Sabtu, 4 Februari 2023
14 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / Empat Jurus Turunkan Kredit Macet ala BPR Syariah Patriot
Stan BPR Syariah Patriot saat menjemput calon nasabah. Foto: Dok. Swarabekasi.com
Kredit macet 2 persen, begini cara BPR Syariah Patriot.

Kredit macet 2 persen, begini cara BPR Syariah Patriot.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), April 2018, kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah, menyentuh angka lebih dari 10 persen.  

Menanggapi soal kredit macet yang terus melambung, Direktur Utama BPR Syariah Patriot, Syahril T. Alam, punya jurus khusus. Menurutnya, dengan jurus ini, ia dapat menurunkan angka kredit macet di BPR yang ia nakhodai itu.

Ia menambahkan, BPRS Patriot dalam kondisi yang sehat. Pada Juni 2018, kredit macet hanya sebesar 2 persen. Jauh di bawah ambang batas OJK sebesar 7 persen.

“Untuk menciptakan pembiayaan berkualitas baik itu paling tidak ada empat jurus yang perlu dilakukan. Yaitu, analisa akurat, legalnya kuat, monitoringnya ketat, dan terakhir remedialnya cepat,” ungkap Syahril kepada Sharianews.com di Bogor (14/7).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Bank Syariah Indonesia Kompartemen BPR Syariah ini menjelaskan, remedial cepat itu berarti ketika terdapat suatu masalah, BPR Syariah Patriot cepat mengatasinya. Tidak menunggu waktu lama.

“Dengan menerapkan jurus ini, insya Allah, kami bisa mengendalikan kredit bermasalah. Jika sudah terdeteksi ada peringatan bahaya, kita langsung monotoring dengan cepat. Remedialnya juga cepat,” paparnya.  

BPRS Patriot, tambahnya, selalu mendeteksi dini suatu masalah yang muncul dan secara cepat dan tepat menyusun langkah untuk mencari solusinya.

“Kalau monitong lemah, remedialnya pun lamban. Ada masalah dibiarkan. Hal itu dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengatasi masalah kredit macet,” tuturnya.

Syahril juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait masih tingginya tingkat kredit macet di BPRS. Ia mencontohkan BPR Syariah di Papua yang kredit macetnya sempat menyentuh angka 90 persen.

“Itu karena saat terjadi masalah, para pemegang saham lama tidak beroperasi. Hanya mendiamkan saja. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Sudah ditangani dengan pemegang saham baru,” jelasnya di sela-sela Pelatihan Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi Kualifikasi Komisaris dan Direktur BPR Syariah di Bogor (13/7).  

BPR Syariah Patriot berdiri pada 30 November 2005, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2005 di Bekasi. Izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/62/KEP.BGI/2006 Tanggal 31 Agustus 2006.

Berawal dari Perusahaan Dagang kini menjadi Perserotan Terbatas, berdasarkan Perda No.5 Tahun 2009. Selain itu, berubah nama dan logo pada 01 Juni 2013 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat Keputusan Departemen Hukum dan HAM No. AHU-60797.AH.01.02 Tahun 2013.

BPRS Patriot mempunya visi  menjadi BPR Syariah yang sehat, menguntungkan dan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan misi menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat, meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat, mengembangkan ekonomi rakyat sesuai syariah, dan memasyarakatkan dinul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman.

Editor: A.Rifki