Sabtu, 8 Mei 2021
27 Ramadan 1442 H
Home / Sharia insight / Ekonomi Politik Wakaf

Ekonomi Politik Wakaf

Kamis, 11 Februari 2021 23:02
Ekonomi wakaf adalah ekonomi berbagi, bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis yang berprinsip menguasai. Semangat berbagi yang dikelola institusi wakaf dapat menjadi sumber energi untuk mengatasi resesi ekonomi dan problem pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sharianews.com, Polemik pasca diluncurkannya GNWU (Gerakan Nasional Wakaf Uang) oleh Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 25 Januari 2021 lalu masih terus bergulir hingga saat ini. Beragam pendapat masyarakat muncul dalam merespon hal tersebut, baik yang pro maupun yang kontra. Dinamika tersebut terlihat antara lain dari ragam komentar netizen yang terekam di media sosial.

Jika melihat perkembangan ekonomi syariah hari ini, termasuk perkembangan wakaf, maka fase yang dimasuki oleh gerakan ekonomi syariah adalah fase ekonomi politik. Ekonomi politik, menurut Guru Besar IPB Didin Damanhuri, didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara proses politik dan institusi kekuasaan, dengan kegiatan dan output ekonomi, serta dengan kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Ekonomi politik juga merupakan proses transformasi suatu gagasan atau ide ekonomi, yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan negara. Ketika diterapkan menjadi kebijakan, maka diharapkan akan memberi dampak pada penguatan perekonomian. Gagasan atau ide yang telah diadopsi menjadi kebijakan ini yang kemudian akan menjadi mazhab ekonomi suatu negara.

Karena itu, ujung dari setiap pertarungan ide atau gagasan ekonomi ini terletak pada pertanyaan, apakah negara akan menerapkan gagasan ini atau tidak. Atau negara baru sebatas pada dukungan verbal tanpa ada hal kongkrit yang bersifat fundamental yang dijalankannya. Disinilah seninya mengelola dan mendorong ide ekonomi menjadi kebijakan ekonomi.

Tentu saja ada banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan berhasil tidaknya dan efektif tidaknya transformasi ide menjadi kebijakan ini. Faktor tersebut antara lain dapat dilihat dari konstalasi politik dan kondisi psikologis serta sosiologis masyarakat. Karena itu, pilar kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh aspek literasi dan edukasi, baik terhadap pemangku kepentingan politik maupun publik. Tanpa literasi dan edukasi, seringkali kebijakan tersebut menjadi kurang efektif.

Sebagai contoh, ketika Presiden Pakistan Zia ul Haq mengambil alih kekuasaan dari PM Zulfikar Ali Bhuto dan kemudian mengumumkan pemberlakuan sistem keuangan tanpa bunga, maka perekonomian Pakistan langsung collapse dan mengalami tekanan yang luar biasa. Ini terjadi karena perubahan tersebut tidak didukung strategi literasi dan edukasi yang tepat. Juga dikarenakan ketidaksiapan Pemerintah Pakistan saat itu dalam menyiapkan institusi alternatif pengganti lembaga keuangan konvensional.

Dalam konteks Indonesia, gerakan ekonomi syariah sejak awal kemunculannya, selain mengorganisasikan kekuatannya pada level grass root, juga telah mencoba berdialog dan berdialektika dengan para pemegang kekuasaan. Gerakan ekonomi syariah, yang berangkat dari inisiatif masyarakat, atau dikenal dengan istilah society-driven movement, juga telah bekerja menawarkan gagasan dan idenya kepada para stakeholder politik yang ada, yang memiliki beragam latar belakang pandangan dan kepentingan.

Ekonomi syariah di Indonesia, yang telah melewati berbagai periode kepresidenan ini, diyakini akan terus membesar dan menguat, serta dapat bekerja dalam situasi politik apapun. Ini karena dukungan akar rumput yang kuat serta kemampuan adaptasi terhadap atmosfir politik yang ada.

Dengan kekuatan masyarakat, perlahan tapi pasti, respon kekuasaan juga semakin baik dan kondusif. Pada akhirnya bertemulah antara society-driven dengan political will negara, yang membuat ide-ide ekonomi syariah kemudian diadopsi menjadi kebijakan. Puncaknya, lahirlah beragam UU yang mengakomodasi berbagai ide ekonomi syariah, seperti UU zakat, wakaf, SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), perbankan syariah, jaminan produk halal, dan keuangan haji. 

Namun demikian, proses pertemuan antara inisiatif masyarakat dengan kebijakan negara ini tidak luput dari dinamika. Pro kontra selalu terjadi dalam setiap proses yang dilakukan. Mulai dari kekhawatiran bahwa ekonomi Islam bertentangan dengan Pancasila dan kemajemukan bangsa, sampai pada proses judicial review di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tabayyun konstitusi. Inilah dinamika yang menjadi konsekuensi logis hubungan antara ekonomi syariah dengan kekuasaan. Tinggal bagaimana kita mengelola hubungan ini agar resultantenya positif. Hubungan boleh naik turun, namun trennya harus positif dan meningkat.

Dinamika wakaf

Dalam konteks wakaf, hubungan antara gerakan wakaf yang diinisiasi dengan institusi kekuasaan juga sangat dinamis.  Ini tercermin dari perjalanan panjang wakaf, yang hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, namun baru berhasil memasuki ranah kekuasaan formal tertinggi saat diberlakukannya UU No 41/2004 tentang Wakaf. Meski ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari UU ini, mengingat kondisi pengelolaan wakaf yang semakin berkembang dan advance, namun keberadaan UU ini telah menjadi jalan pembuka untuk lebih mendorong penguatan ide wakaf untuk diadopsi menjadi kebijakan ekonomi.

Masuknya ide wakaf ini diharapkan akan berdampak pada dua aspek penting dari kekuasaan. Pertama, wakaf diharapkan dapat menjadi penyeimbang atas paradigma ekonomi kapitalis yang telah lebih dahulu eksis. Bahkan menjadi penguat paradigma ekonomi yang sesuai dengan Pancasila. Dengan spirit bahwa wakaf merupakan puncak dari semangat berbagi seseorang, maka keberadaan wakaf diharapkan dapat mendorong penguatan paradigma growth through equity, dimana ekonomi bisa tumbuh melalui semangat berbagi.

Ekonomi wakaf adalah ekonomi berbagi, bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis yang berprinsip menguasai. Semangat berbagi yang dikelola institusi wakaf dapat menjadi sumber energi untuk mengatasi resesi ekonomi dan problem pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi bangsa ini. Inilah keyakinan yang harus terus menerus ditanamkan pada seluruh komponen bangsa, termasuk kekuasaan.

Kedua, kebijakan wakaf di lapangan diharapkan akan semakin efektif dan high impact. Dukungan kekuasaan, sekecil apapun, harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberlanjutan pembangunan sektor perwakafan ini. Sebaliknya, gangguan kekuasaan, sekecil apapun, dapat menjadi faktor penghambat terbesar dari pengembangan wakaf. Karena itu, kita harus bisa mengelola hubungan antara wakaf dan kekuasaan, agar dapat menghadirkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi bangsa ini.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa gerakan wakaf pun perlu menjaga dukungan publik. Disinilah peran penting BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf serta mengelola komunikasi publik dengan baik, agar kepercayaan masyarakat bisa semakin meningkat. Dukungan dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang given, namun harus diperjuangkan. BWI harus mampu menahkodai kapal gerakan wakaf ini dengan baik agar bisa melewati berbagai arus gelombang yang ada dengan selamat. Bagi penulis, dinamika yang ada saat ini merupakan bagian dari sunnatullah yang harus dilalui, demi masa depan wakaf yang semakin baik. Wallaahu a’lam.                  

Oleh: Irfan Syauqi Beik

Tags: