Senin, 27 Mei 2019
23 Ramadan 1440 H
Home / Q&A / Ganti Rugi dari Pinjaman Gadai

Ganti Rugi dari Pinjaman Gadai

Selasa, 27 November 2018 08:11
ILUSTRASI FOTO | Dok. sahabatpegadaian.com
Bagaimanakah perhitungan ta'widh pada produk Rahn Tasjily di Pegadaian syariah. Apakah berdasarkan rumus % X angsuran atau % x jumlah pinjaman atau hal lainnya?

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Mohon izin untuk bertanya Ustadz, mengenai perhitungan ta'widh pada produk Rahn Tasjily di Pegadaian syariah.

Saat ini menggunakan perhitungan % dari jumlah angsuran. Sedangkan dalam angsuran tersebut adalah jumlah dari cicilan pinjaman dan cicilan mu'nah pemeliharaan.

Apakah tidak termasuk mengambil manfaat dari pinjaman jika demikian? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Budi, tinggal di Makassar.

Jawab:

Sdr. Budi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan hanya di Lembaga Keuangan Syariah saja. Amin.

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ta'widh, 'iwadh, mu'awadhat artinya tukeran, tuker-tuker, jual beli. Ketika ada ta'widh atas produk apapun, maka prinsipnya adalah jual beli.

Ta'widh bisa untuk transaksi apapun yang dasarnya adalah jual beli. Namun, penggunaan istilah ta'widh yang biasanya dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah khusus untuk skema ganti rugi penagihan (atas nasabah menunggak bayar kewajiban).

Ta'widh di LKS biasanya dikenakan untuk mengganti biaya transportasi, akomodasi dan biaya sejenisnya yang digunakan untuk proses penagihan nasabah. Hukumnya halal.

Berikutnya dalam hal penghitungan biaya ta'widh, pada prinsipnya adalah riil, yang nyata-nyata terjadi, misalnya biaya penggantian bahan bakar minyak (BBM), biaya pulsa, biaya tenaga (jasa).

Riil adalah ketika objeknya benar-benar ada. Jika objek pengenaan ta'widhnya adalah BBM, maka BBM-nya harus benar-benar ada dan dilibatkan dalam proses penagihan.

Jika objek pengenaan ta'widhnya adalah sarana komunikasi, maka sarana komunikasinya harus ada, misalnya telepon seluler, pulsa dan sejenisnya.

Jika objek pengenaan ta'widhnya adalah effort atau jasa penagihan, maka effort jasa penagihannya harus ada.

Selanjutnya adalah metode perhitungan biaya ta'widh. Perhatikan bahwa skema ta'widh itu berlaku hukum penggantian atau pertukaran atau jual beli.

Tidak ada aturan khusus

Tidak ada aturan khusus terkait cara perhitungan dalam jual beli. Oleh sebab itu, penghitungan ta'widh ini silahkan diatur saja sesuai kebiasaan yang berlaku.

Jika selama ini penghitungan ganti rugi alias ta'widh ini berdasarkan % x angsuran, ya silahkan saja. Jika ingin berdasarkan % x hal lain, pun silahkan saja. Tak ada aturan yang mengikat terkait penghitungan ta'widh ini.

Terkait metode penghitungan, Fatwa DSN MUI hanya melarang penghitungan fee atau ujrah jual beli manfaat dihitung dengan rumus % x pinjaman. Ini pun dilarang karena untuk menghindari sifat riba yang mungkin disalahpahami masyarakat.

Apalagi skema ini juga tidak melanggar Riba pada Pinjaman. Riba pinjaman adalah ketika ada pinjaman bersyarat aliran manfaat bagi pemberi pinjaman.

Dan saya tegaskan lagi bahwa skema ta'widh ini muncul dalam rangka menggantikan barang atau effort tertentu, misalnya dalam rangka penagihan atas nasabah zhalim. Jadi, bukan karena pinjaman.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa penghitungan biaya ta'widh berdasarkan skema % x angsuran, itu sah-sah saja. Jadi, pengitungan ta'widh yang dilakukan Pegadaian Syariah sudah sesuai syariah. Wallahu a'lam. (*)

 

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin