Selasa, 22 Oktober 2019
23 Ṣafar 1441 H
Home / Artikel / Cara Mencermati MLM Syariah

Cara Mencermati MLM Syariah

Senin, 15 Oktober 2018 10:10
FOTO ILUSTRASI | Dok. istimewa
Kita percaya bahwa perusahaan MLM yang sudah memeroleh sertifikasi halal tersebut memang sudah memiliki konsep MLM yang sesuai Syariah. Konsep benar, belum tentu praktiknya benar.

Sharianews.com, Jakarta. Dunia bisnis zaman now tak lengkap tanpa kehadiran bisnis MLM (Multi Level Marketing). Sebagai insan bermental Syariah, tentu kita ingin paham tentang mekanisme MLM yang sesuai Syariah. Hal ini kita lakukan agar bisa membedakan dengan jelas, mana MLM sesuai Syariah dan yang tidak sesuai Syariah.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa saat ini sudah ada Fatwa DSN MUI No. 75 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang biasa disebut dengan MLM Syariah.

Fatwa tersebut mengatur 12 syarat MLM disebut dengan MLM Syariah. Satu saja syarat dilaranggar, maka perusahaan MLM tersebut tidak lagi sesuai Syariah.

Saat ini juga sudah ada beberapa MLM yang memeroleh sertifikasi Syariah dari DSN MUI. Kita wajib taat Ulil Amri. Kita wajib tawadhu dengan keputusan DSN MUI yang memberikan sertifikasi halal kepada MLM tertentu. Kita percaya bahwa perusahaan MLM yang sudah memeroleh sertifikasi halal tersebut memang sudah memiliki konsep MLM yang sesuai Syariah. Konsep benar, belum tentu praktiknya benar.

Selanjutnya, tugas kita bersama untuk mencermati dan mengawasi agar praktik MLM Syariah tersebut benar-benar patuh terhadap prosedur yang sudah disertifikasi halal oleh DSN MUI. Jika praktiknya tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, maka tugas kita untuk meluruskannya.

12 syarat MLM syariah

Berikut ini adalah 12 syarat yang harus dimiliki oleh MLM Syariah. Ketika ada MLM Syariah yang melanggar syarat tersebut, maka MLM ini tidak lagi menjalankan Syariah. Sekali lagi, tugas kita bersama untuk meluruskannya, jika mampu.

(1) Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Jika MLM Syariah ini bergerak di bidang penjualan barang, maka barangnya harus benar-benar ada. Jika objek jual belinya adalah manfaat (sewa atau jasa), maka objek manfaat tersebut benar-benar ada.

(2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Barang yang menjadi objek MLM Syariah harus sesuatu yang halal baik dari sisi zat maupun nonzat.

(3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat. Gharar adalah ketidakjelasan atau sesuatu yang tersembunyi. Maisir adalah mengeluarkan sesuatu yang sedikit dalam rangka ingin memeroleh sesuatu yang banyak dengan mengambil hak orang yang kalah. Riba dalam pinjaman adalah ketika ada pinjaman bersyarat aliran manfaat bagi pemberi pinjaman. Riba dalam jual beli adalah ketika ada jual beli barang ribawi yang tidak tunai, senilai, setara.

Dharar adalah hal yang membahayakan. Dzulm adalah aniaya atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksiat adalah perbuatan melawan perintah Allah atau malah melakukan hal yang dilarang Allah. MLM Syariah harus siap memastikan bahwa praktinya tidak menjalankan transaksi terlarang tersebut.

(4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Hal ini sifatnya subjektif. Jika barang yang diperjualbelikan mengalami kenaikan harga yang tidak masuk akal dibandingkan dengan harga standar, maka tinggalkan MLM seperti itu.

(5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Semua profit yang dihasilkan harus melalu jual beli riil, baik jual beli barang maupun jual beli manfaat. Prestasi kerja ini harus menjadi sumber pendapatan utama mitra.

(6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Catat baik-baik bahwa bonus yang diberikan harus berdasarkan transaksi riil penjualan barang atau penjualan manfaat (jasa).

(7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Catat baik-baik, tidak boleh ada passive income yang otomatis tanpa melakukan pembinaan, karena skema ini mengajarkan bahwa ongkang-ongkang kaki itu sah dapet duit. Kuncinya, ketika ada komisi otomatis dan rutin padahal pembianaan tidak dilakukan secara otomatis dan rutin, maka ini skema passive income yang terlarang. Ciri mudahnya, jika ada skema passive income yang diatur otomatis dalam sistem, maka tinggalkan MLM seperti ini.

(8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’. Ighra adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang dijanjikan.

(9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Klausul ini subjektif, namun jika ditemukan skema demikian, tinggalkan saja MLM seperti itu.

(10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. Hindari hal-hal tersebut.

(11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Setiap anggota yang direkrut menjadi tanggung jawab orang yang merekrut. Jika MLM tersebut tidak mengatur demikian, maka tinggalkan saja MLM tersebut.

(12) Tidak melakukan kegiatan money game. Money game paling mudah dicermati dari skema judi atau skema setor uang, kemudian skema hasil atau komisi yang diperoleh berasal dari setoran member.

Demikian 12 syarat MLM yang dikatakan sesuai Syariah. Jika ada 1 saja syarat yang tidak mungkin bisa dipenuhi, maka tinggalkan saja MLM tersebut. Wallahu a’lam. (*)

 

Oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin