tegas membantah wakaf uang diselewangkan. Di satu sisi, ia mengaku gembira wakaf kini menjadi perbincangan hangat publik.

“Ada yang mendukung, tapi ada juga yang mencurigai, kemudian mensalah-pahami atau juga ada yang memang salah paham, ada juga yang menyalah-pahamkan, memang sengaja disalah-pahamkan,” ujar Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini.

Wapres menerangkan, wakaf itu ada yang berupa uang dan ada yang berupa barang tidak bergerak. Wakaf uang memiliki potensi yang besar karena kefleksibilitasannya. “Karena itu, saya waktu masih menjadi Ketua Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2002, saya meluncurkan wakaf uang itu. Karena saya melihat wakaf uang ini potensinya besar sekali,” tambah dia.

Kemudian, ketika dibuat Undang-Undang (UU) tentang Wakaf, maka wakaf uang ini masuk juga di dalam UU. Dijelaskan bahwa wakaf itu bisa dengan wakaf barang, wakaf uang, atau surat berharga.

Lebih lanjut, prihal GNWU yang diluncurkan Pemerintah, Wapres menerangkan itu dibuat atas dasar inisiatif Pemerintah untuk memberikan dan memfasilitasi supaya gerakan wakaf menjadi besar.

“Bukan untuk Pemerintah. Pemerintah itu sudah ada mekanisme sendiri. Dia di dalam melakukan pembangunan ada dana melalui Surat Utang Negara, Surat Berharga Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan itu sangat besar,” tegas Wapres.

Tidak cukup sampai disitu, lanjut Wapres, bahkan Pemerintah juga membuat investasi yaitu Lembaga Pengelola Investasi. “Jadi, sebenarnya Pemerintah hanya ingin membantu. Kita umat itu meminta Pemerintah ikut mendorong supaya wakaf ini terkumpul menjadi dana abadi umat,” ucapnya.

Wapres juga menyatakan akan memperbaiki kualitas nazir-nazir agar profesional. Pembenahan nazir akan dilakukan supaya wakaf dikelola dengan baik.

Sementara itu, Ketua Forum Wakaf Produktif (FWP) Bobby P. Manullang mengatakan GNWU tentunya menjadi pertanda baik untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen penggerak bagi terciptanya kesejahteraan umum yang berbasis kepada kemampuan filantropi Islam.

Lebih jauh, ia menyatakan FWP menyambut baik diluncurkannya GNWU, sebagai inisiasi positif pemerintah untuk memberikan payung gerakan wakaf yang dilakukan oleh banyak stakeholder, baik itu para nazir, komunitas penggiat wakaf, BWI dan juga lembaga pemerintahan struktural dan nonstruktural.

“GNWU menurut hemat kami merupakan sebuah penyempurnaan bagi dinamika gerakana filantropi Islam seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang telah lebih dulu memberikan kontribusi sangat positif dan signifikan dalam implementasi banyak program pemberdayaan kepada masyarakat,” tutur Bobby.

Saat ini, menurutnya, persoalan yang sangat mendasar sebetulnya adalah adanya kesenjangan antara jumlah pertumbuhan wakaf aset harta tidak bergerak dan pertumbuhan wakaf uang atau wakaf tunai. Kesenjangan ini selanjutnya menyebabkan potret besar akan ketidakberdayaan nazir di dalam memproduktifkan harta wakaf yang dikelolanya.

Dampak yang paling dirasakan adalah, harapan harta wakaf dapat menjadi salah satu sumber perbaikan ekonomi umat menjadi tidak terwujud, karena kurangnya kapital dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Terlelbih dengan belum kondusifnya iklm dunia industri keuangan dan perbankan yang belum bisa menjadikan nazir dengan segala program pengembangan aset wakafnya menjadi aktivitas yang layak dibiayai oleh fasilitas perbankan.

“Oleh karena itu, kami sangat bergembira dan memberikan apresiasi yang sangat mendalam, agar GNWU bisa membuka jalan yg memudahkan para stakeholder wakaf untuk mengajak masyarakat berwakaf uang agar kemampuan nazir dalam melakukan optimalisasi aset wakaf menjadi lebih baik,” sambung Bobby.

Wakaf memang memiliki potensi yang sangat besar. Ketika peluncuran GNWU, Presiden Jokowi menyampaikan potensi wakaf pertahun mencapai Rp2 ribu triliun, sementara khusus potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun.

“Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk sosial-ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” jelas Jokowi.

Rep. Aldiansyah Nurrahman