Minggu, 1 November 2020
16 Rabi‘ al-awwal 1442 H
Home / Ziswaf / Dorong Revisi UU Wakaf, Ini Hal-Hal yang Belum Terakomodir di UU Lama
Foto dok. Pexels
UU Wakaf perlu diperbarui agar wakaf bisa berkembang

Sharianews.com, Jakarta - Undang-Undang (UU) Wakaf yang ada sekarang sedang diupayakan untuk direvisi. UU Wakaf perlu diperbarui agar wakaf bisa berkembang secara optimal.

Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Fuad menyebut ada beberapa hal yang belum terakomidir dalam regulasi wakaf yang ada saat ini.

Diantaranya situasi yang ada di lapangan dengan yang ada di regulasi belum terter, sepertinya di lapangan terjadi wakaf melalui uang atau melalui langsung tapi kemudian dikonversi ke dalam benda fisik. Hal seperti ini belum diatur dalam regulasi.

“Begitu pula yang menyangkut hubungan hukum antara negara dengan instutusi perwakafan juga perlu ditata lebih baik. Perosoalan-persolan misalnya, bangunan negara, gedung sekolah, kantor yang berada di atas tanah wakaf itu juga perlu dimuat dalam revisi UU wakaf yang baru,” ujar dia.

Kemudian, hal yang juga perlu dipikirkan adalah dimungkinkan negara diberi amanah dalam fungsi kenaziran. Bila berkaca dari negara lain dimana pemerintahannya bisa menjadi nazir wakaf atau pengelola wakaf dalam skala tertentu. Di Indonesia sekarang ini, hal tersebut direpresentasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

“Apakah ke depan harus kita wadahi peraturan yang lebih detail lagi untuk kategorisasi aset-aset wakaf mana yg dikelola oleh BWI atau mungkin kita petakan lagi sebuah kementerian. Misalnya yang mewadahi bidang pendidikan, bidang agama, bisa diberi amanah mengelola sebagai nazir atas wakaf yang memang diperuntukannya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat,” pungkas Fuad.

Rep. Aldiansyah Nurrahman