Kamis, 14 November 2019
17 Rabi‘ al-awwal 1441 H
Home / Haji umrah / Electronic Visa Diharapkan tidak Menganggu Regulasi Kemenag
FOTO I Dok. muslimgirltraveler.com
"Dalam konteks ini imbasnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI Nizar Ali.

Sharianews.com, Jakarta ~ Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan elektronik visa (e-visa). Kebijakan berbasis teknologi informasi tersebut harus diantisipasi agar tidak mengganggu regulasi Kementerian Agama dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Dalam konteks ini imbasnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI Nizar Ali, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas penyelenggaraam perjalanan ibadah umrah, di Jakarta, Senin (24/6).

Ditambahkan Nizar, revolusi industri IT tidak bisa dimungkiri ada di dalam seluruh aspek kehidupan, terutama tehadap penyelenggaraan ibadah umrah.

Perkembangan yang begitu cepat ini seakan menghantam semua pihak jika tidak dicarikan solusinya. 

"Sehingga betul ini berdampak pada aspek-aspek yang tentu berimplikasi pada aspek negatif. Satu sisi tentu ada positifnya tetapi ada juga negatifnya," katanya. 

Dalam konteks ini terkait kebijakan Pemerintah Saudi tentang e-visa adalah bagaimana kita semua bisa menutup aspek negatif ini dengan rekomendasi yang dihasilkan dari para pihak yang hadir dalam Focus Group Discussion yang digelar Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama. 

Nizar mengatakan arus perkembangan teknologi IT terhadap penyelenggaraan umrah adalah munculnya umrah atau haji backpacker yang begitu besar. Hal tersebut memang riil terjadi di masyarakat ketika ingin berangkat umrah murah dan berangkat haji tanpa antrian.

"Dan secara faktual tetangga saya juga melakukan ini sendiri dan itu berhasil. Tidak usah melalui PPIU dan ini implikasinya besar, sementara kalau ini terjadi lalu apa gunanya perizinan PPIU," katanya.

Nizar mengatakan, bagi masyarakat yang melakukan backpacker untuk umrah dan haji ini tidak menjadi masalah ketika memiliki pengalaman yang baik. Akan menjadi masalah ketika backpacker itu memiliki pengalaman sebaliknya karena ada pihak tertentu melakukan niat tidak baik melalui kesempatan ini. 

"Akan tetapi nanti kalau dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang punya niat tidak baik ini tentu akan berakibat fatal juga. Sementara ini program umrah aja belum selesai tiba-tiba muncul kebijakan yang menurut saya ini perlu kita antisipasi bersama," katanya.

Untuk itu kata Nizar, Menteri Agama melaui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama mengundang asosiasi PPIU (Patuhi dan Sapuhi), Kemeninfo, Kemenlu, Imigrasi, BPKN dan KBSA ini untuk memberikan masukan terkait kebijakan Pemerintah Saudi dengan e-visa-nya. 

"Maka teman-teman di Patuhi bisa merespon memberikan masukan yang terkait dengan kebijakan dalam konteks ini dan yang terkait dengan Keimigrasian, Kemeninfo dan lain sebagainya sesuai dengan peran masing-masing," katanya. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo