Senin, 17 Juni 2019
14 Shawwal 1440 H
Home / Haji umrah / DPR Akan Kunjungi Arab Saudi Lobi Tes Biometrik
FOTO | dok romy.sharianews.com
DPR minta perekaman biometrik semestinya ditunda terlebih dahulu hingga siap secara infrastruktur.

Sharianews.com, Jakarta ~ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan kunjungan kerja ke Kerajaan Saudi Arabia untuk membicarakan kewajiban perekaman biometrik retina mata dan sidik pada jemaah haji dan umroh.

Wakil ketua komisi VIII, Iskan Qalbu Lubis mengatakan para wakil rakyat akan bertolak pada 27 Januari mendatang untuk melobi pemerintah Saudi agar menunda kewajiban tes tersebut.

“Mungkin Saudi kurang tahu tentang peta Indonesia yang begini luas, dari Sabang ke Merauke itu luasnya dari Jeddah sampai Sakarta. Jangan anggap Indonesia itu seperti Kota Doha," ujar Iskan pada sharianews.com Selasa (15/01).

Tes biometrik yang akan dilakukan oleh perusahaan bernama VFS Tasheel ini dirasa memberatkan jamaah. Karena tes dilakukan tanpa perangkat yang memadai, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah, serta izin yang digunakan juga tidak sesuai awal pendirian.

Menurut Iskan, perekaman biometrik semestinya ditunda terlebih dahulu hingga siap secara infrastruktur.

"Mereka harus menunda dulu sampai dia siap infrastrukturnya. Atau dihubungkan saja degan Kemenag, kan lebih dekat juga dengan kabupaten," sambung Iskan.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan pemerintah Indonesia tidak berwenang memberikan rekomendasi siapa penyelenggara perekaman biometrik tersebut. Karena itu pemerintah tidak bisa mengambil alih perekaman tersebut dari VFS Tasheel pada Kantor Imigrasi.

"Karena ini sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi Arabi. Jadi apakah mereka mau menggunakan lembaga negara atau pemerintahannya ataupun swasta, karena ini otoritas penuh mereka jadi kita tidak dalam posisi untuk menentukan atau memohon untuk pakai ini atau itu," kata Menag.

Menurut Lukman, perusahaan ini memang tidak memiliki izin usaha perekaman data biometrik, mereka hanya terdaftar sebagai biro wisata pada Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu untuk wisata.

Menurut Menteri Lukman, Indonesia menawarkan dua solusi dari polemik biometrik ini yaitu pembatalan dan penundaan.

“Kalau pembatalan, sama sekali tidak perlu menjadi syarat terbitnya visa. Tes biometrik dilakukan seperti biasa menjelang jamaah mau meninggalkan tanah air menuju tanah suci," ujar dia.

Opsi penundaan yaitu, tes biometrik bisa dilaksanakan dengan syarat ada persebaran kantor penyelenggara di seluruh pelosok tanah air.

“Sehingga tidak perlu, orang Papua pergi ke Makasar terlebih dahulu untuk tes biometrik. Sehingga itu memudahkan calon jamaah," ujar Menteri Lukman.

 

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo