Sabtu, 8 Agustus 2020
19 Thu al-Hijjah 1441 H
Home / Fokus / Gerakan Ekonomi Pesantren
Kehadirannya begitu dirasakan, bagai lampu yang terang benderang, memberikan cahaya dalam kegelapan.

Sharianews.com, Kehadirannya begitu dirasakan, bagai lampu yang terang benderang, memberikan cahaya dalam kegelapan.

Itulah pesantren. Lembaga yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam lingkungan pesantren dan juga masyarakat di luar pesantren. Gerakan pesantren kini didorong tidak hanya prihal pendidikan, tapi juga ekonomi.

Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Jamil Abbas menyampaikan pesantren memiliki tiga kelebihan yang tidak dimiliki lembaga lain.

Pertama, pesantren berbeda dari sekolah biasa yang umumnya sangat terfokus hanya sebatas di dalam lingkungan sekolah, sementara pesantren tidak hanya itu. Secara sosial budaya sejak dahulu, pesantren mampu memberikan manfaat tidak hanya di dalam lingkungan pesantren, tetapi juga di luar pesantren atau warga sekitarnya.

Saat pandemi virus corona (Covid-19) terjadi, hal ini turut berdampak terhadap kegiatan pesantren. Mayoritas pesantren mengambil kebijakan untuk memulangkan santrinya saat pandemi ini.

Mengingat keberadaan pesantren yang berpengaruh kepada masayarakat sekitar, keputusan itu pun turut berdampak terhadap masyarakat. Ketidakhadiran santri menurunkan ekonomi masyarakat. Transaksi-transaksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat sekitar pesantren terhenti karena tidak adanya santri.

Kemudian, kelebihan kedua pesantren adalah jaringan umat yang sugguh luar biasa. Bukan hanya jumlah pesantren di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 28 ribu pesantren, tetapi setiap pesantren itu, secara mayoritas juga memiliki aset yang luar biasa.

“Ada yang memliki aset SDM (Sumber Daya Manusia) dan ada juga yang memiliki aset fisik. Aset fisik tersebut diantaranya meliputi aset fasilitas pendidikan, lahan, dan gedung,” ujar Jamil.

Selanjutnya, kelebihan ketiga yang dimiliki pesantren yakni mempunyai kredibiliatas di masyarakat. Sehingga bila pesantren bisa terlibat lebih dalam di bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dampaknya luar bisa untuk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dari jumlahya yang sudah hampir 30 ribu, Jamil mengungkapkan, tidak mengherankan jika konsep kemandirian ekonomi yang diterapkan tiap pesantren pun beragam. Ada yang hanya bergantung kepada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) santri. Namun, ada juga yang berbasis usaha, tidak bergantung kepada SPP santri.

Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mengupayakan penguatan usaha milik pesantren agar biaya pendidikan di pesantren bisa lebih murah, karena tersubsidi dari usaha milik pesantren itu sendiri. Sementara itu, KNEKS mendukung kemandirian ekonomi pesantren dengan program Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah atau disebut Kolaks.

Pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu contoh pesantren yang menerapkan konsep kemandirian ekonomi pesantren lewat usaha.

Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Setia Irawan mengatakan sejak 1970, Al-Ittifaq menyadari pentingnya kemandirian ekonomi lewat usaha. Sektor pertanian adalah usaha yang dipilih Al-Ittifaq ketika itu.

“Kami berpikir untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan santri dan operasional pesantren. Akhirnya diputuskan untuk menggerakkan unit usaha yaitu sektor pertanian,” jelas Irawan.

Seiring berjalannya waktu, usaha pertanian ini membesar dan surplus. Kelebihan itu pun menjadi salah satu sumber pendapatan pesantren yang sudah berdiri sejak 1934 ini. Hasil pertanian dijual ke pasar tradisonal, masyarakat sekitar pesanren, bahkan ke pasar modern.

Pada 1997, didirikanlah Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Dengan begitu Al-Ittifaq memiliki dua fungsi, yakni Yayasan Pesantren Al-Ittifaq yang bergerak di sektor pendidikan dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang bergerak di sektor usaha.

Irawan menceritakan, sektor usaha yang dijalankan Al-Ittifaq ini, selain untuk memenuhi biaya operasional pondok pesantren, tetapi juga memberikan kecakapan hidup kepada santri. “Karena kami tidak bisa menjamin pondok pesantren akan menjadikan para santri, kiai atau ustaz semua. Jadi, perlu adanya life skill yang dimiliki santri,” sambungnya.

Usaha Al-Ittifaq terus berkembang, tidak hanya pertanian, tetapi usahnya juga bergerak di bidang pertukangan, perbengkelan, pengolahan kopi, dan farmasi. Dari semuanya itu, usaha paling utamanya tetap pertanian.

Hingga 2020, Al-Ittifaq memiliki sembilan kelompok tani dan ada 16 pondok pesantren di Jawa Barat yang menjadi mitra Al-Ittifaq. Kelompok-kelompok tani ini berasal dari masyarakat yang dididik Al-Ittifaq untuk mengerjakan pertanian Al-Ittifaq dengan intensif dan terintgerasi.  

Saat masa pandemi seperti ini, menjadi tantangan bagi Al-Ittifaq. Ketika pasar tradisional tutup dan rumah makan tutup berimplikasi kepada turunnya permintaan pasar.

Tapi ada pasar lain yang tumbuh dengan pesat, yaitu di sektor daring atau online. Penjualan langsung kepada msayarakat (end user) meningkat. Sejak 27 Maret 2020 Al-Ittifaq sudah mulai dengan metote poenjualan daring.

Market yang existing seperti supermarket itu malah tambah tinggi permintaan ke Al-Ittifaq. Karena tadi, pasar tradisional tutup, rumah makan tutup, jadi mungkin sebagian orang untuk kebutuhan pergi ke supermarket” ucap Irawan.

KNEKS mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya yang ada di pesantren.

Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNEKS Ahmad Juwaini mengatakan dalam kaitan program utama pengembangan UMKM di  pesantren, KNEKS mempunyai beberapa lingkup aktivitas yang dilakukan.

Pertama, adalah melakukan koordinasi dengan teknis untuk pengelolaan bisnis UMKM di Indonesia sesuai standar industri termasuk pemanfaatan ekonomi digital. Kedua, melakukan bimbingan teknis untuk UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital, seperti marketplace, website, fintech, kolaborasi online dengan pelaku bisnis lainnya.

“Jadi ini sangat penting sekali kita mengintrodusir perilaku baru di era new normal setelah melewati fase padnemi Covid-19 agar kelompok usaha mikro dan kecil yang selama ini gagap teknologi itu bisa dibantu, karena mereka sebagian tergerus pada pandemi Covid-19 akibat mereka mengandalkan transaksi secara tatap muka,” ucap Juwaini.

Untuk itu dengan teknologi digital, marketplace, website, fintech, kolaborasi online dan berbagai akitvitas ekonomi dan bisnis yang menggunakan teknogi harus didorong dan diinjeksikan, serta diinternalisasikan kepada UMKM sehingga mereka bisa meningaktkan kompetsinya melakukan bisnis secara digital. Kegiatan ini akan mengurangi dampak dari Covid-19

Kemudian yang ketiga, yakni pengembangan konten digital pengembangan UMKM dengan kurikulum terintegrasi. KNEKS menyiapkan kurikulum yang tepat agar itu bisa terintegrasi, baik secara urutan prosesnya, maupun terintegrasi dengan beberapa pelaku atau lembaga yang melakukan pengembangan UMKM.

Keempat, melakukan pembianaan UMKM agar dapat menerima dana pembiayaan. Menurutnya, agar UMKM bisa memenuhi standar kategori yang dapat menerima pembiayaan, mereka harus meningkatkan kemampuan.

Jadi, tidak semata-mata mengandalkan aspek natural atau perkembangan yang mereka miliki, tapi juga perlu ditingkatkan, sehingga UMKM bisa menjadi penerima pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

Lalu yang kelima, penyelenggaraan acara penghargaan untuk sektor industri halal. Keenam, melakukan sosialsisasi dan bimbingan teknis UMKM halal go-ekspor.

Selain itu, KNEKS mendorong kegiatan Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah atau Kolaks. KNEKS memandang bahwa ada pesantren yang belum memiliki kemampuan untuk langsung menjadi lembaga yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Maka dari itu, KNEKS mengajak semua pihak di sektor keuangan syariah untuk masuk ke pesantren sebagai Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS).

Seandainya pesantren belum siap mendirikan lembaga keuangan sendiri, KNEKS menawarkan mendirikan ULKS di pesantren. ULKS atau Kolaks adalah sistem keagenan untuk melayani keuangan syariah di pesantren bekerjasama dengan lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi jasa keuangan syariah, seperti perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), fintech syariah, lembaga amil zakat dan pegadaian.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memaparkan jumlah pesantren sebanyak 28.194 pesantren. Pusatnya berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

Menurut Susiwijono, pesantren sangat potensial untuk menggerakan UMKM di pesantren, dengan potensi agribisnisnya mencapai 14, 73 persen dan koperasi UKM sebesar 13,55 persen. “Mengingat jumlah pesantren sangat besar dan pengaruh alumni pesantren yang kuat, ini bisa mendorong sosial-ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia M. Anwar Bashori mengatakan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, pesantren adalah faktor penting.

Anwar menyampaikan, status pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan, tetapi pesantren perlu memiliki lembaga usaha. Dengan begitu pesantren bisa mandiri, tidak perlu mengandalakan sedekah, bayaran santri, bantuan dari luar, dan lainnya. Bahkan dengan lembaga usaha itu, pesantren bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya.

Untuk itu, ada empat evolusi pengembangan kemandirian pesantren yang dilakukan Bank Indonesia. Pertama, melakukan program peningkatan kapasitas ekonomi pesantren dalam mengoptimalkan aset pesantren sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan peningkatan kualitas .

“Kedua, membantu meningkatkan terwujudnya good governance di lingkungan pesantren. Ketiga, melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola maupun pengajar di lingkungan pesantren melalui berbagai program peningkatan kapasitas seperti training, seminar, sertifikasi maupun program reverse linkage,” tutur Anwar.

Keempat, membuat program peningkatan pada materi ajar (kurikulum) serta penyampaiannya melalui program transfer pengetahuan (transfer of knowledge).

Rep. Aldiansyah Nurrahman