Sabtu, 4 Februari 2023
14 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / DPLK Syariah Memiliki Prospek Cerah
-
Ghirah masyarakat dalam berekonomi syariah menjadikan DPLK Syariah memiliki peluang bagus untuk berkembang.

Ghirah masyarakat dalam berekonomi syariah menjadikan DPLK Syariah memiliki peluang bagus untuk berkembang.

Sharianews.com, Jakarta. Semangat masyarakat untuk bersyariah dalam hal keuangan semakin tinggi, termasuk dalam menyiapkan pensiun. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjadi salah satu incaran masyarakat dalam menyiapkan masa pensiun.

‘’DPLK Syariah di Indonesia memiliki prospek cerah,’’ kata Direktur Pelaksana Tugas Pengurus DPLK Syariah Bank Muamalat Indonesia Sulistyowati kepada Sharianews.com di Jakarta, Selasa (17/7/18). Jika perkembangan ingin lebih cepat, perlu dukungan penuh dari regulator dan pemerintah.

Sampai saat ini DPLK Syariah Muamalat adalah satu-satunya DPLK syariah di Indonesia. Pelayanan yang full syariah menjadi keunggulan karena memberikan imbal hasil yang lebih baik untuk pilihan-pilihan paket tertentu. Dan yang jelas seluruh prosesnya mulai dari akad sampai penempatan adalah halal karena berbasis syariah.

Jika prospeknya menarik, kenapa belum ada lembaga lain yang memiliki DPLK Syariah? ‘’Persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus dipenuhi tidak mudah, sehingga tidak semua DPLK siap untuk menjadi syariah,’’ kata Sulistyowati.

DPLK Muamalat siap karena sejak awal berdiri sudah menggunakan konsep syariah, jadi ketika muncul POJK No 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, maka Bank Muamalat langsung bergerak untuk menyesuaikan aturan tersebut.

Meski begitu dalam pengelolaannya DPLK syariah relatif lebih berat dibanding DPLK konvensional. Dari sisi persyaratan pengelola, pengurus harian DPLK harus menguasai prinsip-prinsip syariah yang ditandai dengan sertifikasi Pengelolaan Dapen Syariah. Sertifikasi ini sekarang dikelola Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan Lembaga Sertifikasi Dana Pensiun (LSDP).

Selain itu dari sisi cost (biaya) juga lebih besar karena adanya ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Struktur Organisasi DPLK yang mengelola dana syariah. DPS tersebut harus disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dimana disyaratkan harus ada minimal dua orang DPS. ‘’Padahal DPLK merasa bahwa sebenarnya jika portofolionya masih kecil, satu saja cukup’’ kata Sulistyowati.

Saat ini aset yang dikelola DPLK Syariah Muamalat mencapai Rp 1,36 triliun. Pertumbuhan rata-rata per tahun antara 15-20 persen. Sulistyowati optimis jika didukung full oleh pendiri melalui SDM, marketing, outlet, dan teknologi informasi, DPLK yang dikelolanya akan lebih cepat pertumbuhannya.

Sekarang pun dengan dukungan yang terbatas, Sulistyowati yakin bahwa pertumbuhan akan tetap tinggi karena ghirah dari masyarakat untuk bersyariah secara kaffah semakin tinggi. Gairah itu yang ditangkap dengan menawarkan berbagai program agar menarik masyarakat untuk segera menjadi nasabahnya.

Sementara itu dalam penempatan dananya, per Juni 2018 DPLK Muamalat menginvestasikan dana pensiunnya pada deposito dengan porsi 68 persen, sukuk 23,5 persen, reksadana 7 persen dan saham sebesar 1,5 persen. Persentase dari penempatan tergantung dari pilihan masing-masing nasabah.

Saat ini DPLK Syariah Muamalat fokus membidik segmen nasabah korporasi melalui dua produk yang ditawarkan. Kedua produk itu adalah program pensiun iuran pasti (PPIP) dengan nama Pensiun Terencana Muamalat (PTM) dan produk program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP) yang dinamakan Pensiun untuk Pesangon Terencana Muamalat (PPTM).

Anif Punto Utomo