Sabtu, 23 Maret 2019
17 Rajab 1440 H
x
FOTO I Dok. Sharianews
Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk melahirkan RPP JPH. Karena itu, saat ini giliran DPR untuk mendesak pada presiden.

Sharianews.comJakarta ~ Dewan Perwakilan Rakyat berharap Presiden Joko Widodo segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal agar Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat segera melaksanakan perannya.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Iqbal Romzi mengatakan Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk melahirkan RPP JPH. Karena itu, saat ini giliran DPR untuk mendesak pada presiden.

 “Jangan sampai BPJPH berkepanjangan menikmati masa iddah ya," ujar dia saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Rabu (09/01), dikutip dari laman Kemenag.go.id.

RPP JPH merupakan produk hukum turunan dari UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Aturan ini mewajibkan semua produk barang dan jasa di Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah.  

“Tanpa peraturan pemerintah itu, BPJH belum bisa beroperasi,” ujar dia.  

RPP akan mengatur penahapan semua produk yang perlu mendapatkan sertifikasi halal. Penahapan sertifikasi dilakukan karena begitu luasnya lingkup produk yang disertifikasi, sehingga perlu skala prioritas produk yang harus disertifikasi dalam tahap awal implementasi aturan ini.

RPP JPH ini sudah hampir lima tahun dibahas pemerintah dan belum juga selesai hingga 2019, batas waktu implementasi UU JPH. Pemerintah mengakui pembahasan beleid ini sangat rumit, karena harus mendengar masukan dari banyak pihak.

Berbagai industri meminta relaksasi aturan tersebut, seperti farmasi, makanan minuman dan belakangan kosmetika. Mereka beralasan, kewajiban sertifikasi halal akan mengganggu iklim usaha.

Kepala  BPJPH Sukoso memastikan bahwa RPP Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh tujuh menteri terkait. Artinya, tujuh kementerian tersebut menganggap draf tersebut tidak bermasalah.

Tujuh kementerian tersebut adalah Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian.

"Semua sudah paraf, sehingga RPP bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani," ujar Sukoso.

 

nazarudin