Minggu, 17 Oktober 2021
11 Rabi‘ al-awwal 1443 H
Home / Keuangan / Dirut Inkopsyah BMT: Pemerintah Harus Tegas Tindak Investasi Bodong
Suasana kantor Inkopsyah BMT. Foto: Dok. Sharianews.com
Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar investasi bodong tak lagi terjadi.

Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar investasi bodong tak lagi terjadi.

Sharianews.com. Jakarta - Kasus investasi haji dan umrah bodong kian marak terjadi. Yang terbaru dilakukan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Global Insani, Cirebon, Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT, Arisson Hendry, menyatakan regulasi terkait berdirinya suatu BMT atau Koperasi Syariah perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Selama ini, lanjutnya, aturan mengenai pendirian BMT masih terlalu longgar dan pengawasannya pun lemah.

“Seharusnya jika ada masyarakat yang ingin mendirikan BMT itu harus ditelusuri semua prasyarat dan kelayakan pendiriannya,” urainya kepada Syarianews.com di Jakarta (12/07).  

Seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), katanya, bila ada yang mendirikan suatu bank itu diwawancarai dan ditelurusi siapa pendiri dan pemegang sahamnya, bagaimana permodalannya, layak tidak suatu bank itu beroperasi.

Menurut dosen perbankan syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi, hal ini berbeda dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) sebagai regulator BMT.

“Di Kemenkop dan UKM, syaratnya hanya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk saja dan tidak ditelusuri serta diwawancarai semua stakeholder-nya. Sehingga fungsi pengawasannya lemah,” paparnya.

Arrison mengaku terkejut atas peran Kemenkop dan UKM menangani kasus BMT Global Insani ini. Menurutnya, penutupan usaha itu seharusnya dilakukan Kemenkop dan UKM, bukan OJK.

“Dalam aturannya, yang boleh menutup atau membubarkan koperasi itu seharusnya pemerintah. Dalam hal ini Kemenkop dan UKM. Yang terjadi sekarang itu terbalik,” tandasnya.

Perlu Ketegasan Pemerintah

Karena itu, ia berharap, Kemenkop dan UKM perlu mengevaluasi regulasinya dan mengawasi regulasi yang sudah dibuatnya.

“Dengan kasus ini, perlu ada evaluasi regulasi. Jangan-jangan ada regulasi yang salah atau regulasi yang sudah ada sekarang malah tidak diterapkan karena pemerintah tidak mau bertanggungjawab,” tegasnya.

Pemerintah, tambahnya, harus tegas dalam menindak kasus investasi bodong, khususnya di BMT atau koperasi syariah. Jika tidak tegas, maka kasus seperti ini akan terus terjadi.

“BMT Global Insani itu sebenarnya milik individu, tapi berkedok koperasi, bukan BMT yang sesungguhnya. Pemerintah mesti ikut bertanggungjawab. Fungsi pengawasan harus diperketat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat membuat BMT atau koperasi syariah lantaran tergiur dengan peluang sumber-sumber dana yang banyak di bank syariah.

“Jadi karena ingin pinjam dana di bank lalu ia membuat BMT. Tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan nasabah investasi haji dan umrah mendatangi kediaman Direktur Utama BMT Global Insani Basuni di Desa Kasugengan Kidul, Cirebon, Jawa Barat (15/4) untuk menuntut pengembalian dana investasi mereka. Setelah sebelumnya, mereka gagal berangkat haji dan umrah sesuai perjanjian awal investasi. *

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman.

Editor: A.Rifki