Kamis, 4 Juni 2020
13 Shawwal 1441 H
Home / Inovasi / DSN-MUI Terbitkan 13 Fatwa Baru Terkait Akad dan Aktivitas serta Produk LKS
-
DSN-MUI mengeluarkan 13 fatwa baru. Enam fatwa terkait akad dan tujuh fatwa terkait dengan aktivias dan produk LKS.

DSN-MUI mengeluarkan 13 fatwa baru. Enam fatwa terkait akad dan tujuh fatwa terkait  aktivitas dan produk LKS.

Sharianews.com, Jakarta. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggelar acara peluncuran fatwa. Kegiatan ini bertajuk, "Silaturahim dan Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN-MUI" bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin mejelaskan penerbitan 13 fatwa baru oleh DSN-MUI ini merupakan hasil dari dua kali sidang pleno, yaitu rapat pleno pada 19 September 2017 (28 Dzulhijjah 1438 H) sebanyak 7 fatwa, dan rapat pleno tanggal 22 Februari 2018 (6 Jumadil Akhir 1439 H), sebanyak 6 fatwa.

Fatwa tersebut dibagi ke dalam dua bagian. Kelompok pertama fatwa terkait dengan akad dan kedua fatwa terkait aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah (LBS) "Akad ada enam fatwa yaitu akad jual beli, akad jual beli murabahah, akad wakalah bil ujrah, akad ijarah, sirkah, mudarabah," kata KH. Ma'ruf Amin menjelaskan di Jakarta, Senin (23/7/2018). 

Beberapa fatwa tentang aktivitas dan produk LKS dan LBS yaitu, fatwa tentang uang elektronik syariah, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, pedoman penjamin simpanan nasabah bank syariah, pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah, sekuritisasi syariah, efek beragun aset syariah, pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah.

Latar belakang keluarnya fatwa 

Latar belakang keluarnya fatwa kelompok pertama tentang akad antara lain didasarkan pada kebutuhan industri LKS dan LBS yang memerlukan pedoman dan penjelasan lebih spesifik terkait dari masing-masing akad dari perspektif hukum Islam. 

Sedangkan latar belakang keluarnya fatwa kelompok kedua terkait produk LKS dan LBS didasari pada kebutuhan industri LKS dan LBS untuk meningkatkan kegiatan usaha dan produknya. Namun ada juga terkait dengan pertanyaan dan permintaan reguler untuk paduan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan di masing-masing lembaga. 

Dengan tambahan 13 fatwa baru ini, kini total ada 122 fatwa sudah dibuat. Terkait Indutri syariah, keuangan syariah, dan ekonomi syariah.

Menurut KH. Ma'ruf Amin, DSN-MUI kini mulai diperhitungkan di dunia. Karena setiap fatwa yang dikeluarkan melalui proses diskusi yang panjang. Dibahas terlebih dahulu secara working group dengan melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KH. Ma'ruf mengharapkan ke depan ekonomi syariah bisa menjadi pilar ekonomi nasional. Karena itu, pihaknya akan mendorong cita-cita tersebut, antara lain dengan upaya menguatkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi syariah yang sudah ada.

"Untuk memperkuat kelembagaan yang sudah ada dan mengoptimalkan kelembagaan tersebut, fatwa terkait keuangan dan ekonomi yang menjadi otoritas DSN-MUI akan terus dibuat," jelas KH. Ma'ruf Amin. 

Ia berharap, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat memberikan legitimasi terhadap produk-produk akad yang dipergunakan dalam operasional kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, maupun lembaga perekonomian syariah. 

"Fatwa-fatwa tersebut tidak lain juga bagian dari produk hukum Islam yang lahir,  antara lain sebagai jawaban dan respon terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan lembaga keuangan syariah, baik yang muncul, ditanyakan dan atau belum disepakati," jelas KH. Ma'ruf.

KH. Ma'ruf Amin menjelaskan, fatwa yang dikeluarkan dalam suatu masa atau konsep fatwa tertentu yang dikeluarkan boleh jadi berbeda hasilnya karena adanya perbedaan illat - sebab-musabab dan dasar hukum yang menjadi latar belakangnya.

KH. Ma'ruf Amin mengakui bahwa dewasa ini DSN-MUI, mengalami kesulitan terkait pembuatan fatwa kontemporer di banding saat awal MUI baru berdiri.

"Persoalan kontemporer (mu'ashirah) keuangan dan ekonomi syariah sangat beragam dan perlu pengkajian yang lebih mendalam. Juga pencarian sumber-sember refrensi ( maraji'-maraji') yang lebih mendasar,"tegas KH.Ma'ruf Amin. (*) 

 

Reporter : Aldiansyah Nurrahman Editor : Ahmad Kholil