Minggu, 26 Mei 2019
22 Ramadan 1440 H
Home / Ekbis / Dana Haji Dipastikan Dijamin Oleh LPS
FOTO I dok. Breakingnews
"Nanti bentuk dananya terserah deposito atau tabungan yang penting akadnya jelas, di BPKH harus akad Wakalah. Dana-dana haji yang disetorkan ke BPKH dengan Wakalah di jamin LPS," sambung Halim.

Sharianews.com, Jakarta ~ Lembaga Penjamin Simpanan memastikan akan menjamin simpanan dana calon jemaah haji yang disimpan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui akad Wakalah.

"Akad Wakalah ini penjaminan yang diberikan oleh LPS untuk dana haji sepanjang akad jelas di bank. Jadi dana yang bapak ibu setorkan dan tanda tangan akan dikasihkan ke BPKH, maka bentuk rekeningnya dana haji," ujar ketua LPS, Dr. Halim Alamsyah di acara Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Rabu (6/3).

Perlu diketahui, akad wakalah merupakan akad yang melimpahkan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama, kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dengan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

Halim yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum IAEI menegaskan bahwa dana yang dijamin tersebut nantinya tidak boleh melebih batasan yang telah ditentukan, yakni sebesar Rp2 miliar. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang di Jamin Lembaga Penjamin Simpanan.

"Nanti bentuk dananya terserah deposito atau tabungan yang penting akadnya jelas, di BPKH harus akad Wakalah. Dana-dana haji yang disetorkan ke BPKH dengan Wakalah di jamin LPS," sambung Halim.

Dengan begitu, lanjut dia, dana haji masyarakat yang dikelola oleh BPKH dan diinvestasikan untuk tujuan tertentu akan dijamin LPS. Bila nantinya dana yang dikelola BPKH tersebut bermasalah, maka LPS bisa mengembalikan dana yang dipergunakan tersebut ke masyarakat.

"Artinya, dana disetor ke BPKH dan BPKH bisa investasi di mana saja, asal jelas, maka dijamin LPS. Tapi yang penting jelas, karena undang-undangnya jelas. Karena harus ada akad dan jelas manfaat itu kembali," lanjut Halim. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo