Sabtu, 19 Januari 2019
13 Jumada al-ula 1440 H

Garis Lurus Zakat

Selasa, 8 Januari 2019 14:01
FOTO I Dok. pribadi
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk bergerak melintasi sejarah zakat di tanah air. Bagaimana peran Bapak Bangsa dan Pemimpin Republik terhadap perkembangan zakat di Indonesia.

Sharianews, Setidaknya ada dua tipikal garis yang penulis kenal yaitu garis lurus dan garis putus-putus. Dalam beberapa hari terakhir, kedua garis tersebut menjadi hal yang menarik bagi penulis. Mencermati kedua garis tersebut seakan memunculkan sebuah persepsi. Bahwa kedua garis tersebut tercipta bukan tanpa maksud, pasti ada makna yang bisa diungkap. Kali ini penulis membatasi diri untuk mencermati garis lurus saja.

Bagaimana sebuah garis mampu menggerakkan imajinasi penulis. Apakah Garis lurus dapat menjadi sebuah ilustrasi, apakah besarnya minat publik terhadap tata kelola zakat muncul dengan sendirinya. Apakah ada garis lurus yang menghubungkan pengelolaan zakat masa kini dengan pengelolaan zakat masa lalu. Apakah ada peran Founding Father dan Pemimpin Negara dalam praktik pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk bergerak melintasi sejarah zakat di tanah air. Bagaimana peran Bapak Bangsa dan Pemimpin Republik terhadap perkembangan zakat di Indonesia.

Dibulan Ramadhan tahun 2018, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, media nasional, baik media cetak maupun media elektronik ramai memberitakan pembayaran zakat Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu Badan Amil Zakat Nasional menerima zakat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, serta pejabat negara lainnnya di Istana Negara .

Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa dan menyempurnakan ketaatan kita,

ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan Saya mengajak para muzaki, pemberi zakat untuk memberikan zakat melalui BAZNAS supaya lebih aman, teratur, tepat penyalurannya kepada mustahik, demikian yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu.

Marilah sejenak kita lihat peran Pemimpin Bangsa sejak zaman Presiden pertama hingga presiden yang sekarang. Presiden Soekarno pada tanggal 7 Mei 1953 atas permintaan Ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) A. Dahlan Ranuwihardjo menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Indonesia (UI) berjudul “Negara Nasional dan Cita-cita Islam”. Bung Karno menguraikan kedudukan Pancasila dan Islam, “… sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak sekejap mata pun aku mempunyai lubuk pikiran di belakang kepalaku ini melarang kepada pihak Islam untuk menganjurkan propaganda cita-cita Islam.

Dalam petika pidato tersebut, penulis memberanikan diri menarik kesimpulan bahwa Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno turut berperan dalam perkembangan Islam dan zakat di tanah air. Pidato tersebut menjadi angin segar dalam perkembangan pengelolaan zakat secara lebih terstruktur dan modern.

Pengelolaan zakat di tanah air memiliki legalitas formal dan sesuai dengan syariat Islam. Gagasan tentang pentingnya zakat dikelola dan diatur oleh dalam peraturan, ternyata pernah disampaikan oleh tokoh bangsa lainnya, yaitu bapak Mohammad Hatta (Bung Hatta).

Pada pidato Dies Natalis Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, 2 September 1970, Bung Hatta menyoroti persoalan kesejahteraan sosial yang belum memenuhi cita-cita kemerdekaan bangsa. “Apabila ada sekiranya peraturan yang tepat untuk menampung dan menjuruskan penerimaan uang zakat yang wajib bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam membayarnya, maka sebagian besar dari tuntutan pasal 34 UUD 1945 itu sudah terlaksana”.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, gagasan atas potensi dan pentingnya zakat sebagai sumber alternatif pengurangan jumlah angka kemiskinan kembali mengemuka. Beliau ingin pengelolaan zakat menjadi lebih tertata. Dalam Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, 26 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengumumkan akan mengurus pengurusan zakat besar-besaran. Untuk memperkuat aturan ini keluar Pengumuman Presiden RI No 1 tahun 1968.

Pengumuman Presiden itu berisi himbauan masyarakat mengirimkan zakat, derma atau sedakahnya ke Presiden Soeharto, melalui Amil yang ditunjuk maupun melalui pos wesel dan rekening giro. Saat ini ataupun di masa-masa mendatang, saya tidak akan mengambil hak amilnya berupa seperdelapan dari hasil zakat, & janji Presiden Soeharto pada tanggal 8 November 1968. Bentuk nyata atas himbauan presiden tersebut terbentuklah sebuah lembaga formal Badan Amil Zakat (BAZIS) di Jakarta.

Setahun sejak pengumuman tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid.

Berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berlanjut dengan kepemimpinan Presiden Bachruddin Jusuf Habibie. Pada masa kepemimpinan Beliau, muncul dorongan atau usulan dari masyarakat pegiat zakat supaya ada peraturan yang mengatur tata kelola zakat secara nasional.

Dorongan tersebut membuahkan hasil dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Pada tanggal 23 September 1999, Presiden Republik Indonesia bapak Bachruddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian perjalanan tata kelola zakat berlanjut kepada era Presiden setelahnya.

Presiden Republik Indonesia bapak Abdurrahman Wahid menetapkan dan menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode pertama, 2001 sampai 2003. Keputusan ini memberikan kewenangan kepada anggota Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS menarik dan mengelola zakat. Bapak Achmad Subiyanto ditunjuk sebagai Ketua BAZNAS yang pertama.

Kemudian pada tahun 2004, Presiden Republik Indonesia ibu Megawati Soekarno Putri menandatangani Keputusan Presiden RI No.103 tahun 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang perubahan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode 2004 sampai 2007.

Berlanjut dimasa kepemimpinan bapak Presiden DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 7 november 2008 Presiden menandatangani Keputusan Presiden RI No.27 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode 2008 sampai 2011.

Tahun 2012 Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012, tentang perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode tahun 2008-2011 sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Periode Kepengurusan BAZNAS selanjutnya termaktub dalam Salin Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66/P tahun 2015 tentang pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020. Keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo pada tanggal 30 Juli 2015.

Dengan terbitnya keputusan tersebut maka dimulailah periode ketiga kepengurusan Badan Amil Zakat  Nasional, yang saat ini diketuai oleh bapak periode Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

Menilik perjalanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepanjang tahun 2001 sampai sekarang telah

memunculkan tiga generasi zakat yaitu periode kepengurusan bapak Drs. H. Achmad Subianto, MBA, periode bapak Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, dan periode Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA., CA.

Ketiga periode menjadi sebuah garis lurus yang saling menguatkan. Pada masa kepemimpinan bapak Drs. H. Achmad Subianto, MBA., Badan Amil Zakat Nasional mulai bergeliat menjalankan aktifitasnya. Pada masa itu BAZNAS adalah rumah baru, sebagai bangunan baru tentu saja banyak hal yang harus dilakukan. Dimulai dari menentukan model, struktur, personil atau Amil , dan tentu saja dana. Mengutip pepatah Jawa “Jer basuki mawa bea” yang secara harfiah berarti , setiap keberhasilan/ kesuksesan itu membutuhkan biaya/ pengorbanan”.

Periode kedua adalah masa kepemimpinan Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, Msc. Pada masa kepemimpinannya, BAZNAS semakin dikenal publik. Misi besarnya adalah memberikan pemahaman fiqh tentang wajibnya zakat, masih banyak masyarakat yang awam perihal ibadah zakat maal, terutama tentang kewajiban atas zakat profesi atau penghasilan. Tercatat Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang menunaikan zakat di istana Negara diera kepemimpinan Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, Msc.

Tahun 2015 hingga sekarang adalah era kepemimpinan bapak Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA., CA. Pada masa kepemimpinan beliau BAZNAS menjalani tahun-tahun penuh prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Internasional. Diantara prestasi yang diperoleh adalah penerimaan GIFA Award di Bosnia. BAZNAS dalam hal ini bapak Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA., CA. menerima penghargaan Global Islamic Finance Award dari Presiden Bosnia Bakir Izetbegovic.

Demikian garis lurus zakat yang berhasil penulis tarik sepanjang perjalanan BAZNAS dalam tiga periode kepengurusannya.(*)

Oleh: Taris (Kabag PID BAZNAS)