Jumat, 20 September 2019
21 Muḥarram 1441 H
Home / Sharia insight / Ekosistem Tekfin dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia
FOTO I Dok. aa.com
Dikutip dari Bank Indonesia, “Tekfin merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja”.

Sharianews.com, 

Layanan keuangan digital, seperti GoPay, OVO, PayTren, dan kawan-kawannya tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Merekalah contoh bentuk hadirnya fintech atau teknologi finansial (tekfin) di tengah-tengah kita. Kehadiran tekfin menjadikan mudahnya transaksi di manapun dan kapanpun.

Dikutip dari Bank Indonesia, “Tekfin merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja”. Tekfin dapat memangkas proses dan sistem traksaksi menjadi lebih mudah, ekonomis, dan efisien, tetapi tetap efektif.

Istilah dan isu terkait tekfin baru ramai dalam beberapa tahun belakangan ini. Padahal secara implementasi, pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan telah kita jalani sejak lama. Bahkan, sejak adanya perbankan yang beroperasional dan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari membuktikan bahwa sebenarnya teknologi dalam urusan keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Tengok saja layanan mobile/internet banking yang telah lama berjalan. Disusul dengan menjamurnya pembayaran daring tagihan-tagihan mainstream, seperti air, listrik, asuransi, hingga ZISWAF melalui beragam platform besutan perbankan maupun nonbank.

Layanan jasa keuangan lainnya yang turut tumbuh subur di era tekfin ini, antara lain crowdfunding dan peer-to-peer lending, yang bergerak di lini pembiayaan. Meskipun terkesan mudah dan cepat, namun keberadaan tekfin nyatanya berpeluang besar membawa dampak negatif, seperti muculnya shadow banking yang akan merugikan.

Di Indonesia sendiri, ekosistem tekfin semakin menguat sejak Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) terbentuk pada September 2015. Tercatat tekfin di Indonesia berkembang di kisaran 30 persen hingga November 2018. Dirasa hadir dan meluasnya tekfin dalam masyarakat mulai menuai beragam dampak positif beserta kemungkinan dampak negatifnya, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun segera merilis peraturan-peraturan yang menjadi koridor pelaksanaan tekfin di Indonesia, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Lalu bagaimana kesesuaian syariah layanan-layanan tekfin ini? Sebenarnya tidak akan ada masalah  selama prinsip-prinsip dasar muamalah tidak dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain tidak mengandung sesuatu yang haram, bebas riba, ketidakjelasan (gharar), manipulasi (maysir), serta kedzaliman (bathil). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Teknologi hanya berperan sebagai media perantara. Selama proses dijalankan dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan aturan syar’i, maka segala bentuk transaksi dengan tekfin sah dilakukan.

Tekfin syariah menjadi perhatian banyak pihak, sehingga pada tahun 2017 dibentuklah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Berdasarkan data AFSI, jumlah tekfin di tahun 2018 telah mencapai 41 perusahaan dan akan terus bertambah seiring dinamisme era digital 4.0. Tumbuh kembangnya  industri ini semakin signifikan karena sudah dipayungi oleh hukum yang mengakomodasi ruang gerak tekfin syariah.

Tekfin syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Pasar menjadi lebih luas dan inovasi produk pun lebih beragam. Tercatat saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah (di luar saham syariah) berada di kisaran 8 persen. Terbilang minim untuk negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mencapai 87 persen.

Untuk menggenjot pemanfaatan tekfin syariah, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Tetap akan ada pasar yang belum dapat menikmati layanan ini, yaitu mereka yang rendah literasi digital dan keuangan syariah. Terdapat dua kemungkinan, yakni konsumen sama sekali tidak bisa masuk dan mengakses tekfin serta konsumen yang justru terkena arus negatifnya, seperti terjerat penipuan investasi maupun kredit daring bodong.

Hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan data penduduk yang telah terhubung ke internet adalah sebesar 54 persen atau sekitar 143 juta jiwa sepanjang tahun 2017. Di antara 54 persen tersebut, belum seluruhnya memahami sistem keuangan syariah dan implikasinya untuk kehidupan. Tercatat oleh OJK, bahwa tingkat literasi keuangan syariah kita di tahun 2017 masih jauh lebih rendah dari konvensional, yaitu di kisaran 8 persen saja. Begitupun inklusi keuangan syariah juga hanya 11 persen, sedangkan konvensional adalah 68 persen.

Perlunya upaya-upaya sinergis dan kolaboratif antarpihak untuk mendorong pemahaman masyarakat akan tekfin dan keuangan syariah. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada peningkatan permintaan konsumen akan produk-produk keuangan syariah. Perbankan syariah dan perusahaan-perusahaan tekfin bukanlah saling bersaing, namun bersama-sama menciptakan ekosistem sehat untuk implementasi keuangan syariah yang mudah dan bermaslahah untuk umat. Begitupun dukungan dan pengawasan oleh pemerintah, AFSI, serta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)  untuk tekfin syariah di Indonesia, baik melalui regulasi, sosialisasi edukasi, serta riset-riset di bidang ini.

Wallahu’alam.

oleh: Dr. rer.nat. Jaenal Effendi, SAg MA & Kartika Andiani, SE MSi

Tags: