Minggu, 25 Oktober 2020
09 Rabi‘ al-awwal 1442 H
Home / Ekbis / DPR Desak Kemenag Buat Kebijakan Sertifikasi Halal yang Tak Memberatkan UMKM
Foto dok. Pexels
DPR menyetujui usulan penetapan nominal tarif layanan sertifikasi halal

Sharianews.com, Jakarta - Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kementerian Agama (Kemenag) menyusun kebijakan mengenai sertifikasi produk halal yang tak memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan beberapa kebijakan diantaranya dengan menyederhanakan prosedur, pengaturan mengenai biaya, kepastian waktu proses pengurusan sertifikasi, serta menjamin ketersediaan tempat dan alat pengujian sampel.

DPR juga meminta Kemenag mempertahankan rencana pembebasan biaya pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki omset tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPR menyetujui usulan penetapan nominal tarif layanan sertifikasi halal yang diajukan oleh Kemenag.

Kemenag menyatakan usaha dengan omzet di bawah Rp1 miliar bebas biaya sertifikasi halal alias gratis.

"Pada prinsipnya kami menyetujui usulan tarif yang disampaikan. Tapi saat ini yang dibutuhkan Kemenag adalah penetapan ambang atas dan bawah dari tarif tersebut yang harus ditetapkan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," jelasnya, di Jakarta, Senin (28/09).

Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal yang diselaraskan dengan semangat pengaturan pada RUU Cipta Kerja.

“Itu sebagai upaya mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag,” ujar Yandri.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan penetapan nominal tarif layanan sertifikasi halal sangat mungkin berubah ketika sudah ada UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, Kemenag akan menunggu pengesahan RUU Omnibus Law sebelum menetapkan tarif.

“Boleh jadi ada beberapa pos-pos pembiayaan yang belum ter-cover atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait masa waktu yang semula 97 hari menjadi 21 hari, pasti juga berpengaruh pada cost,” imbuh Zainut.

Besaran biaya nantinya akan digunakan untuk gaji pegawai Badan Layanan Umum, alat tulis kantor dan layanan operasional kantor, pemeliharaan sistem, bahan publikasi layanan, serta biaya rapat.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: