Minggu, 24 Januari 2021
11 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Keuangan / Fatwa Keharaman Riba Belum Mendongkrak Pertumbuhan Bank Syariah
-
Ternyata persoalan halal-haram bunga bank hanya sedikit menggugah kesadaran masyarakat untuk mengalihkan dananya ke bank yang tidak memberikan riba.

Ternyata persoalan halal-haram bunga bank hanya sedikit menggugah kesadaran masyarakat untuk mengalihkan dananya ke bank yang tidak memberikan riba.

Sharianews.com, Jakarta - Manjelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah menfatwakan bahwa bunga bank sebagai riba dan haram hukumnya. Fatwa MUI yang dirilis pada  4 Januari 2004, itu  antara lain berbunyi “Praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.”

Seperti fatwa sebelumnya, yang mengatur tentang tabungan, fatwa ini juga sempat memberikan harapan besar  kepada sektor keuangan syariah, yang memang masih baru. Namun ternyata belum memberikan pengaruh signifikan. 

Padahal pada fatwa terdahulu, yang dikeluarkan pada 1 April 2000, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, MUI telah menyatakan dengan tegas dua jenis tabungan yang berbeda.

Ada tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan kedua tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.

Faktanya kedua fatwa ini tidak serta-merta mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Juga tidak berpengaruh besar pada tergerusnya ceruk pasar perbankan konvensional.

Inilah fenomena yang terjadi pada bank konvesional dan bank syariah. Bahkan hingga hari ini. Anif Punto Utomo, dkk dalam bukunya “Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam”  mengutarakan bahwa ketika fatwa tersebut diwacanakan dan masuk dalam ranah diskusi masyarakat, ada kekhawatiran dari bank konvensional bahwa nasabah deposan muslim akan berbondong-bondong memindahkan dananya ke bank syariah.

Praktisi dan pengelola bank syariah pun boleh tersenyum atas fatwa itu. Mereka berharap akan  kebanjiran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbondong-bodong menjadi nasabah bank syariah, yang dinilai lebih sesuai dengan keyakinan umat Islam.

Kenyataannya, apa yang dibayangkan meleset. Adanya fatwa tersebut tidak mengakibatkan lonjakan yang berarti dalam perolehan DPK di bank syariah. Persoalan halal-haram bunga bank seperti difatwakan oleh MUI, ternyata hanya sedikit menggugah kesadaran masyarakat untuk mengalihkan dananya ke bank yang tidak memberikan riba.

Tercatat setahun setelah fatwa riba dikeluarkan, perolehan DPK per Desember 2003 ke Desember 2004 memang naik dua kali lipat, dari Rp 5,72 triliun menjadi Rp 11,86 triliun. Namun, kenaikan itu tidak sebanding dengan dana yang terdapat pada bank konvensional.

Menurut pengamat ekonomi Islam, Ahmad Ifham Sholihin, fenomena ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan bank konvensioal dan bank syariah, baik itu Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

 

Perbedaan prinsip yang belum dipahami nasabah

Tidak bisa dipungkiri, saat ini memang masih ada pemahaman yang keliru tentang praktik bisnis yang dijalankan di kedua bank. Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan, sistem kerja antara bank syariah dan konvensional masih sama. Begitu pula transaksi di BPR dan BPR syariah. Yang membedakan hanya istilahnya saja.

Menurut Ahmad, begitu ia biasa disapa, persoalan ini memang sudah berlangsung lama, dan sering menimbulkan pemikiran keliru di masyarakat. Menurutnya, untuk menghadapi persaingan antara bank syariah dan konvensional, upaya yang dilakukan perbankan syariah memang masih lemah.

Sosialisasi mengenai produk-produk bank syariah masih kurang, sehingga pemahaman masyarakat tentang produk-produk bank syariah juga masih minim.

Untuk itu ujarnya, diperlukan edukasi kepada masyarakat secara luas dan masif. Baik oleh praktisi perbankan maupun melalui media.  Ini penting karena menurutnya masih banyak dijumpai para praktisi perbankan syariah yang justeru membuat masyarakat makin menjauh, karena penyampaian yang kurang tepat dan tidak sabaran.

Sebagai contoh, pernah ada, “Masyarakat bertanya ; di syariah bunganya berapa persen? Praktisi yang bijak itu harusnya sabar menjelaskan secara runut, tetapi kadang-kadang praktisi itu tidak menjelaskan, dan malah menjawab sekenanya, "ya kadang-kadang sekian persen" ada yang seperti itu,” ujarnya.

Padahal menurut Ahmad, penjelasan yang benar bukan pada prosentasenya. Tetapi lebih menekankan pada prinsip bagi hasilnya. Inilah yang sering menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat yang menganggap sistem kerja bank syariah dan konvensional cenderung masih sama.

Ahmad kemudian memberikan gambaran beda antara transaksi di BPR dan BPRS untuk produk pinjaman. Transaksi di BPRS yang menggunakan akad pinjaman sangat sedikit dan hanya cast-cast tertentu, selebihnya dengan sistem dagang. “Pokoknya dagang saja. Memiliki rumah ini, dagang. Akadnya pun macam-macam bisa pakai jual beli, bisa pakai sewa berakhir lanjut menjadi milik,” tambahnya.

Ia melanjutkan, "Simpan pinjam di konvensional pakai kredit, sedangkan di syariah tidak boleh ambil untung. Paling-paling keuntungannya dari biaya pemeliharaan,” jelas Ahmad.

Ahmad mengatakan produk-produk syariah adalah hasil dari modifikasi akad. Ia mencontohkan di BPR terdapat kredit kepemilikan kendaraan. Di BPRS juga memiliki produk ini, yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan sesuai syariah, yang jika dilihat dari transaksinya jelas sangat berbeda.

“Syariah menggunakan akad jual beli, sedangkan konvensional dengan kredit plus bunga. Jadi sebetulnya dari sisi diversifikasi produk, peruntukannya kurang lebih sama. Yang berbeda cara memperoleh keuntungannya itu. Inilah bedanya pembiayaan di syariah dengan kredit secara konvensional. Tujuannya sama-sama ingin memiliki kendaraaan. Akad dan transaksinya yang berbeda,” jelasnya.

 

Perbedaan istilah dan akad transaksi

Perbedaan lain antara BPRS dan BPR  konvensional, menurut Ahmad  dimulai dari perbedaan istilah, perbedaan transaksi dan akad kontraknya. Saat istilah kontraknya berbeda, maka mau tidak mau, skema dan hukumnya juga berbeda. Begitu juga alur, penjurnalan, dan akuntansinya.

Sebagai contoh, “Jika di BPR konvensional menabung dijanjikan dapat bunga, maka di BPRS saat menabung tidak dijanjikan dapat bunga sekian rupiah, karena nasabah memberikan modal ke BPRS untuk dagang. Saat proses penempatan atau pemberian modal ( yang dititipkan/ditabung) itu belum ada hasil yang bisa dipastikan. Nah, inilah yang diterapkan BPRS,” jelas Ahmad, kepada sharianews.com, di Jakarta, Senin (4/8/2018).

Ia menambahkan, hal itu merupakan perbedaan yang sangat nyata. Hitung-hitungan rumusnya juga berbeda. Sistem bunga itu persen kali pokok. Berbeda dengan saat menabung di BPRS, yang menganut sistem bagi hasil, di mana perhitungannya, persen kali hasil/keuntungan.

“Dari sejak awal di BPR konvensional akad seperti itu. Begitu nasabah menabung, sudah dijanjikan dapat bunga dengan rumusan persen kali pokok, yang berarti langsung dapat hitungan rupiah. Sementara di BPRS tidak. Uang nasabah yang ditabung, dijadikan modal usaha terlebih dahulu, nanti jika sudah ada hasil, dibagi sesuai kesepakatan,” jelas penulis buku “Ini, Lho Bank Syariah” ini.

 

Beda akad kridit BPR dan BPRS

Bagaimana perbedaan akad kredit di BPR dan BPRS? Perbedaannya pada BPR syariah skemanya adalah dagang, akad pembiayaan, sementara di BPR konvensional skemanya kredit.

Ahmad menjelaskan, “Pembiayaan itu ada dua besaran. Jika bukan dengan kongsi, melalui cara jual beli. Kongsi itu berarti dasarnya kerja sama bagi hasil. Artinya sejak awal itu kontraknya berbentuk kerja sama bagi hasil, yang berarti belum ada hal pasti yang bisa diperoleh atau dibagikan. Berbeda dengan jual beli, karena namanya jual beli, itu harus sudah dapat dipastikan nominal rupiahnya sejak awal.”

Bank syariah yang menerapkan jual beli menggunakan angsuran. Nominal hutangnya tidak boleh bertambah. Berbeda dengan konvensional, hanya mengenal kredit yang mensyaratkan kembalian dengan tambahan bunga sekian persen.

Sementara kegiatan simpan pinjam di BPR Syariah tidak diperbolehkan mengambil profit. "Mengambil profit hanya diperuntukkan lewat akad jual beli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa.”

Untuk menjelaskan perbedaan prinsip akad ini, Ahmad memberikan contoh kongkrit, “Di bank syariah terdapat akad, mereka mempunyai produk gadai syariah, misalnya. Jadi orang datang ke bank syariah, dia menggadaikan barang. Kemudaian nasabah itu dipinjami uang, misalnya Rp 1 juta, karena akadnya pinjam, nasabah itu hanya harus mengembalikan pokok pinjaman Rp 1 juta juga. Tetapi si nasabah itu wajib menafkahi barang yang digadai. Nah, dari nafkah terhadap barang inilah keuntungannya,” ujarnya.

 

Pekerjaan rumah masih banyak

Tampaknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh sektor keuangan syariah. Baik pada sektor perbankan syariah umum, maupun pada sektor BPRS. Lebih-lebih jika harus bersaing dengan bank konvensional, maka sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman praktik perbankan syariah masih perlu dilakukan dan harus secara militan.

Pengamat Ekonomi Islam, Euis Amalia, menyoroti masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah. Bahkan, gerakan-gerakan Islam maupun isu-isu agama yang terjadi belakangan ini, termasuk gerakan aksi 212,  tidak berpengaruh terhadap sikap masyarakat muslim.

“Mereka memang membuat koperasi 212, tetapi tidak serta-merta mereka kemudian menjadi nasabah bank syariah. Padahal mestinya sentimen atau isu keagamaan yang kemarin potensial, ini harus menjadi potensi umat untuk mendukung peningkatan omset bank syariah,” jelas Dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri  (UIN) Syarif Hidayatulah ini, Rabu (27/7/2018).

Euis menyinggung gerakan umat Islam yang salah sasaran sehingga tidak berpengaruh terhadap ekonomi Islam. Koperasi 212 dinilainya salah, karena membuat mart-mart yang produknya dari unilever. Sementara yang dibutuhkan mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) agar bisa besar tumbuh besar, dan bukan praktik jual yang seperti saat ini.

Bagaimana pun, meski tidak tumbuh pesat, keberadaan BPRS dan semua produk yang ditawarkannya, mestilah memberikan keuntungan dari segi kenyamanan dalam mendukung bisnis berbasis non ribawi.

Seperti yang diidealkan, tentu  produk-produk BPRS selayaknya akadnya, seluruhnya disesuaikan dengan dengan fatwa Dewan Suariah Nasional, Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI), baik terkait dengan model akad murabahah, musyarakah maupun akad-akad syariah lainnya. Kiranya. *(SN)

 

 

Reporter : Aldiansyah Nurrahman.

Editor : Ahmad Kholil