Minggu, 7 Juni 2020
16 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / Gaya Hidup Halal Harus Menyentuh Sektor Keuangan dan Jasa
FOTO | Dok. foto.inilah.com
Pangsa pasar perbankan syariah masih rendah, antara 5-8 persen. Hal ini tidak selaras dengan umat mayoritas yang potensial marketnya besar.

Sharianews.com, Yogyakarta. Saat ini bidang keuangan dan perbankan sudah memakai dual sistem, konvensional dan syariah. Artinya, gaya hidup halal itu tidak hanya terbatas soal makanan dan minuman saja, tetapi juga harus menyentuh sektor perbankan dan keungan syariah. Bagaimana agar masyarakat memperoleh penghidupan dari sektor keuangan dan jasa. 

"Bahkan sudah ada undang-undangnya, UU perbankan syariah, UU surat berharga syariah, pasar modal syariah, karena itu mari kita kembangkan ekonomi syariah di Indonesia,"kata KH Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Jogja Halal Festival 2018 di Jogja Expo Center (JEC), DI Yogyakarta.

Namun sayangnya, pangsa pasar perbankan syariah masih rendah, antara 5-8 persen. “Mana umat mayoritas yang potensial marketnya besar, kenyataannya masih rendah. Ke mana para kiainya, ulamanya, apa masih konvensional belum syariah, ustadznya mana,"sambungnya. 

Ma'ruf, yang kehadirannya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat juga untuk menutup acara Jogja Halal Festival 2018.

Dalam sambutannya sempat melontarkan canda kepada para peserta dan pengunjung Jogja Halal Festival. "Ini bukan kampanye ya, saya ini calon wakil presiden tapi kampanyenya tidak di sini, saya kasih tahu saja, nanti ada tempatnya (kampanye Pilpres). Di sini saya kampanye halal,"kata Ma'ruf yang disambut tawa dan tepuk tangan dari sebagian peserta dan pengunjung Jogja Halal Festival, Minggu (14/10/2018).

Gaya hidup halal sebagai jalan hidup

Selanjutnya, mengajak kepada masyarakat muslim untuk menjadikan halal sebagai jalan dan gaya hidup sehari-hari. "Saya ingin mengajak agar halal ini menjadi apa ya, kehidupan kita. Halal is my life,"ajak Ma'ruf.

Dijelaskan oleh Ma’ruf, produk-produk di Indonesia saat ini terdapat 15-20 persen yang sudah bersertifikat halal. Ia mengatakan, setelah tahun 2019, saat pemerintah memberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal (JPH), nantinya ditarget produk halal sudah mencapai 80-100 persen. 

Agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi bisa menjadi produsen, maka produk halal Indonesia harus bisa dipasarkan ke seluruh dunia.

"Karena itu pemerintah akan membentuk pelabuhan halal, halal port, supaya tidak bercampur dengan yang tidak halal,"ujarnya seraya menyebut bahwa nantinya pemerintah akan bentuk area industri halal, di antaranya di Banten dan Sidoarjo. "Bukan hanya food saja, tapi juga fashion," kata Ma'ruf. (*)

Ahmad Kholil