Sharianews.com, Jakarta - Sebagai otoritas yang diakui Undang-Undang, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran untuk melindungi Indonesia dari masuknya pemahaman-pemahaman dari luar negeri yang tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI Adiwarman Azwar Karim mencontohkan pemahaman itu, antara lain seperti Bai al Inah yang sudah puluhan tahun mendominasi pemikiran di Malaysia. Kemudian juga menolak Tawarruq yang puluhan tahun telah mendominasi pemikiran di Timur Tengah.

Selain itu, perbedaan definisi turut memengaruhi keadaan ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara. Sehingga hal itu menjadi pertimbangan.

“Di Malaysia, bank syariah dimaknai campuran dari Islamic Investment Banking dan Islamic Corporate Banking. Sementara di Indonesia bank syariah dimaknai Islamic Retail Banking,” ujar pendiri Karim Consulting Indonesia, kepada Sharianews.com.

Dengan perbedaan makna itu, perusahaan BUMN milik Malaysia diarahkan dengan pendekatan top-down untuk mengembangkan keuangan syariah. Itu sebabnya, jika dilihat jumlah dana milik pemerintah dan BUMN di Malaysia, total pendanaan bank syariahnya mencapai 70-75 persen.

Sedangkan, Indonesia dengan makna bank syariah yang berbeda, membuat uang pemerintah dan uang BUMN di bank syariah itu sangat kecil, karena ada peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatur bahwa, apabila bagi hasil bank syariah itu lebih kecil dari pada tingkat suku bunga bank BUMN itu dianggap merugikan negara.

“Kenapa ditempatkan ditempat yang memberikan return yang lebih kecil ? Jadi, kalau kita lihat peta, Indonesia memang tidak boleh mengikuti apa-apa yang ada di luar negeri tanpa memahami dampak kepada perekonomian Indonesia secara luas. DSN MUI berfungsi membentengi Indonesia dari produk-produk yang good for them but not good for us,” tegas Adiwarman.